logo

Tak Sesuai Aturan, Tim Hukum TKN Minta MK Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo

Tak Sesuai Aturan, Tim Hukum TKN Minta MK Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo

Foto: Screenshot Tribunnews.com.
19 Juni 2019 15:38 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut pengajuan perbaikan permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) tak sesuai aturan hukum maka Mahkamah Konstitusi (MK) patut menolaknya. Tanggapan ini disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019)

"Pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah. 

Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari Termohon dan Pihak Terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, baik dalam Jawaban maupun Keterangan," kata tim hukum Jokowi-Ma'ruf membacakan jawaban atas permohonan gugatan hasil Pilpres Prabowo-Sandiaga tersebut seperti dlsiarkan dalam tayangan televisi.

Menurut tim Jokowi, perbaikan permohonan yang diajukan pemohon dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB tidak berdasar secara hukum. Tim Jokowi menyebut perbaikan juga melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan/permohonan. 

"Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan," ungkap tim hukum Jokowi-Ma'ruf yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

Perbaikan permohonan pemohon, menurut tim hukum Jokowi, bertambah 5 kali lipat dari permohonan awal, yakni 37 halaman. Sedangkan perbaikan permohonan berjumlah 146 halaman.

"Dengan tambahan jumlah halaman, Perbaikan Permohonan Pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi 'permohonan baru'," kata tim Jokowi. 

Permohonan gugatan Pilpres, menurut tim Jokowi, berbeda dengan sengketa Pileg, di mana UU Pemilu memberikan kesempatan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 474 ayat 3).

"Untuk sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur mengenai perbaikan permohonan," ujar tim Jokowi pula.

Selain itu, aturan tidak adanya perbaikan permohonan dalam perselidihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 33 PMK Nomor 4/2018 dan Pasal 3 ayat (2) PMK No. 5/2018. 

"Dalam pasal terakhir ini secara eksplisit disebutkan bahwa tahapan perbaikan permohonan terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden dikecualikan. Artinya, perbaikan permohonan untuk PHP Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan salah satu tahapan dalam penanganan perkara PHP di Mahkamah," papar tim hukum Jokowi.

"Bahwa karena perbaikan permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, maka Pihak Terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya. Oleh karenanya, beralasan juga bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019,"   kata tim hukum Jokowi menegaskan.

Dua Versi Jawaban

Ketua Tim Hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya memberikan dua versi jawaban sebagai pihak terkait atas dua versi permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

Jawaban pertama adalah untuk menjawab permohonan pada 24 Mei dan yang kedua adalah untuk perbaikan permohonan pada 10 Juni lalu. 

"Kami anggap permohonan resmi yang diregistrasi tanggal 24 Juni dan 10 Juni kami anggap sebagai permohonan baru yang tidak diregistrasi. Kami akan jawab keduanya," ujar Yusril sebelum sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Dalam permohonan, Yusril menyampaikan petitum agar MK menolak seluruh gugatan tim Prabowo. Ia juga meminta agar MK menyatakan tak berwenang mengadili perkara tersebut.

"Petitum yang pertama adalah memohon MK menerima eksepsi dari pihak terkait seluruhnya dan menyatakan MK tidak berwenang mengadili perkara ini," ujarnya.

Tim Jokowi sebelumnya telah menyerahkan dokumen perbaikan berupa jawaban sebagai pihak terkait atas gugatan sengketa pilpres ke MK, Senin (17/6/2019). Dalam penyerahan dokumen tersebut, tim Jokowi juga menyerahkan 19 bukti tambahan yang melengkapi 11 bukti sebelumnya sehingga berjumlah 30 alat bukti.

"Meskipun ada dua versi permohonan, tetap petitum kami satu yaitu menolak permohonan pemohon seluruhnya," ujar tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019) atau sehari menjelang sidang lanjutan di MK

Yusril mengatakan, tim hukum Jokowi menyanggah seluruh permohonan yang diajukan pihak pemohon, Prabowo-Sandi. Ia juga memohon agar MK menerima eksepsi tim hukum Jokowi dan menyatakan permohonan Prabowo-Sandi tidak dapat diterima. 

"Pada intinya bahwa kami menyanggah seluruh keterangan isi permohonan dan sampai pada petitum bahwa dalam eksepsi kami memohan pada MK untuk menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya dan menyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima," katanya.

Tidak Lazim

Sebelumnya anggota Tim Hukum Tim Kampaye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta menyebutkan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan MK. Sebagaimana disampaikan para pengamat, kata I Wayan, tak satu pun gugatan Prabowo-Sandi layak dan lazim.

"Inilah permohonan yang selama saya tahu, permohonan ini, selain tidak lazim, aneh, saya harus berani mengatakan, permohonan yang paling menyimpang dari aturan dan peraturan MK. Paling menyimpang," kata Wayan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Wayan mengatakan, gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil.

Secara formil, gugatan yang dimohonkan tidak memuat penjelasan mengenai perselisihan suara atau penghitungan suara. Padahal, dalam peraturan MK, pemohon harus memuat soal perselisihan suara lantaran gugatan yang diajukan terkait perselisihan hasil pilpres.

Adapun secara materiil, Wayan menilai, pemohon berusaha untuk menambahkan lampiran yang bagi tim hukum Jokowi-Ma'ruf adalah permohonan baru. "Ketika ditampilkan lampiran, berusaha untuk membelok keadaan karena sudah tidak mampu mempertahankan permohonan tanggal 24 (Mei) dengan menambahkan lampiran yang menurut kami permohonan baru," ujarnya.

Wayan menyebut, kubu Prabowo-Sandi telah mencari "kuburannya" sendiri dengan membuat berkas gugatan permohonan sebanyak 146 halaman dan 15 petitum. Sebab, menurut dia, dalam teori permohonan, semakin gugatan itu ringkas maka akan semakin baik. Sebaliknya, makin panjang sebuah permohonan, maka akan semakin sulit membuktikannya.

"Ini kan sama dengan mencari kuburan namanya. Ini mencari mati dengan menyiapkan tali gantungan sendiri menjerat lehernya," katanya.

Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019). Kemudian, yang bersangkutan mengajukan perbaikan permohonan gugatan pada Senin (10/6/2019).

Dalam persidangan perdana sengketa hasil pilpres yang digelar MK Jumat (14/6/2019), Majelis Hakim meminta Tim Hukum Prabowo-Sandi untuk membacakan materi permohonan gugatan awal. Namun demikian, Tim Hukum 02 justru membacakan materi permohonan perbaikan.

MK: Untuk Isi Kekosongan Hukum

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menganggap ada kekosongan hukum. 

Anggota Majelis Hakim MK I Dewe Gede Palguna beralasan, dengan menggunakan acuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Dalam pasal itu disebutkan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang tersebut. 

"Hukum acara yang berlaku di MK tidak bisa bergantung pada PMK sendiri. Pasal 86 disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan. Dalam penjelasannya, pasal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara," kata Palguna. 

Di lain pihak, anggota Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan, meski ketentuan soal perbaikan permohonan dalam sengketa hasil pilpres belum diatur dalam undang-undang, bukan berarti pihak pemohon tidak dapat mengajukan perbaikan permohonan. 

Ia menekankan, dalil permohonan sengketa yang dibacakan pihak pemohon dalam sidang pendahuluan menjadi rujukan bagi pihak termohon dan terkait pada sidang-sidang berikutnya. 

"Hal-hal pokok dalam permohonan itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan. Itu yang menjadi rujukan permohonan sebenarnya," ujar Suhartoyo dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2010). 

Rugikan KPU dan TKN 

Terlepas dari pro kontra di atas, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai pihak KPU dan TKN dirugikan hakim Konstitusi memperbolehkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan perbaikan permohonan dalam sidang pertama sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Padahal, dalam hukum acara yang diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak mengenal perbaikan permohonan. 

"Kurang adil sebenarnya ya penambahan yang berlebihan itu kemudian diakomodasi sehingga merugikan pihak lainnya (KPU dan.TKN)," ujar Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (15/6/2019). 

Keputusan hakim MK yang menerima perbaikan permohonan tim Prabowo-Sandi, tuturnya, dirasa berat bagi KPU dan TKN. Sebab, apa yang telah disiapkan pihak termohon dan terkait melawan dalil pemohon sudah disiapkan berdasarkan permohonan pertama yang diajukan tim Prabowo-Sandi. 

Bivitri menuturkan, terdapat perbedaan antara permohonan yang diserahkan pertama kali dan yang diperbaiki oleh tim Prabowo-Sandi. Perbedaan itu terlihat dari ketebalan dan alat bukti yang semakin banyak. 

"Tentu dirasa berat bagi KPU dan TKN karena artinya hal-hal yang mereka siapkan jadi harus disiapkan ulang. Beda sekali ya permohonan yang diperbaiki dan yang sebelumnya," ungkapnya kemudian. 

Awalnya, KPU sebagai pihak termohon dan Tim Kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempersoalkan dalil permohonan yang dibacakan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Dalil permohonan yang dibacakan tersebut berbeda dengan permohonan yang didaftarkan pertama kali oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga pada 24 Mei 2019 lalu. Sedangkan, dalil permohonan yang dibacakan merupakan versi terbaru setelah perbaikan permohonan pada 10 Juni 2019. 

Namun demikian, Hakim MK Suhartoyo menegaskan bahwa pihak termohon dan pihak terkait dapat memberikan jawaban atas dalil permohonan yang dibacakan pemohon dalam sidang pendahuluan. 

"Redaksional atau substansial silakan ditanggapi pada sidang berikutnya bagi pihak termohon dan pihak terkait untuk menyampaikan jawaban atas dalil-dalil pemohon, apakah sepakat atau tidak," kata Suhartoyo. ***

Sumber; KompasTVlive.com, Tribun.com, Kompascom, Detik,com, CNNIndonesia, INews.com, Liputan6.com

Editor : Pudja Rukmana