logo

Hari Bhayangkara Ke 73, Promoter Dan Mengubah Mindset Anggota

Hari Bhayangkara Ke 73, Promoter Dan Mengubah Mindset Anggota

03 Juli 2019 08:44 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Sadono Pr*

Polri dibawah Komando Jenderal Pol Tito Kanarvian mempunyai tagline yang cukup terkenal, yaitu Promoter atau Profesional Modern dan Terpercaya. Sejak diluncurkan pada 2016 motto  tersebut terus mewarnai dalam segala kegiatan di kepolisian. Tengok saja yang terpampang di spanduk, nama gedung, nama lapangan, tema  kegiatan  hingga setiap kali pimpinan Polri memberikan pengarahan, Promoter selalu didengung-dengunkan. Dengan tagline ini, pimpinan Polri berharap peran dan fungsi Polri di masyarakat semakin membaik. Hal ini sesuai dengan grand strategi Polri 2005 - 2025, yang meliputi I Trust Building (2005-2009), II> Partnership Building (2010 - 2014) dan III Strive For Exelence (2015 - 2025

Sebagaimana diketahui, periode ini Grand Strategi Polri memasuki tahapan Strive for Exelence (2015 - 2025) atau tahapan ketiga  yakni tahap berjuang membangun keunggulan.  Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.

Terobosan Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Promoternya  dinilai banyak kalangan positif untuk mendukung Strive For Exelence ini.Pada tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional service quality (pelayanan terpadu yang berkualitas) yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih. 

Melalui terobosan Promoter diharapkan pelayanan Polri kepada masyarakat akan semakin baik. Adapun penjabaran Promoter sendiri adalah: Profesional artinya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Modern, yaitu melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan dan Alpakam yang makin modern. Profesionalisme Polri harus ditunjang oleh modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga layanan Polri semakin mudah dan cepat diakses masyarakat. Modernisasi juga meliputi pemenuhan kebutuhan alat material khusus dan alat peralatan keamanan.

Terpercaya, Polri yang tepercaya hendak diwujudkan melalui reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sementara itu, diakui bahwa tantangan yang dihadapi Polri dalam penanganan gangguan kamtibmas akan semakin berat. Polri diharapkan makin cerdas dalam memberantas modus-modus kejahatan baru yang makin canggih. Misalnya, kejahatan di dunia maya (cyber crime) yang korbannya bukan hanya individu, melainkan juga korporasi dan institusi negara. Ini meliputi pembajakan laman internet, pencurian data komputer, bisnis daring bodong, pembobolan kartu kredit, pornografi anak, hingga prostitusi daring. Selain itu, ancaman gangguan keamanan lintas negara (transnational crime) dalam bentuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, maupun aksi terorisme juga kian meningka

Benarkah Promoter sanggup mengubah pola pikir anggota Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? 

Survei Mark Plus

Hal menarik ditemukan dalam survei yang dilakukan oleh Markplus Insight sebuah perusahaan riset international yang merilis indeks kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 80,37% sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri sebesar 74,48%. Survei yang dilakukan Markplus melibatkan 29,250 responded secara acak di 34 Polda dan 461 Polres di wilayah Indonesia. Survei dilakukan dengan metode online, computer assisted telephone interview (CATI) dan computer assisted personal interview (CAPI).

Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terutama di luar Pulau Jawa lebih tinggi ketimbang di Jawa.

“Terdapat 110 Polres dan 1 Polda yang indeks kepuasannya di atas 90% dan itu mayoritas di luar Pulau Jawa. Untuk indeks kepercayaan, ada 191 polres dan 6 Polda yang di atas 90%, itu juga di luar Pulau Jawa,” kata Ketua Markplus Hermawan Kertajaya.

Tiga besar Polres di luar Jawa untuk indeks kepuasan adalah Polres Talaud di Sulawesi Utara, Ende dan Sikka, masing-masing di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara untuk tingkat kepercayaan, Polres yang menempati urutan tertinggi di luar Pulau Jawa adalah Polres Padang Panjang dan Tebing Tinggi di Sumater Barat serta Polres Muara Enim di Sumatera Selatan.

Untuk Pulau Jawa, tingkat kepuasan tertinggi terdapat di Polres Pasuruan Kota, Mojokerto dan Tuban, ketiganya di Jawa Timur. Sementara untuk tingkat kepercayaan terdapat di Polres Pasuruan Kota, Gunung Kidul Yogya dan Polres Mojokerto.

Hermawan menerangkan respondennya berasal dari kategori usia 21-25 tahun, dengan tingkat pendidikan mayoritas lulusan SMA dan setingkat SMA. Dalam melakukan penelitian tersebut, ia memastikan bahwa responden bukan dari kalangan keluarga Polri.   

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 justru menunjukkan integritas Polri masih rendah. KPK merilis hasil survei penilaian integritas terhadap 36 kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah. Survei penelian integritas meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan sistem antikorupsi. Permasalahan integritas terdiri dari masalah internal dan eksternal. Masalah internal termasuk diantaranya persoalan nepotisme dalam penerimaan pegawai dan keberadaan calo. Sementara persoalan eksternal berupa pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan dan masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. Dari hasil survey tersebut, Polri  mendapat nilai terendah kedua dengan nilai 54,1 setelah Pemerintah provinsi Papua, 52,91.

Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK Wawan Wardiana nilai indeks mendekati 100 poin menunjukkan risiko korupsi rendah serta adanya kemampuan system untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Namun, nilai tertinggi tak berarti kejadian korupsi tidak terjadi.

“Nilai yang mendekati 100 memang bagus tapi bukan jaminan tidak terjadi korupsi,” kata Wawan.

Hasil survei menunjukkan lima instansi yang mendapat nilai terendah selain Polri dan Pemda Papua adalah Pemkot Bengkulu, Pemprov Banten, dan Pemprov Maluku Utara.

Sementara lima instansi dengan nilai tertinggi ditempati oleh Pemkot Banda Aceh, Pemkab Badung, Dirjen Bea dan Cukai, Kementrian Kesehatan dan Pemkot Madiun dengan nilai indeks rata-rata di atas 70.  

Dari hasil kedua survei tersebut jelas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Polri termasuk persoalan internal institusi itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian Polri perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Polri. Salah satunya dengan menetapkan 10 program prioritas, yaitu:

1.    Pemantapan reformasi internal Polri,

2.    Peningkatan pelayanan public yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi,

3.    Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal,

4.    Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan,

5.    Peningkatan kesejahteraan anggota Polri,

6.    Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minsarpras,

7.    Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas,

8.    Penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

9.    Penegakan hokum yang lebih professional dan berkeadilan,

10.  Penguatan pengawasan.

Dengan adanya Promoter diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, terutama di tengah perkembangan kejahatan yang semakin canggih dengan berbasis teknologi Informasi. Banyak kasus pidana dari dunia maya, atau dikenal dengan istilah cyber crime berhasil diungkap oleh Polri, seperti kasus penipuan bermodus jual beli lewat internet, penyebaran fitnah, hoax dan kebencian bermuatan SARA. Terutama pada tahun politik 2019, banyak sekali kasus-kasus cyber crime yang mengandung unsure politis yang berhasil diuangkap oleh Polri. Sebut saja kasus tujuh kontainer terkait Pilpres. Adanya tuduhan tujuh container surat suara yang sudah tercoblos yang menguntungkan paslon pertahana Jokowi-Maaruf Amin. Dikatakan ketujuh container itu datang dari China dan berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Informasi ketujuh container sempat viral di media social. Bahkan wakil sekjen partai Demokrat Andi Arief sempat menanggapi informasi tersebut lewat akun Twitternya pada 2 Januari 2019.

Dalam cuitannya yang kemudian dia hapus, Andi Arief mengatakan: “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena kabar ini sudah beredar.”

Cuitan Andi Arief langsun mendapat tanggapan dari KPU yang langsung mengadakan pengecekkan di lapangan. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan langsung bersama Bea Cukai dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. KPU langsung melaporkan ke polisi terkait kasus tersebut, dan tak lama polisi berhasil membekuk setidaknya lima tersangka yang membuat dan menyebar informasi hoaks tersebut saat ini tengah menghadapi sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.   

Kasus kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi atau cyber crime memang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan zaman. Tahun 2017 Polri menangani 1. 763 kasus dari angka tersebut Polri setidaknya sudah menyelesaikan sebanyak 835 kasus. Penyelesaian kasus itu dikategorikan dari berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atau surat penghentian proses penyelidikan (SP3). Tahun 2018, Polri menerima lebih dari 4.000 laporan kasus terkait kejahatan cyber crime. Kepala Direktorat Cyber Mabes Polri Rachmat Wibowo mengatakan dari jumlah tersebut kebanyakan kasus berada di Jakarta dan korban terbanyak adalah perusahaan daripada individu.Rachmat mengatakan untuk melawan serangan kejahatan cyber tidak cukup dari Polri saja akan tetapi dibutuhkan juga pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Banyaknya transaksi yang dilakukan secara online menyebabkan rawannya kejahatan cyber.  

“Ini yang perlu kita kembangkan agar masyarakat tahu cara transaksi melalui digital biar tidak menjadi korban,” kata Rachmat.

Cybercrime menimbulakan kerugian yang nilainya luar biasa besar. Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh perusahaan elektronik Lenovo menyebutkan imbas cybercrime akan menimbulkan kerugian sebesar USD 6 triliun pada 2021 mendatang. Itu berarti enam kali lipat dari valuasi Apple yang merupakan perusahaan teknologi paling bernilai saat ini. Jiks dihitung dengan kurs saat ini (USD 1 = Rp 14.564) maka nilainya bisa menyentuh Rp87.351 triliun.

Dengan adanya program Promoter tersebut jelas makin meningkatkan kemampuan Polri, terutama ditengah perkembangan kejahatan berbasis Teknologi Informasi. Juga ditengah tuntutan masyarakat yang semakin komplek dan sadar hokum, promoter merupakan terobosan yang tepat.

*Sadono Pr, wartawan Suarakarya.id