logo

Mediasi Buntu Akibat Tergugat Tak Mau Berikan Kepastian Hukum

Mediasi Buntu Akibat Tergugat Tak Mau Berikan Kepastian Hukum

advokat Alexius Tantrajaya SH MHum
18 Juli 2019 09:30 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah khususnya penegak hukum seharusnya berkewajiban menegakkan hukum demi kepastian hukum itu sendiri. Kenyataannya seringkali bertolak belakang, bukannya kepastian hukum yang berusaha diwujudkan. Bahkan adakalanya kepastian hukum justru dijauhkan. Hal itu terjadi dikarenakan ulah oknum-oknum, termasuk penegak hukum itu sendiri.

“Padahal negara kita ini berlandaskan hukum, seharusnya tidak dipersulit pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kebenaran,” ujar advokat Alexius Tantrajaya SH MHum di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Boleh jadi karena ulah oknum penegak hukumlah sampai terjadi tiga kali gugatan diajukan advokat Alexius Tantrajaya terkait laporan pengaduan pencari keadilan Ny Maria yang sejak hampir 11 tahun silam hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Fatalnya lagi, dalam mediasi gugatan advokat Alexius Tantrajaya SH MHum terhadap Presiden RI dan 9 Lembaga Negara dinyatakan gagal mencapai titik temu. Hal itu dijelaskan mediator (hakim mediasi), Dul Husen SH MH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Dul Husen mempertanyakan sikap para tergugat (sebagian penegak hukum) mengenai petitum penggugat (Alexius Tantrajaya) setelah diinfokan kuasa hukum tergugat 7-9 tentang adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3)  oleh Mabes Polri terhadap Laporan Polisi  (LP) Ny Maria Magdalena Andriani Hartono, 11 tahun silam (8 Agustus 2008). "Bagaimana tanggapan  para tergugatan tentang tuntutan penggugat,” tanya mediator.

Para tergugat, kecuali tergugat 7, 8, dan 9 (Mabes Polri),  menyatakan, tidak ikut  campur tentang  masalah  antara penggugat dengan tergugat 7, 8 dan 9. "Itu urusan mereka,” kata salah satu  kuasa tergugat. "Kalau begitu mediasi ini menemui jalan buntu. Sulit mencari kesepakatan. Kewenangan saya sebagai hakim mediasi selesai, sidang akan dikembalikan kepada hakim perdata yang menanganinya,” kata Dul Husen.

Penasihat hukum penggugat Rene Putra Tantra SH MH LLM, yang tidak lain adalah putra Alexius Tantrajaya, dengan para kuasa tergugat menyepakati sidang berikutnya pada 22 Juli 2019 menyangkut pokok gugatan.

Pada persidangan sebelumnya sempat terungkap kalau laporan polisi Ny Maria Magdalena diam-diam sudah di SP-3 Mabes Polri. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum tergugat Kapolri, Syahril. Hal itu mengundang tanda tanya besar bagi penggugat Alexius Tantrajaya. Namun advokat senior ini tetap pada gugatannya yang meminta ganti rugi kepada para tergugat Rp 1,1 miliar seperti yang tercantum dalam  petitum gugatan sebagai konpensasi  honor kuasa hukum Ny Maria dan pengeluaran biaya lainnya dalam menangani perkara ini hingga mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat.

Syahril, kuasa tergugat 7, 8 dan 9 mengatakan, meski dalam perkara ini mediasi temui jalan buntu bukan berarti peluang damai tertutup. "Sembari persidangan berjalan  tetap diupayakan damai. Artinya belum tertutup damai," katanya.

Alexius Tantrajaya menggugat Presiden dan 9 lembaga negara lainnya yaitu; Pemerintah Indonesia (Presiden), Ketua DPR, Ketua KPK, Ketua Kompolnas,  Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI, masing  masing sebagai tergugat I sampai dengan X. Sedangkan  Ketua Ombudsman diposisikan sebagai turut tergugat.

Gugatan ini diajukan Alexius Tantrajaya karena dia merasa tidak mendapatkan kepastian hukum dan profesinya dilecehkan para tergugat.

Ny Maria melaporkan kasus pemalsuan Akta Waris ke Mabes Polri menyangkut warisan peninggalan mendiang suaminya, Denianto Wirawardhana, yang dikuasai oleh keluarga kandung almarhum pada 2008. Padahal yang berhak atas warisan itu adalah dua anak hasil perkawinannya dengan almarhum, serta seorang anak yang bermukim di Jerman, hasil perkawinan Denianto Wirawardhana sebelumnya dengan wanita warga negara Jerman.

“Pengaduan klien kami mengendap begitu lama. Ny Maria Magdalena melapor pada 8 Agustus 2008 hingga Juli 2019 kini belum diproses polisi. Itu artinya, sudah 11 tahun lebih laporan klien kami digantung tidak berkepastian hukum,” ujarnya.

Laporan Polisi  Ny Maria Magdalena  tercatat No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8  Agustus 2018, di Bareskrim Mabes Polri, perihal dugaan keterangan palsu dengan terlapor Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Terkait terlunta-luntanya pengaduan tersebut,  Ny Maria Magdalena dan Alexius menyurati pula Presiden dan sembilan Lembaga  Negara untuk meminta perlindungan hukum. Tapi permohonan Ny Maria Magdalena tak pernah sekalipun direspon para tergugat.

Dalam berkas gugatan, tergugat I sampai tergugat X disebut melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penggugat. Terkait PMH tersebut, Alexius Tantrajaya  mengajukan ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar secara tanggung renteng terhadap tergugat I sampai X.

Alexius Tantrajaya mengatakan, para tergugat telah mengingkari sumpah dan janji sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya,” ujarnya.

Surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan diabaikan selama rentan waktu 10 tahun lebih (sejak tahun 2008 silam). “Kepada presiden, kami juga berkirim surat seperti ke lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Hasilnya, jangankan perlindungan hukum, merespon surat kami pun tak pernah. Akibatnya, pengaduan klien kami menggantung terus padahal batas kadaluarsanya tinggal setahun,” keluh Alexius Tantrajaya.

Editor : Azhari Nasution