logo

MK: Sidang Lanjutan Gugatan Pilpres Diundur Selasa, Agendakan Tanggapan KPU

MK: Sidang Lanjutan Gugatan Pilpres Diundur Selasa, Agendakan Tanggapan KPU

Foto: Screenshot SwaMedium.com
15 Juni 2019 04:49 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sidang diundur hingga Selasa, 18 Juni. Hal ini sebagai respon setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan atas gugatan perbaikan yang dipakai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Permohonan termohon dikabulkan sebagian. Artinya, tidak hari Senin (17/6/2019) tapi hari Selasa (18/6/2019)," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Oleh karena itu, kata Anwar, semua pihak dimintakan memberikan jawaban menanggapi permohonan yang telah dibacakan tim Prabowo-Sandi maksimal sebelum waktu sidang pukul 09.00 WIB, Selasa (18/6/2019).

"Kemudian karena ada kemunduran persidangan dari Senin jadi Selasa maka jadwal bergeser semua," ujar Anwar.

Perbaikan jawaban atas gugatan juga diperlonggar oleh MK hingga Selasa sebelum sidang. Anwar mengatakan perubahan jadwal sidang ini akan diserahkan ke kepaniteraan dan kepada para pihak yang beperkara.

"Jawaban diserahkan sebelum sidang, termasuk pihak terkait dan Bawaslu," kata Anwar seperti dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya, sidang kedua gugatan Pilpres berlangsung pada Senin, 17 Juni 2019. Namun KPU keberatan karena waktunya terlalu mepet. Alasan lain, pihak penggugat dari kubu Prabowo-Sandi memakai gugatan versi perbaikan.

Sidang pada Selasa, 18 Juni 2019 mengagendakan tanggapan dari KPU atas materi gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.

Ta:-)bk Adil, MK Terima Perbaikan Permohonan Gugatan

Dilansir CNNIndonesia.com, menanggapi jawaban mahkamah tersebut tim kuasa hukum KPU RI Ali Nurdin menyatakan pihaknya menerima dan akan menuangkan keberatan atas perbaikan permohonan pihak pemohon itu pada jawaban yang akan diberikan.

Serupa pula dari pihak terkait, tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, dan pihak pemberi keterangan, Bawaslu RI dan KPU menyatakan akan mencantumkannya dalam jawaban tertulis yang akan diberikan.

Sebelumnya, setelah tim kuasa hukum Prabowo-Sandi membacakan permohonan, tim kuasa hukum KPU melayangkan protes karena yang dibacakan adalah perbaikan yang menurutnya itu tidak bisa lagi.

"Dalam pendengaran kami tadi apa yang dibacakan memuat posita dan petitum yang sama sekali baru," ujar Ali Nurdin setelah diberi kesempatan berbicara oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Menurut Ali hal tersebut menyalahi tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara hasil pemilu yang telah diatur dalam Peraturan MK. Ali menyatakan merujuk pada PMK nomor 5 tahun 2018 dan PMK Nomor 2 tahun 2019 maka perbaikan permohonan dikecualikan untuk pilpres.

"Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tahapan tersebut [perbaikan permohonan] dikecualikan untuk PHPU pilpres. Kalimat pengecualian ini menunjukkan adanya larangan perbaikan. Hal ini diperkuat dengan lampiran yang ada di PMK 2 tahun 2019," ujar Ali.

Selain itu, Ali menunjukkan ketidakadilan jika MK menerima perbaikan permohonan gugatan yang baru dimasukkan pada 10 Juni lalu, bukan yang pertama pada 24 Mei lalu.

Pasalnya, sambung, Ali itu tidak adil karena KPU sebagai pihak termohon hanya diberi kesempatan memberikan jawaban satu hari setelah permohonan diregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

"Dalam rangka itu untuk menertibkan keadilan, tertibnya hukum dalam pemeriksaan di mahkamah... maka kami mengharapkan yang akan dipakai, yang jadi ruang lingkup pembuktian nantinya adalah permohonan pertama yang diajukan pemohon," kata Ali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK pun sempat menyatakan sidang tersebut diskors selama 10 menit untuk membahas terkait protes atas perbaikan permohonan tim Prabowo-Sandi tersebut. ***

Editor : Pudja Rukmana