logo

Tepis Isu Penipuan, DPST Kembali Beroperasi

Tepis Isu Penipuan, DPST Kembali Beroperasi

Dirgantara Pilot School Tasikmalaya kembali beroperasi.
12 Agustus 2019 15:50 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id -  

JAKARTA: Pada tahun 2010 Sekolah penerbangan mulai menjamur di Indonesia, sedikitnya 20 sekolah penerbangan pernah berdiri. Namun, akibat banyaknya perubahan Peraturan Menteri setiap tahunnya. Hal ini yang membuat tersendatnya kegiatan belajar mengajar sekolah penerbangan. 

Hal ini dialami oleh Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST). Akibat regulasi permen yang berubah setiap tahunnya, kegiatan belajar mengajar DPST vakum untuk beberapa tahun.

Kronologi yang memnyebabkan vakumnya kegiatan belajar mengajar adalah perubahan permen sebagai berikut. 

Keputusan Menteri (KM) 57 tahun 2010 tetang peraturan keselamatan penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi). Ditahun inilah banyak sekolah penerbangan di Indonesia.

Kemudian berubah menjadi Permen 64 tahun 2015 tentang perubah atas peraturan menteri perhubungan nomor km 57 tahun 2010 (Harus punya 5 pesawat). Permen ini yang membuat sekolah penerbangan tutup, tetapi tidak dengan DPST. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terhenti akibat penambahan jumlah pesawat yang tadinya hanya cukup 2 menjadi 5.

Setelah semua dipenuhi oleh pihak sekolah penerbangan DPST. Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas permehub no KM 57 tahun 2010 (pesawat ditambah tipe multi engine).

Alhasil, dengan kronologi diatas DPST mendapatkan gugatan hukum dari para orangtua siswa. Gugatan tersebut berupa tindakan melawan hukum. Dan laporan kepolisian adalah tindakan penipuan.

Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan karna pada kasus ini bersifat force majer. Ada perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kuasa hukum DPST Hudi yusuf S.H. M.H mengatakan, gugatan ke pn Cibinong menang, lanjut banding ke PT Jabar, DPTS kembali menang, akhirnya putusan inkrah karena tergugat tidak meneruskan laporan ke tingkat kasasi.

Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orantua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan. "Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada wisuda, dilihat kelayakan fasilitas DPST sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, legalitas lengkap, simulator punya sendiri," kata Hudi, di Jakarta, Minggu (11/8/2019).

DPST bisa beroperasi kembali setelah 4 tahun vakum di awal 2019 tahun 2019. Setelah semua gugatan penipuan tidak terbukti, dan sudah memenuhi regulasi dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Rini Febrinawati S.H. MK.n kuasa hukum DPST menambahkan, dengan adanya kasus ini kliennya DPTS mengalami kerugian yang sangat besar.

Namun dibalik itu semua, kata Rini DPST tetap bertanggung jawab atas mahasiswanya yang kembali melanjutkan sekolah penerbangan dan para karyawan DPST yang tetap mendapatkan gaji walaupun kegiatan belajar mengajar vakum.

"Yang jadi beban kita mengalami kerugian yang sangat besar. Kegiatan pegawai tetap berjalan gaji tetap dibayar. Perawatan alat-alat sekolah (Fasilitas) seperti simulator, hanggar, Perawatan pesawat tetap di laksanakan," ucap Rini menegaskan.

Ia juga membantah terkait pemberitaan miring terhadap DPST yang tidak bertanggung jawab terhadap mahasiswanya.

"Pemberitaan yang ada itu tidak benar, hingga saat ini DPST masih bertanggung jawab untuk mengajarkan mahasiswanya hingga tuntas dan kemudian bisa lulus dan wisuda dari DPST," tutur Rini.

Direktur utama PT Dirgantara Aviation Engineering (DAE) Marsma Wasito Kamiran yang menaungi DPST mengatakan, Siswa DPST tidak perlu khawati untuk menyelesaikan pendidikannya.

"Saat ini siswa DPST tidak perlu khawatir terlambat menyelesaikan pendidikan karna dpst sudah kembali normal seperti sedia kala," kata Warsito.