logo

Keadilan Di MK

Keadilan Di MK

15 Juni 2019 22:41 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Tahapan terbaru pilpres dimulai ketika persidangan pertama gugatan sengketa pilpres mulai dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada jumat 14 Juni 2019. Tahapan ini menarik dicermati karena menjadi pintu keadilan dari sengketa pilpres dan merupakan tahapan penting dari aspek konstitusional.
Andai tahapan ini dilontarkan kubu 02 pasca pilpres 17 April serta hasil versi KPU maka peristiwa 21-22 Mei tidak terjadi dan tidak menimbulkan berbagai dampak sistemik, tidak hanya sosial – politik, tetapi juga ekonomi – bisnis secara makro. Oleh karena itu tentu sangatlah disayangkan mengapa peristiwa 21-22 Mei harus terjadi jika toh akhirnya tetap harus menempuh jalur hukum konstitusional lewat peradilan MK.

Terlepas dari kasus 21-22 Mei yang telah terjadi dan sejumlah persidangan yang diduga melibatkan sejumlah tokoh, pastinya kasus 21-22 Mei dan juga peradilan sengketa di MK harus menjadi pembelajaran untuk pesta demokrasi 5 tahun mendatang agar siap menang kalah dan tidak perlu melakukan pengerahan massa dan atau people power. Bagaimanapun juga, dampak sistemik dari pengerahan massa dan seruan people power telah mencederai hakikat demokrasi. Ironisnya, hal ini justru dilontarkan oleh sejumlah pihak yang sejatinya juga memahami esensi dari pesta demokrasi dan hakikat demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, perlu kedewasaan dalam memandang semua tahapan yang ada di prosedural pesta demokrasi dan tentu menempuh jalur hukum menjadikan pihak yang merasa dikalahkan menjadi lebih terhormat daripada menyeru people power yang akhirnya justru merugikan banyak pihak.

Peradilan dan mencari keadilan di MK memang menjadi pintu terakhir sehingga kedua kubu yaitu 01 dan 02 perlu bersikap bijak mencermati tahapan peradilan yang mulai dilakukan di MK. Apapun hasil yang diputuskan MK memang harus dihormati sebab inilah hasil akhir dari serentetan sengketa pilpres yang kesemuanya berdalih kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif. Meski demikian, semua harus dibuktikan oleh kedua kubu, termasuk juga pihak terkait yaitu KPU dan Bawaslu agar hasil pilpres 2019 benar-benar sesuai konstitusi dan tidak mencederai demokrasi yang pada akhirnya harus bisa diterima oleh semua pihak secara lapang dada tanpa terkecuali. Artinya, tentunya semua berharap agar hasil akhir dari peradilan di MK tidak memicu sengketa baru yang berdampak negatif terhadap pendewasaan kehidupan demokrasi. Oleh karenanya semua berharap tidak ada dusta diantara kita pasca putusan MK dan harus diterima semua.

Bagaimanapun juga tidak mudah untuk bisa menerima putusan MK, terutama apabila kubu 02 kembali kalah. Meski demikian, seruan Prabowo agar semua pendukungnya tidak mengepung MK setidaknya bisa meredam kemarahan arus bawah pendukungnya dan tentunya ini sikap bijak yang sekaligus menegaskan sikap kenegarawanan Prabowo yang kalah berturut-turut di pilpres dan juga kalah ketika rematch dengan Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Padahal, peluang untuk bertarung di 2024 nampaknya semakin kecil karena dimungkinkan pada pilpres 2024 akan bertarung calon pemimpin muda dan setidaknya sudah ada sejumlah kandidat dari para mantan kepala daerah di tahun 2024 misalnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Ahok, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Bima Arya, dll. Jadi, bisa dipastikan Prabowo tidak mungkin akan maju bertarung lagi dengan yang muda-muda yang masih fresh yang didukung generasi muda milenial militan pada pertarungan pilpres 2024 mendatang. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo