logo

Wajah Baru Jakarta

Wajah Baru Jakarta

22 Juni 2019 10:48 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi

Peringatan 492 tahun Jakarta mengambil tema “Wajah Baru Jakarta” dan tentu hal ini menjadi tantangan bagi Anies Baswedan untuk merealisasikannya. Betapa tidak, dengan kepadatan penduduk yang semakin banyak dan juga arus balik yang selalu lebih banyak dibanding arus mudik tentu menjadi persoalan klasik yang tidak mudah untuk mampu merealisasikan ‘Wajah Baru Jakarta’. Setidaknya semua berharap agar Jakarta bisa lebih humanis dan manusiawi, bukan hanya bagi warga asli Betawi tapi juga bagi pendatang yang mencari peruntungan nasib dan perbaikan taraf kesejahteraan hidup di Jakarta.

Pemetaan terhadap semua persoalan perkotaan nampaknya menjadi penting bagi upaya mewujudkan kesejahteraan berbalut “Wajah Baru Jakarta”. Setidaknya, Jakarta di era Anies Baswedan harus berubah dan berbeda jika dibandingkan dengan kepemimpinan di era sebelumnya. Artinya, persoalan banjir, kekumuhan, kemacetan, PKL dan problem sosial ekonomi lainnya menjadi catatan untuk mewujudkan “Wajah Baru Jakarta” dan tentu hal ini membutuhkan koordinasi sektoral dan lintas sektoral, termasuk juga peran dan keterlibatan dari warga Jakarta dalam mengurangi persoalan sampah perkotaan.

Dehumanisasi nampaknya juga menjadi catatan menarik untuk mewujudkan “Wajah Baru Jakarta”. Betapa tidak, persaingan yang semakin ketat dan tuntutan survival yang semakin pelik menjadikan interaksi di perkotaan pada umumnya di Jakarta khususnya semakin rentan. Bahkan, ego individual dan harmoni jalinan sosial menjadi pertentangan yang semakin runcing. Akibatnya, konflik sosial dan horisontal di perkotaan semakin tinggi intensitasnya sehingga wajar jika kasus tawuran, kriminal dan anarki tidak dapat terhindar dari ritme kehidupan di perkotaan. Konsekuensi dari hal ini adalah ancaman rasa aman dan nyaman. Padahal, hidup adalah bagian dari komitmen menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga ketika keduanya tidak mampu terciptakan maka yang terjadi kebalikannya dan rutinitas kehidupan sosial bermasyarakat menjadi hambar.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan nampaknya menjadi barometer yang tidak bisa diabaikan untuk mampu merealisasikan “Wajah Baru Jakarta”, setidaknya tantangan ini bisa direduksi dengan menciptakan kebersamaan dalam pembangunan. Artinya ke depan menjadikan warga sebagai subyek pembangunan adalah bagian terpenting karena tidak ada warga yang sejatinya hanya mau dijadikan obyek pembangunan. Padahal, orientasi terhadap sinergi pembangunan harus memadukan antara subyek dan obyek sehingga apa yang akan dibangun dan bagaimana proses pembangunannya harus melibatkan antara subyek dan obyek pembangunan. Oleh karena itu, beralasan jika pembangunan ke depan perlu melibatkan peran warga dan bukan hanya menjadikannya sebagai obyek semata dengan menarik pajak dan iuran tanpa dimanusiakan sebagai bagian dari pembangunan.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan sejatinya juga memadukan peran lingkungan di sekitar tempat tinggal. Selain itu juga peduli terhadap perkembangan industrialisasi yang ramah lingkungan karena perkotaan itu sendiri tidak akan bisa terlepas dari pentingnya industrialisasi. Meskipun demikian, dampak pesatnya industrialisasi adalah magnet bagi migrasi dan sekaligus ini menegaskan kegagalan otda. Padahal, otda diharapkan mampu memandirikan ekonomi di daerah sehingga mereduksi migrasi ke perkotaan. Kegagalan otda, pemekaran daerah yang salah kaprah dan juga pesatnya industrialisasi berdampak sistemik terhadap tingginya arus balik yang sekaligus menambah daftar persoalan bagi perkotaan, termasuk Jakarta yang ingin mewujudkan “Wajah Baru Jakarta”. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo