logo

Mudik Telah Tiba

Mudik Telah Tiba

30 Mei 2019 23:22 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Lupakan sejenak carut marut pilpres dan kerusuhan 21-22 Mei karena fokus masyarakat kini lebih mengarah kepada bagaimana bisa mudik dan tentu selamat sampai kampung halaman. Bagi yang telah mendapatkan THR dan gaji ke-13 tentu akan bisa menambah amunisi buat ongkos lebaran, tentu memperlancar tahapan mudiknya. Meski di sisi lain ada juga sebagian masyarakat yang belum bisa tersenyum menyambut lebaran kali ini.

Bukan karena pilihannya kalah dalam pilpres kemarin, tetapi karena masih belum jelas kapan THR dibayarkan. Jangankan berharap gaji ke-13, gaji bulanan ini saja juga belum jelas kapan dibayarkan.

Ada banyak alasan yang sering mengemuka dibalik keterlambatan pembayaran THR dan gaji bulanan, termasuk tentunya gaji ke-13. Seolah ini menjadi persoalan sangat klasik di era industrialisasi yang menempatkan buruh sebagai obyek, bukan subyek. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah menekankan kepada dunia usaha agar membayarkan hak karyawan – buruh secara tepat waktu tanpa alasan apapun. Meski dunia usaha saat ini dibayangi perlambatan pertumbuhan, termasuk juga ancaman kenaikan biaya akibat kenaikan UMK tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hak-hak karyawan - buruh tetap harus diperhatikan. Artinya, ancaman terhadap dunia usaha yang mengebiri hak-hak karyawan – buruh memang harus tegas agar terjadi keseimbangan dalam hubungan industrialisasi.

Terlepas dari persoalan klasik diatas, pastinya mudik menjadi sesuatu yang wajib harus dilakukan, entah bagaimana caranya dan entah bagaimana solusinya. Oleh karena itu, wajar jika kemudian pemaksaan mudik menjadi ancaman terhadap munculnya berbagai kriminalitas, tidak hanya di perkotaan tapi juga diperdesaan. Paling tidak ini bisa terlihat dari maraknya berbagai aksi kejahatan dengan berbagai modus. Bahkan, peredaran uang palsu dan produk kedaluarsa menyertai riuhnya fenomena mudik di berbagai daerah. Terkait hal ini, maka bagi masyarakat diharapkan bisa lebih jeli sehingga tidak menjadi korban kriminalitas.

Mudik itu sendiri menjadi fenomena sosial yang bisa dimaknai ganda, yaitu di satu sisi bisa positif. Argumen yang mendasari yaitu terjalinnya hubungan sosial kemasyarakatan sehingga ada interaksi sosial, termasuk sinergi antara pendatang dan warga asli. Selain itu, perputaran uang dari daerah perantauan ke daerah asal secara tidak langsung juga bisa memacu geliat ekonomi di perdesaan sehingga muncul pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan di daerah dan perdesaan. Hal ini bisa terjadi jika uang itu dimanfaatkan dalam bentuk investasi. Ironisnya, banyak juga uang dari perantauan yang habis untuk konsumtif selama lebaran dan jika ini benar adanya maka tentu sangat disayangkan, padahal seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan produktif.

Di sisi lain mudik juga bisa menjadi ancaman, terutama bagi daerah tujuan perantauan. Betapa tidak, imbas dari mudik adalah ancaman arus balik yang biasanya lebih banyak jika dibandingkan dengan arus mudik itu sendiri. Argumen yang mendasari karena fakta kesuksesan di dareah perantauan memicu sentimen positif untuk menarik para pendatang baru di perkotaan. Padahal, realitas ini jelas berdampak negatif terhadap kependudukan di perkotaan dan daerah perantauan. Selain itu, bukan tidak mungkin juga akan memicu pergesekan antara warga pendatang dan warga asli, belum lagi persoalan mengais rejeki yang kemudian berdampak terhadap munculnya banyak PKL di perkotaan. Ancaman itu semua bisa direduksi jika daerah mampu memacu geliat ekonomi dengan memanfaatkan dana desa dan dana kelurahan melalui pengembangan BUMDes dan semua potensi yang bisa dikembangkan di daerah sebagai bagian dari semangat pelaksaan era otda. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo