logo

Bebadan Keraton Surakarta Belum Optimal, Dana Hibah Sulit Dicairkan

Bebadan Keraton Surakarta Belum Optimal, Dana Hibah Sulit Dicairkan

Keraton Surakarta
16 Juli 2019 22:18 WIB
Penulis : Endang Kusumastuti

SuaraKarya.id - SOLO: Pemerintah meminta Keraton Surakarta untuk segera mengoptimalkan bebadan, atau lembaga dengan struktur organisasi pengelola keraton. Jika tidak dioptimalkan, pencairan dana hibah akan tersendat. Padahal dana hibah tersebut digunakan untuk pengembangan Keraton Surakarta.

"Sampai saat ini bebadan itu belum disampaikan ke pemerintah. Tapi informasinya sudah ada, pencairan dana hibah harus sesuai aturan," jelas Anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Budi Prasetyo, kepada wartawan seusai rapat koordinasi terkait pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2019).

Berdasarkan aturan, dana hibah tersebut harus dikirimkan ke rekening lembaga dan bukan ke rekening perorangan. Hal ini dilakukan agar dana hibah dari pemerintah pusat tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

"Selain itu program juga bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi harus ada organisasi yang baik juga" katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan selama ini pihaknya mengaku kesulitan untuk melakukan koordinasi. Pasalnya jika semuanya harus dikoordinasikan dengan Raja Keraton Surakarta, PB XIII Hangabehi maka akan kesulitan. Sehingga membutuhkan bebadan atau kembaga yang jelas tupoksinya.

"Pencairan hibah dan pelaksanaan program pengembangan keraton bisa didasari atas surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). SK itu menetapkan PB XIII Hangabehi sebagai raja, serta KGPH PA Tedjowulan selaku maha menteri," paparnya.

Bebadan tersebut sangat penting mengingat batas pencairan anggaran hibah hanya sampai tanggal 20 Desember 2019.

"Jika belum selesai masalah ini, ya agak susah ke depannya," ujarnya.

Dalam rapar koordinasi tersebut juga hadir Wakil Pengageng Sasana Wilapa, KRA Dani Narsugama sebagai perwakilan Keraton Surakarta.

"Sebenarnya bebadan sudah terbentuk bahkan sudah kerja sama dengan pemerintah misalnya saat renovasi di Masjid Agung," kata Dani.

Tetapi pihaknya mengakui hingga saat ini belum ada komunikasi secara formal terkait bebadan tersebut dengan pemerintah. ***

Editor : B Sadono Priyo