logo

Hadapi Era Industri 4.0, Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Harus Holistik

Hadapi Era Industri 4.0, Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Harus Holistik

Hubungan Industrial Pancasila. (Ist)
05 Desember 2018 20:51 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - BEKASI: Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Prof DR H Bomer Pasaribu, SH, mengatakan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Indonesia harus bangkit. Karena di era industri 4.0 ini tidak lain adalah merubah mindset dan paradigma untuk saling sinergi, dinamis, dan harmonis.

Demikian diutarakan Bomer dalam Pencanangan Hubungan Industrial Pancasila yang diikuti oleh sejumlah stakeholder seperti, Disnaker Kabupaten Bekasi, Apindo dan SPSI Kota Bekasi juga Dirjen Kemenakertrans dan Disnaker Provinsi Jawa Barat, di Cikarang, Rabu (5/12/2018).

Pencanangan ini bertepatan dengan 20 tahun sesudah hubungan industrial pancasila yang sudah lama "beristirahat".

Dia berharap, tripartit di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dapat menjadi gerakan nasional sebagai format baru di era industri 4.0 yang diikuti dengan era digital ekonomi, digital industrial, maupun digital banking.

"Tuntutan hanya satu yakni meningkatkan mutu dan kualitas kerja untuk bisa bersaing di dunia usaha dan kerja," ujar dia.

Dikatakannya, penerapan hubungan induatrial pancasila ini harus holistik bukan hanya tripartit saja. Hal ini harus menjadi sebuah gerakan masif, terstruktur, melembaga dan menyeluruh.

"Jadi, tidak ada kata lain, kalau tidak kita bisa berbenah diri, maka jika tidak akan tergilas dengan era industri 4.0 tersebut," jelas Director Center for Human Development Studies (CHDS) ini.

Menurutnya, dunia usaha saat ini sedang berada di dalam posisi de industrialisasi prematur (dini). Setidaknya, industri di Indonesia sudah harus maju pesat sejalan dengan adanya industri 4.0. Sebab, kontribusi industri terhadap groos development product (DGP) justru merosot 30% sejak tahun 2005, sekarang ini hanya 19,6%.

"Sebuah ironi, jadi harus bangkit sehingga menjadi suatu tuntutan," ujar Bomer.

Terkait pencapaian tujuan hubungan industrial pancasila yakni peningkatan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja, menurut dia, harus terus-menerus dilakukan pelatihan kerja, membangun kader-kader di setiap lini dari tiga unsur tripartit.

Ketua Apindo Kota Bekasi, Sutomo mengatakan, pencanagan hubungan industrial pancasila nantinyaakan di sosialisasikan ke sejumlah perusahaan-perusahaan dan pekerja di wilayahnya. 

"Mereka mulai diberikan pemahaman dan pengajaran yang bisa diaplikasikan di perusahaan," ujarnya.

Menurut dia, penerapan itu harus dibangun dengan kesadaran meski tidak sedikit ada penolakan tersebut.

"Diharapkan mereka dapat mengikuti, karena hubungan industrial pancasila ini sebagai satu sarana untuk menyelesaikan suatu persoalan," ujar dia.    

Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Sedangkan beberapa masalah khusus yang dipecahkan dalam pelaksanaan hubungan industrial pancasila, diantaranya:

1. Masalah Pengupahan

Apabila di dalam perusahaan dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang akibat akan dapat menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan produktivitas kerja. Apabila di dalam perusahaan tidak dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan didalam perusahaan.

2. Pemogokan

Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan tetapi secara filosofis harus dihindari. (Dharma) ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH