logo

Mendes: Kemudahan BBM Di Desa Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Mendes: Kemudahan BBM Di Desa Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo (kanan) dan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa (kiri). (foto, ist)
24 Juli 2019 23:35 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyambut baik ide proaktif dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa beserta jajarannya. Untuk membantu distribusi bahan bakar minyak (BBM) di desa-desa dan mengadakan ketersediaan bahan bakar di desa-desa.

Hal itu mengemuka saat Mendes PDTT menerima audiensi dari BPH Migas di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

BPH Migas menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang salah satu programnya melalui Mini SPBU, untuk mempercepat program BBM satu harga di kecamatan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang belum memiliki penyalur.

Mendes PDTT menjelaskan, selama ini sudah ada kerja sama dengan Pertamina melalui Pertashop dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Exxon mobil dengan BUMDes. "Kemendes PDTT sudah bekerja sama dengan Pertashop dan Exxon, tapi untuk BBM non subsidi," ujarnya.

Sambutan masyarakat baik dan kalau sosialisasinya baik, bisa membantu mengurangi subsidi minyak juga di desa-desa. Dengan adanya komitmen dari BPH Migas ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena masih banyak desa-desa yang memerlukan adanya case station.

"Kalau itu bisa dipercepat mungkin pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih baik lagi," ujarnya. Selama ini masih ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan bahan bakar.

Beberapa daerah sudah dibantu dengan BBM satu harga. "Kalau Kemendes PDTT lebih prioritas ke kerja sama dengan BUMDes untuk BBM yang non subsidi sekaligus kita mengedukasi masyarakat yang mampu tidak perlu pakai BBM bersubsidi dan respon masyarakat cukup baik, seperti pilot project kita di Sukabumi, Purwakarta, dan Pandeglang. Kedepannya saya berharap di daerah-daerah 3T menjadi prioritas," terangnya.

BUMDes dengan dana desanya bisa membuat mini station. BUMDes segera membangun mini station, untuk membantu masyarakat mendapatkan income. Untuk BUMDesnya dan membangun desa-desanya.

Di bagian lain, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan sinergitas antara BPH Migas dan Kemendes PDTT untuk mewujudkan BBM satu harga, sejalan dengan komitmen Presiden RI sampai 2024 itu di 500 lokasi. Menurutnya, terdapat 1.582 kecamatan 3T yang belum memiliki penyalur.

Ditargetkan hingga 2024 akan terbangun 330 penyalur. "Masih ada 1.252 kecamatan yang belum ada sama sekali. Disinilah kita akan masuk, ada seperti Pertamina dengan Pertashop dan lain-lain, kita menghimbau badan usaha khususnya Pertamina maupun swasta berlomba-lomba membangun di 1.252 kecamatan 3T tadi. Kita mengutamakan mengisi kecamatan 3T untuk yang mini SPBU tapi skala keekonomian," ungkapnya.

Pihaknya berharap kebutuhan penyalur BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDes atau gabungan beberapa BUMDes dengan dana desa. "Jadi BUMDes-BUMDes inilah nanti kita harapkan bisa lebih menjadi semacam investor untuk mini SPBU yang keekonomian tadi," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH