logo

Badan POM Transformasikan Penguatan Pengawasan Obat Dan Makanan

Badan POM Transformasikan Penguatan Pengawasan Obat Dan Makanan

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito
15 Juni 2019 23:52 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Badan POM untuk segera memperkuat lembaganya. Penguatan tersebut dilakukan melalui perubahan struktur organisasi dengan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Terlebih pengawasan obat dan makanan bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menegaskan pentingnya tugas Badan POM karena menyangkut multisektor yaitu aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Badan POM membangun visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa,"ujar Penny K. Lukito di sela-sela halbi dan pelantikan pejabat struktural Badan POM di Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Visi ini dicapai, jelas dia dengan memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); kemudian memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat tetap terjamin aman, berkhasiat dan bermanfaat, dan bermutu.

Badan POM juga memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan; serta meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas kepemerintahan.

“Sesuai dengan visi dan misi Badan POM tersebut, strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” jelas Penny.

Untuk itu Badan POM juga memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global.

"Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Badan POM," tegasnya.

Badan POM terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Penny menjelaskan, pejabat yang dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Badan POM. Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian dari pembangunan kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

“Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan mampu membedakan serta mengambil langkah yang tepat dengan profesional dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penindakan. Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,”urainya.

Kepala Badan POM menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan output dipenuhinya target kinerja.

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian, demikian bunyi Pasal 56 PP tersebut. Karena itu, Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk menjadi pemimpin teladan yang berintegritas serta berani mengambil risiko untuk kebenaran dan kebaikan bangsa.

“Lakukan perubahan untuk membangun sistem menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan pelayanan publik terbaik, dengan bekerja profesional, proaktif, inovatif, dan terbuka, sesuai dengan visi dan misi yang terus dibangun di Badan POM. Jangan menjadi PNS yang pasif. Mari laksanakan arahan Presiden dengan menjadi PNS bekerja lebih cerdas, proaktif, dan berinovasi demi kemajuan Indonesia,”tandasnya***