logo

Kejari Pontianak Sita Rp 4,7 Miliar Uang Hasil Korupsi

Kejari Pontianak Sita Rp 4,7 Miliar Uang Hasil Korupsi

Kejaksaan Agung
11 Juli 2019 11:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menyita uang sebesar Rp4,7 miliar dari tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran klaim asuransi dari PT Asuransi Jasindo cabang Pontianak kepada PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas (PBAK) yang kini dalam tahap penyidikan.

Uang tersebut sebelumnya diserahkan Direktur PT PBAK kepada jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/7/2019). Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung,  Dr Mukri SH MH, uang Rp4,7 miliar tersebut dititipkan ke rekening penampungan Barang Bukti Kejari Pontianak. “Sudah terjamin dan aman itu untuk pengembalian kerugian keuangan negara,” kata Mukri di Jakarta, Kamis (11/7/2019)

Uang dari kasus dugaan korupsi tersebut terkait pembayaran klaim asuransi tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 di Kepulauan Solomon pada 2014 diusut berdasarkan surat perintah Nomor:PRINT-02/O.1.10/Fd.2/07/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Kendati demikian, uang dari PT PBAK sudah disita dalam rangka pemulihan keuangan negara, Kejari Pontianak belum menetapkan tersangkanya. “Belum penetapan tersangka,” kata Kajari Pontianak Agus Sahat Lumbangaol sebagaimana ditirukan Mukri.

Sementara itu, kasus korupsi di Bank BRI Cabang Pontianak, Kejari setempat menahan oknum pegawai Bank BRI Cabang Pontianak berinisial RRF yang membobol bank tempatnya bekerja sehingga negara dirugikan sebesar Rp800 juta. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan No: PRINT–729/O.1.10/Fd.2/07/2019 tertanggal 8 Juli 2019 selama 20 hari sejak 8 Juli 2019 di Rutan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat.

“Tersangka dilakukan penahanan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Kejari Pontianak,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri di Jakarta. Dia menyebutkan kasus yang membelit tersangka terkait dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Pontianak, Unit Kota Baru dan Unit Sungai Jawi yang dilakukan kurun waktu 2013-2016.

Cara kerja tersangka selaku Mantri KUR pada kedua BRI Unit menggunakan dokumen foto kopi KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha yang isinya tidak benar atau fiktif untuk mencairkan KUR dari BRI unit Kota Baru dan Sungai Jawi. Setelah cair dana KUR tersebut oleh tersangka RRF kemudian dibagi-bagikan kepada tersangka lain. Dalam ini tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto