logo

Menata Kelembagaan Koperasi Era Industri 4.0

Menata Kelembagaan Koperasi Era Industri 4.0

21 Juli 2019 12:42 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Isnan Murdiansyah SE, MSA, Ak, CA *

Tak terasa 72 tahun koperasi Indonesia berdiri melewati tantangan perubahan zaman pemerintahan mulai Orde Lama sampai Orde Reformasi, namun kinerja dan peranan koperasi masih diragukan dan dipertanyakan terhadap peningkatan kualitas ekonomi nasional dan kesejahteraan anggota sesuai dengan hakikat awal pendirian koperasi.

Dalam aspek ideologi, koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian nasional dalam memenuhi tuntutan konstitusional serta merangkul aspek kehidupan secara menyeluruh. Sayang, dalam realitasnya kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih kurang dari 5 persen per tahun.

Bandingkan kontribusi signifikan koperasi terhadap PDB di beberapa negara, seperti di Kenya (45 persen), Vietnam (8,6 persen), Brazil (40 persen dari PDB sektor pertanian dan 6 persen dari total ekspor agribisnis) dan menguasai pangsa pasar untuk produk tertentu, seperti di Kenya (95 persen pangsa pasar katun, 76 persen susu, 70 persen kopi), dan Amerika mencapai 30 persen produk pertanian.

Bertolak belakang kondisi ini menunjukkan organisasi koperasi sebagai tulang punggung (soko guru) perekonomian nasional hanya sebatas tataran konsep ideologi semata dan masih belum mampu memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab yang diemban.

          Muara Masalah

Meski pemerintah telah membentuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), banyak pengamat dan ahli koperasi serta perguruan tinggi berbasis koperasi, namun tetap saja koperasi nasional terkesan “mati suri” belum mampu bangkit dari keterpurukan. Ada kesan koperasi hanya sebatas proyek ekonomi pinggiran.

Pola pertumbuhannya top-down, hal ini disebabkan umumnya koperasi dibutuhkan para anggotanya bukan sebaliknya sehingga rasa memiliki dan menjiwai terhadap koperasi masih kurang sekali. Akibatnya, kegagalan demi kegagalan terus mendera koperasi nasional.

Merujuk data terbaru Kemenkop UKM, dalam dua tahun terakhir jumlah koperasi aktif menurun pada 2017 (150.789 unit) dan 2018 (138.000 unit). Umumnya, dari sekian banyak koperasi yang berdiri di Indonesia hanya sebagian kecil yang berhasil dan terus tumbuh. Koperasi-koperasi yang terus tumbuh biasanya banyak di perkotaan, seperti Koperasi Pegawai Negeri di beberapa instansi, koperasi di perusahaan-perusahaan swasta, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sementara, koperasi-koperasi yang ada di desa, seperti KUD, umumnya tidak berkembang.

Lalu, apa sebenarnya muara masalah penyebab rendahnya kontribusi koperasi terhadap pembangunan nasional, tidak efisiennya jasa pelayanan koperasi, rendahnya tingkat efisiensi perusahaan-perusahaan koperasi, dan tingginya tingkat offisialisasi pada koperasi-koperasi (khususnya koperasi pertanian) di Indonesia?

Menganalisis secara kritis ada beberapa argumen bisa diberikan untuk menjawab permasalahan tersebut, antara lain: Pertama, Rendahnya tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat Indonesia. Lambatnya gerak laju koperasi yang kalah cepat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta diprediksi banyak pengamat karena minimnya peran dan partisipasi angggota dalam organisasi koperasi. Mereka hanya menjadikan koperasi sebagai alat komoditas (barang dagangan) untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pemerintah sehingga pengelolaannya terkesan asal-asalan dan tidak profesional.

Kedua, Lemahnya tata kelola organisasi dan usaha. Sering ditemui dalam lapangan lemahnya pengawasan, kekurangcakapan pihak manajemen koperasi dalam menggerakkan dan membina pengurus dan manajer dengan baik agar bersikap dan bekerja secara profesional membuat koperasi tidak efisien dan efektif sera tidak mengarah pada kebutuhan anggotanya, bahkan sebaliknya hanya memberikan manfaat bagi para anggota yang telah maju dan kelompok-kelompompok tertentu.

Ketiga, tingginya korupsi dalam sektor usaha koperasi. Banyak ditemukan dalam pendiriannya koperasi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi semata bukan sosial berkedok koperasi. Motifnya, mereka nunut mangan dan nunut urip (numpang makan dan numpang hidup dalam pendirian koperasi) serta memasukkan keluarganya menjadi pengurus atau anggota koperasinya demi memuluskan kepentingannya. Konsekuensinya, tingkat penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme dan kecurangan-kecurangan lainnya tak dapat dielakkan.

Keempat, Adanya intervensi campur tangan politik pemerintah terhadap koperasi di Indonesia. Masih sering kita jumpai mulai sejak jaman perintahan Orde baru hingga reformasi sekarang ini, intervensi dan manipulatif terhadap koperasi dilakukan dengan berbagai cara, baik sisi legal-formal, yaitu undang-undangnya maupun kelembagaannya. Untuk mencapai tujuan mulia koperasi yakni menjadi soko guru perekonomian nasional penopang kekuatan ekonomi nasional dan pengentas kemiskinan pengangguran, setidaknya ada langkah dan kebijakan penting yang harus dilakukan pemerintah, yakni, menata kelembagaan koperasi era 4.0, caranya dengan membentuk koperasi perbankan berbasis digital.

Koperasi perbankan ini merupakan kepanjangan tangan dari Kemenkop UKM yang fungsinya mengucurkan kredit terhadap sektor pertanian dan riil lainnya.

Pemerintah bisa meniru Prancis yang membentuk “Credit Agricole Group” yang tugas utamanya menyediakan kredit bagi pembangunan pertanian Prancis. Selain itu pemerintah juga bisa meniru Jepang yang sukses dengan Bank Norinchukin yang merupakan lembaga keuangan sektor swasta dalam bentuk koperasi dan merupakan bank sentral bagi Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan.

Pendirian bank ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan industri pertanian, kehutanan dan perikanan serta pembangunan ekonomi nasional pada umumnya melalui pemberian fasilitas keuangan terhadap organisasi-organisasi koperasi.

Tak kalah penting memodernisasi manajemen koperasi berbasis profesionalitas, meningkatkan kualitas SDM (anggota, pengurus, pengawas dan manajemen koperasi) serta perubahan strategi dan model bisnis berbasis teknologi informasi. Dengan beberapa ikhtiar ini setidaknya pemerintah sudah satu langkah ke depan untuk memajukan koperasi nasional era 4.0 demi demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dibumi pertiwi tercinta Indonesia. ***

* Isnan Murdiansyah, Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Editor : Dwi Putro Agus Asianto