logo

Diterpa Isu Hoax, Sri Mulyani Ingatkan PNS Jangan Jadi Benalu Dan Racun Negara

Diterpa Isu Hoax, Sri Mulyani Ingatkan PNS Jangan Jadi Benalu Dan Racun Negara

Foto: Istimewa.
18 Juni 2019 03:55 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - 7JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali diterpa isu hoax atau informasi palsu alias bohong. 'Tak ada hujan, tak ada angin', tiba-tiba berhembus isu kekosongan kas negara. Bahkan, negara disebut tak memiliki sepeser pun uang lantaran habis untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji PNS.

Informasi dari laman Facebook Sri Mulyani Indrawati yang mengunggah laporan CNBC Indonesia, Sabtu (15/6/2019) menyebutkan, untuk membayar restitusi atau pembayaran sisa pajak saja tidak bisa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di berbagai wilayah pun dikabarkan tak bisa menyalurkan belanja negara.

Stigma yang beredar di publik dan media sosial itu pun langsung dibantah oleh Kementerian Keuangan. Bendahara negara menegaskan bahwa kabar kekosongan kas negara tak benar.

"Kondisi kas negara tidak bermasalah dan dalam keadaan aman," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.

Bagi Sri Mulysni sendiri, hoax atau informasi palsu bukanlah sesuatu hal baru. Sejak kembali menjabat sebagai bendahara negara pada 2016, tak terhitung berapa kali hoax yang menghampirinya.

Sebelum kabar ini, hampir beberapa kali Sri Mulyani diterpa kabar hoax. Berbagai isu miring datang, tak hanya dari orang tak bertanggung jawab, melainkan juga parlemen!

Pada 2018 misalnya, beredar sebuah berita berjudul 'Sri Mulyani: Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual untuk Bayar Hutang". Kabar tersebut, pun langsung dimentahkan.

"Hoax/fitnah besar. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga pernah dituding memiliki lebih dari 1.200 bitcoin yang jelas-jelas dilarang untuk alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat itu, beredar foto Sri Mulyani dalam sebuah acara televisi dengan keterangan memiliki lebih dari 1.200 bitcoin. Hal tersebut pun dibantah dengan lantang oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

"Kalau ada yang menerima foto Menteri Keuangan dalam berita TV CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Menteri Sri Mulyani Indrawati mempunyai sejumlah besar Bitcoin, maka berita tersebut adalah hoax besar," kata Nufransa pula.

Bahkan belum lama ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terang-terangan menyebut Sri Mulyani sebagai penyebar hoax paling andal di Indonesia.

Pernyataan tersebut merespons sikap pemerintah yang kerap kali menyalahkan kondisi global atas pelemahan ekonomi Indonesia. Padahal, ketidakpastian global dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

"Apa yang disampaikan Menkeu tidak benar. Ini sama dengan pembohongan dan hoax. Harus diluruskan. Apa yang dikatakan Menteri Keuangan itu tidak benar, dan ini merupakan pembohongan publik," kata Anggota DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani enggan bersikap konfrontatif. Ia mengaku hanya menyampaikan fakta yang ada. 

Siapa Pun Presidennya, Keuangan Negara Harus Dijaga

Dilansir Viva, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menganggap rangkaian Pemilu 2019, membuat tegang seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Terutama sekarang, saat Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutus sengketa Pemilu Presiden.

Menurut Sri, sebagai bendahara maupun pengelola keuangan negara, kementeriannya turut bersumbangsih untuk meredam ketegangan itu. Caranya, dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas semua aparatur Kementerian Keuangan.

"Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, dan kita diminta sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang netral, saya sungguh-sungguh menjalankan posisi ini. Netralitas kita, menjelaskan tugas kita sebagai pengelola dan bendahara negara, membela policy yang kita tetapkan," katanya di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Siapa pun Presidennya, Kementerian Keuangan harus menjaga keuangan negara berdasarkan aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Menjalankan tugas dan fungsinya bukan berdasarkan selera menteri dan direktur jenderal tertentu, namun sesuai aturan undang-undang.

Bila suatu kebijakan telah ditetapkan atas hasil analisis dan diskusi yang panjang untuk mengelola keuangan negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka diharapkan seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

"Membela policy yang kita tetapkan, menjelaskan kepada seluruh pihak yang belum memahami, belum mengerti, atau sengaja tidak mengerti dan memahami - Anda harus membela itu. Itu bagian dari profesionalitas dan integritas, serta netralitas kita sebagai pengelola keuangan negara," ujarnya.

Tolak PNS Eksklusif yang Pentingkan Diri dan Kelompoknya

Masih dilansir CNBC Indonesia yang diunggah di laman Facebook Sri Mulyani Indrawati, Menkeu menyampaikan pesan tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan nada tinggi, dia mengatakan  tidak akan memaafkan jajaran eselon mana pun yang mau melakukan pola kepemimpinan eksklusif. Sri Mulyani menolak adanya PNS yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja.

"Atau, bahkan menjadi penyuara kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan kita," kata Sri Mulyani saat merombak susunan jabatan PNS eselon II dan III di lingkungan Kemenkeu, di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (14/6/2019) lalu.

"Itu tidak bisa dimaafkan dan tidak seharusnya ada di Kementerian Keuangan," serunya lagi.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, Kemenkeu adalah sebagian kecil dari institusi yang memiliki kemewahan dan berkaitan dengan instansi vertikal.

"Kalau di institusi ini ada pimpinan di level mana pun, atau bahkan bukan pimpinan, tapi staf jajaran yang Anda merasa, atau Anda memiliki kepercayaan bahwa Anda ingin menjadi eksklusif, maka Anda salah tempat," tegasnya.

Bagi Sri Mulyani, orang-orang yang demikian akan merugikan kinerja Kemenkeu sebagai institusi. Selain itu, sikap eksklusif juga dinilai bertentangan dengan salah satu tugas yang diemban Kemenkeu.

"Karena Anda tidak hanya menjadi benalu, tetapi akan menjadi racun bagi institusi dan bagi negara. Karena, institusi ini memiliki tugas untuk menjahit persatuan, menjaga persatuan," pungkasnya. ***

 

Editor : Pudja Rukmana