logo

Mensos: Anggaran Bansos Sudah Tersalurkan Rp19,6 Triliun

Mensos: Anggaran Bansos Sudah Tersalurkan  Rp19,6 Triliun

Mensps Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah). (foto, ist)
04 Mei 2019 17:28 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Memasuki tahun 2019, bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah memberlakukan skema non flat. Dengan skema ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos dengan besaran indeks yang didasarkan atas beban masing-masing, tidak sama rata sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran bansos PKH sebesar Rp 34,4 triliun, sudah terslurkan 57 persen. “Bila dihitung, berarti dana bansos yang disalurkan sudah sekitar Rp 19,6 triliun," ujar Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara “Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan Tahun 2019” di Jakatrta, Kamis (2/5.2019).

Jumlah tersebut, imbuhnya, dari dua kali penyaluran. Yakni tahap pertama Januari dan kedua April. Pada April, sudah tersalurkan sudah 99,7 persen.

Dijelaskan Mensos, dengan skema non flat, KPM akan mendapat besar atau indeks bantuan berdasar tujuh kreteria. Yakni adanya ibu hamil, adanya anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, disabilitas berat, serta lansia.

"Maksimal besarnya bantuan didasarkan atas empat komponen yang ada. Jadi satu orang KPM bisa menerima Rp9,6 juta per tahun,” tuturnya.

Pemberlakuan kembali skema non flat ini, diungkapkan Mensos, didasarkan atas perlunya menciptakan rasa keadilan. Sebab, masing-masing KPM menanggung beban yang berbeda-beda.

"Bila tahun 2018 anggaran PKH sebesar Rp 19 triliun kita masih pakai sistem flat. Flat itu semua bantuan yang diterima per keluarga sama. Maka tahun 2019 atas nama keadilan kami ubah menjadi non flat, karena keluarga miskin yang punya satu anak berbeda dengan yang punya 3 anak. Belum lagi dengan kondisi lain," jelasnya.

Di satu sisi, lanjutnya, Kemensos berupaya mempertahankan besaran anggaran dan skema bansos PKH ini untuk tahun depan. Besaran anggaran masih dibahas oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Sosial.

Sementara, untuk jumlah KPM sejauh ini belum ada rencana kenaikan yakni sebanyak 10 juta KPM PKH dan 15,6 juta untuk BPNT. Menurut Mensos, bukan hal mudah menaikkan jumlah KPM di tahun mendatang.

Kemensos mengidentifikasi tahun ini sebanyak 800.000 KPM PKH ditargetkan tergraduasi atau keluar dari kepesertaan PKH. Target ini meningkat dari peserta PKH yang tergraduasi tahun lalu, yakni sebanyak 600.000 peserta.

“Meski sudah dianggap mandiri, tetapi peserta yang sudah tergraduasi akan tetap didampingi dengan ikut serta dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dan lainnya,” jelasnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH