logo

Pemberian Gratifikasi Idul Fitri Masih Terus Bertambah

Pemberian Gratifikasi Idul Fitri Masih Terus Bertambah

Jubir KPK Febri Diansyah
15 Juni 2019 19:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Masyarakat kita agaknya belum merasa “ngeri” dan takut kalau berurusan dengan hukum dalam kaitannya dengan gratifikasi atau suap. Meski sudah begitu banyak yang bermasalah terkait pemberian dan penerimaan gratifikasi, masih tetap ada saja yang menawarkan dan menerima gratifikasi.

Hal itu bisa dilihat dari laporan gratifikasi terkait Idul Fitri ke KPK yang terus bertambah di lembaga antirasuah. Hingga hari Jumat (14/6), KPK sudah menerima 161 laporan gratifikasi.

"Jumlah ini meningkat 67 laporan dari jumlah laporan tanggal 10 Juni 2019 sejumlah 94 laporan. Dari tambahan 67 laporan tersebut terdapat 1 laporan penolakan gratifikasi," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Salah satu yang paling anyar, terdapat laporan gratifikasi terkait sejumlah barang, termasuk sarung. Gratifikasi itu dilaporkan pada Kamis (13/6). "Kemarin pada hari Kamis (13/6) pegawai dari salah satu BUMN dan pemerintah daerah juga melaporkan penerimaan barang berupa mesin pembuat kopi, oven toaster dan sarung," ucap Febri.

Dari total 161 laporan gratifikasi, KPK menaksir seluruhnya memiliki nilai sekitar Rp 124 juta. Gratifikasi yang dilaporkan itu termasuk dalam bentuk barang maupun makanan.

"Dari segi nominal, jumlah laporan gratifikasi hingga 14 Juni 2019 mencapai Rp 124.033.093. Laporan penerimaan gratifikasi ini sebagian besar berupa uang dan barang/makanan dalam bentuk parcel Hari Raya," tuturnya.

KPK sedang menelaah laporan-laporan gratifikasi itu. Nantinya, akan ditentukan status laporan tersebut. "Seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi," kata Febri.

KPK mengapresiasi atas sikap sejumlah penyelenggara negara yang mau melaporkan seluruh penerimaan gratifikasi. Tak hanya itu, KPK pun berharap Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) dapat membantu mempermudah proses pelaporan gratifikasi di sejumlah lembaga atau instansi pemerintah dan badan usaha milik negara. ***

 

 

Editor : Pudja Rukmana