logo

Senator Kalsel Sosialisasikan Empat Pilar Di Perguruan Tinggi

Senator Kalsel Sosialisasikan Empat Pilar Di Perguruan Tinggi

Anggota MPR Drs HM Sofwat Hadi. (foto, ist)
08 Agustus 2019 22:19 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BEKASI: Dalam rangka menanamkan jiwa nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), STAI Haji Agus Salim dan yayasan Al Anshor melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar, di kampus STAI Agus Salim, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/8/2019).

Pada kesempatan itu, anggota MPR dari unsur DPD Drs HM Sofwat Hadi menyampaikan, materi sosialisasi yang pada pokoknya meliputi Pancasila sebagai idiologi negara.

"Yang juga merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, kesepakatan antara rakyat dan rakyat, kesepakatan antara rakyat dan pemerintah," ujarnya.

Menurut Senator dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, pelaksanaan bernegara diatur melalui mekanesme, yang dituangkan dalam konstitusi yaitu UUD 1945, yang mengatur kehidupan berbangsa bernegara.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua STAI Haji Agus Salim Dr Karyoto Wiro Santoso MPd I serta dipandu oleh Moderator Ahmad SKJ. Sebagai nara sumber, Sofwat Hadi menyatakan, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan suatu anugerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

"Karenanya, patut disyukuri sebagai suatu nikmat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia," kata dia. Terkait dengan perubahan UUD 1945 yang sampai empat kali, dia menjelaskan, sebagai amanah dari reformasi.

Seperti penjelasan UUD 1945, yang tadinya merupakan tidak termasuk dalam batang tubuh. Setelah perubahan penjelasan UUD menjadi pasal-pasal dalam UUD tersebut.

Pada saat sesi tanya jawab yang diajukan para mahasiswa STAI Haji Agus Salim, selaku peserta diskusi, Sofwat Hadi menyampaikan mengenai sejauhmana implementasi pasal 34 mengenai fakir miskin, yang saat ini masih banyak dan semakin bertambah jumlahnya.

Pertanyaan lain yang muncul, di antaranya, menyangkut penghayatan kehidupan beragama yang juga dijamin UUD 45. Dan masalah bagaimana jiwa nasionalisme, serta menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Menurut Sofwat Hadi, yang juga aktif sebagai Wakil Ketua PB Keluarga Besar PII ini, fakir miskin menurut konstitusi dan UU merupakan tanggungjawab negara. Namun, bukan berarti masyarakat lain yang mampu, orang-orang kaya tidak ikut bertanggung jawab dalam soal pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan, ujarnya, juga merupakan wujud dari pengamalan hidup beragama. "Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang beragama," ujarnya.

Dijelaskannya pemerintah telah menjalankan tugasnya melalui Kementerian Sosilan, Dinas-dinas sosial dengan anggaran yang dikeluarkan dari APBN/APBD. "Namun, itu belum cukup mengangkat rakyat dan saudara kita yang masih miskin. Apa lagi saat ini Presiden Jokowi untuk periode pertama lebih fokus membangun infrastruktur dengan dana dari pinjaman," tuturnya.

Untuk itu, imbuhnya, diharapkan dalam jangaka panjang dengan terbangunnya infrastruktur, dapat menyerap lapangan kerja dan akan mengurangi angka kemiskinan.

Editor : B Sadono Priyo