logo

Yusril: Dalil TSM Tidak Boleh Hanya Sebatas Asumsi

Yusril: Dalil TSM Tidak Boleh Hanya Sebatas Asumsi

Yusril Ihza Mahendra
14 Juni 2019 16:25 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menganggap tudingan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilayangkan tim Prabowo-Sandiaga Uno tidak dapat dibenarkan jika hanya sebatas asumsi.

Menurut Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, tuduhan itu harus memiliki bukti yang jelas dan akurat.  Jika Prabowo-Sandi hanya menuding lewat sesuatu yang tak ada pembuktiannya, maka itu hanya sebuah asumsi. Bukan merupakan bukti kecurangan, apalagi TSM.

"Dalam sidang ini kan harus menjadi fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ini. Kalau misalnya dikemukakan terjadinya pelanggaran TSM, itu tidak bisa hanya mengemukakan secara asumtif, apalagi dugaan TSM" ujar Yusril di gedung MK Jakarta,  Jumat (14/6/2019).

Menurut Yusril, kenaikan gaji pegawai yang dikaitkan dengan kecurangan juga harus dibuktikan. Harus ada fakta-fakta yang membuktikan bahwa usai kenaikan gaji PNS, terjadi peningkatan suara hingga detail di mana saja daerah yang memperlihatkan suara Jokowi naik. "Kekalahan mereka itu kan 17 juta suara. Berapa banyak sih jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia dan keluarganya? Ya harus ditunjukkan misalnya dengan dinaikkannya gaji pegawai negeri dan dikasihnya THR lebih awal, lantas kemudian terjadi peningkatan suara dari pegawai negeri. Terjadi di mana saja? Sehingga (harus dibuktikan) kecurangan itu betul betul terjadi secara terstruktur dan terukur, tapi tidak bisa secara asumsi seperti itu," ujarnya.

Dia yakin, semua tuduhan kecurangan yang dipaparkan kubu Prabowo-Sandi dapat dipatahkan. Pasalnya tim Prabowo hanya menyampaikan asumsi, bukan fakta dan bukti. "Semuanya dapat dipatahkan, karena semua itu hanya berupa asumsi yang tidak didukung fakta dan bukti-bukti yang seharusnya dibawa ke persidangan ini," tuturnya.

Menanggapi Yusril Ihza Mahendra,  Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengungkapkan terjadi perbedaan jumlah perolehan suara untuk Prabowo-Sandiaga Uno dalam siaran pers terbaru BPN dan permohonan gugatan ke MK.  Dalam siaran pers teranyar BPN, Bambang menyebutkan bahwa Prabowo-Sandi memperoleh suara sebanyak 71.247.792 dan Jokowi-Ma’ruf 62.886.362 suara. Sementara dalam gugatan ke MK, Bambang menyebut Prabowo-Sandi mendapat suara sebanyak 68.650.239 dan Jokowi-Ma'ruf adalah 63.573.169.

Menurut Bambang, jumlah suara yang bertambah untuk pasangan 02 itu disebabkan karena proses perhitungan internal yang dilakukan BPN masih dalam proses. Proses itu menggunakan data teknologi informasi. “Ada perkembangan terus, kita ini kan data IT. Data itu kan yang jadi dasar untuk perkembangan itu, data itu sekarang kami proses terus menerus, kami memang ada jeda selama menyusun itu,” kata Bambang.

Dia menyebut data perolehan suara terbaru dari BPN ini akan dibawa ke persidangan. Melalui data ini, pihaknya akan membongkar kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2019. Mereka  akan membuktikannya dengan membawa sejumlah ahli dan saksi. “Di pemilu ini bisa terbongkar yang namanya vote buying yang begitu masif,” ujarnya.

Perhitungan yang dilakukan BPN, menurut BW,  bisa menunjukkan bahwa pemilu 2019 menjadi salah satu pemilu yang terburuk.  “Pemilu ini jadi yang terburuk, karena salah satunya menggunakan IT sebagai instrumen,”  katanya. ***

Editor : Pudja Rukmana