logo

1.542 RTLH Dari Total Rumah Layak Huni Di Kota Tomohon Sulut

1.542 RTLH Dari Total  Rumah Layak Huni Di Kota Tomohon Sulut

Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jimmy F Eman
15 Juni 2019 08:34 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - TOMOHON: Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Jimmy F Eman mengungkapkan kota yang dipimpinnya saat ini mengoleksi sebanyak 1.542 rumah tidak layak huni (RTLH) atau delapan persen dari total rumah hunian di kota tersebut sebanyak 19.397 unit.

"RTLH tersebut tersebar di 44 kelurahan. Sedangkan rumah layak huni tercatat mencapai 17.855 rumah," kata Wali Kota Jimmy di Tomohon, Sabtu (15/6/2019) seperti dilansir Antara.

Wali Kota Eman mengatakan,  konsep idealnya satu keluarga menghuni satu rumah. Guna menggapai target tersebut maka pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman berlangsung, Jumat. 

Kota berpenduduk kurang dari 100 ribu jiwa itu memiliki sebanyak 30.825 keluarga pada tahun 2018, dengan jumlah rumah hunian 19.397 unit dan kekurangan rumah sebanyak 11.428 rumah. 

Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan RTLH, koordinasi pembangunan daerah pada perangkat daerah, pembinaan jasa konstruksi sebagai pelaksanaan pembangunan fisik serta merumuskan rekomendasi kebijakan koordinasi dan kebijakan pembangunan.

"Amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulut serta Kota Tomohon, lanjut politisi Partai Golkar itu terus mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk para pengembang agar bersama-sama serta berkoordinasi mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman. 

"Diharapkan  sumbang saran dan masukan dari peserta akan membantu  percepatan pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan perumahan rakyat menuju terwujudnya hunian yang layak bagi seluruh keluarga Indonesia, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib  pelayanan dasar pemerintah. ***

Editor : Pudja Rukmana