logo

Koalisi & Kekuasaan

Koalisi & Kekuasaan

26 Juli 2019 19:11 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Babak baru demi iklim sospol kembali terjadi setelah pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto setelah sebelumnya juga terjadi pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo yang berlangsung di MRT. Gayungpun bersambut yaitu tidak saja mengarah demi rekonsiliasi tapi juga komitmen membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

Setidaknya hal ini mengacu konflik yang terjadi sepanjang pesta demokrasi setahun terakhir sehingga antara kubu 01 dan 02 terus berseteru. Imbasnya, persepsian tentang cebong vs kampret mengemuka di dunia maya. Oleh karena itu, pasca keputusan MK yang menganulirkan tudingan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis maka Jokowi tinggal menunggu waktu pelantikan atas kemenangannya dalam rematch dengan Prabowo di pilpres 2019.

Satu per satu dan secara perlahan benang kusut pesta demokrasi mulai terurai dan hal ini menjadi penting untuk kembali menyatukan Indonesia Raya yang sekaligus meredam kehadiran cebong vs kampret. Artinya, tidak ada lagi 01 atau 02 karena yang ada yaitu persatuan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan bahagia. Padahal, cara untuk bisa merealisasikannya hanya terlaksana dengan membangun koalisi yang kokoh. Intinya, yang bertarung di pilpres kemarin yaitu Jokowi dan Prabowo harus bersatu padu membangun Indonesia sehingga rekonsiliasi nasional menjadi penting adanya dan upaya itu telah terjalin secara perlahan.

Pertemuan Jokowi – Prabowo dan Megawati – Prabowo serta pertemuan para pimpinan parpol dan tokoh kebangsanaan menjadi penting untuk mengawal rekonsiliasi. Meskipun demikian, tentu tidak bisa mengabaikan kepentingan politik dibalik pertemuan sejumlah tokoh tersebut. Paling tidak kepentingan bagi-bagi kekuasaan pastilah ada sebagai tindak lanjut dukungan parpol dalam pesta demokrasi kemarin. Sejatinya tidak ada parpol yang menjadi superhero karena kemenangan adalah dukungan dari peran semua pihak, tentu juga keterlibatan arus bawah yaitu akar rumput. Jadi, tidak beralasan jika kemudian ada parpol yang seolah merasa paling berjasa dalam memenangkan 01 dan kemudian imbas dari baper ini justru menuntut kursi kementerian terbanyak. Bahkan, seolah-olah harus mendominasi jatah di kementerian atau ibaratnya minta jatah borongan kementerian.

Bagaimanapun juga, Jokowi memiliki kepentingan dan komitmen untuk menciptakan Kabinet Kerja jilid II yang lebih profesional. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri bahwa di periode kedua pemerintahannya maka tuntutan kinerja menjadi lebih ringan karena tidak ada tantangan untuk bertarung di periode ketiga sesuai amanat konstitusi. Meski di sisi lain sisa tanggung jawab kinerja selama pemerintahan periode pertama tetap masih ada  dan harus dituntaskan. Relevan dengan hal ini maka Jokowi tetap berkepentingan untuk membangun kabinet yang ramping, profesional dan kalau bisa dipenuhi kaum muda. Ironisya, pembentukan kabinet selalu dibayangi kepentingan bagi-bagi kekuasaan yang akhirnya justru menciptakan kabinet gendut dan gemuk sehingga tidak fleksibel dalam bergerak mengikuti ritme tantangan jaman. Oleh karena itu, semua menungga struktur Kabinet Kerja jilid II yang nampaknya akan segera diumumkan pasca pertemuan antara Megawati – Prabowo. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo