logo

Jabatan & Upeti

Jabatan & Upeti

02 Agustus 2019 18:10 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Problem klasik jual beli jabatan nampaknya masih saja menjadi persoalan serius di balik upaya mereduksi suap dan korupsi di republik ini. Paling tidak, hal ini terlihat dari kasus OTT KPK atas Bupati Kudus M Tamzil dan karenanya beralasan jika kemudian kasus ini menjadi preseden buruk atas rekam jejak para mantan koruptor.

Argumen dibalik ini karena sebelumnya M Tamzil terjerat kasus korupsi dana sarana prasarana pendidikan Kabupaten Kudus 2004-2005 dan sudah divonis 22 bulan penjara, tapi sayang akhirnya terjerat kasus lagi dengan dugaan jual beli jabatan. Artinya, ini seolah menjadi pembenar tidak adanya efek jera dibalik peradilan kasus koruptor dan akhirnya menjadi berulang kasusnya. Ironisnya, bukan hanya terjadi di Kudus tapi juga tersebar di sejumlah daerah sehingga menjadi ancaman terhadap penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi dan dan memunculkan istilah residivis korupsi atau penjahat kambuhan atas perilaku korupsi.

Ironi dibalik kasus jual beli jabatan dan juga terungkapknya OTT atas Bupati Kudus M. Tamzil memberikan pembelajaran bahwa ancaman demokrasi bukan hanya politik uang tapi juga mata rantai dari politik uang itu sendiri sehingga problem korupsi dari hulu ke hilir adalah benar adanya. Terkait ini, beralasan jika dinasti politik mengancam terhadap keberlanjutan demokrasi. Jadi wacana mengebiri munculnya berbagai dinasti politik bisa dibenarkan meski di sisi lain sebenarnya dinasti politik juga tidak bisa disalahkan karena mendapat legalitas lewat pemilihan publik di hajatan pesta demokrasi. Fakta yang ada juga membenarkan ketika M. Tamzil setelah keluar dari lapas akhirnya maju di pesta demokrasi dan bisa memenangi pertarungannya mengalahkan 4 kandidat lainnya dengan suara 42,51 persen. Kemenangan M. Tamzil dan sejumlah mantan napi koruptor lainnya di sejumlah hajatan pesta demokrasi tidak bisa disalahkan.

Preseden buruk dibalik kasus ini karena M. Tamzil pada periode sebelumnya juga telah terjerat korupsi dan ketika bertarung di pilkada berikutnya masih mendapat kepercayaan oleh publik, termasuk juga mendapat restu dari parpol pengusungnya. Artinya, tidak ada komitmen dari parpol dan publik terhadap sentimen negatif para mantan koruptor dan realitas ini benar-benar mencoreng hakekat demokrasi. Oleh karenanya wacana tentang hukuman mati terhadap napi koruptor, apalagi terhadap residivis koruptor perlu untuk dicermati. Setidaknya untuk mengantisipasi tidak adanya efek jera dan komitmen untuk membangun dengan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, juga untuk meredam aksi jual beli jabatan yang nampaknya menjadi modus klasik untuk cepat balik modal.

Kasus ini juga menguatkan kasus serupa sebelumnya yang menimpa Bupati Klaten Sri Hartini di tahun 2017 lalu, kasus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra pada Oktober 2018, dan di tahun 2018 juga terjadi kasus jual beli jabatan melibatkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Fakta yang juga ironi bahwa tradisi jual beli jabatan justru dianggap sebagai ‘uang syukuran’ sementara di sisi lain dampak sistemik dari adanya uang syukuran itu adalah lahirnya budaya upeti dan suap, termasuk misalnya suap untuk perijinan yang merupakan salah satu kasus klasik dibalik jabatan di daerah dan pusat. Rentetan kasus korupsi dan jual beli jabatan di era otda seolah membenarkan bahwa era otda tidak mampu memberikan kontribusi positif antara pemekaran dan perbaikan dari kinerja sehingga wajar jika pemekaran harus dikaji ulang. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo