logo

Kasus Pemalsuan Akte, Notaris Ini Hanya Jalani Hukuman Percobaan

Kasus Pemalsuan Akte, Notaris Ini Hanya Jalani Hukuman Percobaan

JPU imelda usai sidang putusan kontroversi.
06 September 2018 19:55 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - TANGERANG: Sidang putusan perkara tindak pidana pemalsuan akte dengan terdakwa Notaris Raden Meliani Rahmawati SH, di PN Tangerang Rabu (5/9/2018) akhirnya ketok palu.

Setelah 7 kali tertunda, Ketua Majelis Hakim Elly Noeryasmien akhirnya membacakan vonis dakwaan terhadap Terdakwa Notaris Meliani Ramawati, SH yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar KUHP pasal 263 dan hanya memberikan hukuman dua tahun masa percobaan, tanpa ditahan.

“Sesuai fakta persidangan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan memalsukan akta orang lain, sebagai perbuatan melawan hukum dan ada pihak lain yang dirugikan. Oleh karenanya, majelis merasa perlu  menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, bahwa terdakwa wajib diberikan sanksi hukuman 2 (dua) tahun (masa) percobaan agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari,’’ demikian dakwaan yang dibajakan Ketua Majelis Hakim Elly Noeryasmien.

Setelah vonis dibacakan, Ketua Majelis Hakim pun menanyakan kepada para pihak, apakah menerima atau tidak? Seketika itu juga terdakwa menyatakan; “Ya saya menerima,’’ jawab Meliani Ramawati.

Namun jawaban berbeda terlontar dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Saya menyatakan banding yang mulia,’’ Jawab JPU Imelda kepada Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim pun mempersilahkan JPU untuk segera mengajukan permohonan (memori) bandingnya dalam waktu 7 hari kedepan.  

Terkait alasan banding--setelah sidang putusan-- saat dikonfirmasi media, JPU menyatakan putusan Majelis Hakim tidak sesuai tuntutan yang diajukannya 1 tahun penjara serta dirasa belum memenuhi rasa keadilan.

“Tentu saja sebagai JPU saya merasa putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan. Berdasarakan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan terbukti merugikan orang lain ya minimal hukuman satu tahun penjara cukup,’’ tutur Imelda.

Vonis ringan tanpa dipenjara terhadap terdakwa Meliani Rahmawati dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Elly Noeryasmien dengan alasan karena yang bersangkutan selalu kooperatif dan santun selama persidangan, dianggap kontroversial oleh Penggugat (PT. CPA). Mengingat perbuatan melawan hukum terdakwa dinilai sangat berbahaya dan terdakwa terbukti berulangkali mangkir.

“Bagaimana majelis hakim bisa menyatakan terdakwa kooperatif, padahal faktanya terdakwa berulangkali mangkir dengan alasan sakit hingga sidang putusan hampir satu tahun molor baru diputus kemarin,’’ kata penggugat.

Apalagi, lanjut penggugat, terdakwa adalah pejabat publik yang punya kewajiban hukum dan menjaga tatanan hukum kenotarisan di Indonesia, bukan malah menggunakan jabatanya untuk kepentingan pribadi.

“Majelis hakim kenapa tidak mempertimbangkan pasal 263 KUHP bahwa kejahatan terdakwa ini sangat serius dan berbahaya harusnya dikenakan pidana 6 tahun. Buktinya terdakwa dengan sadar dan berani bukan sekali, tapi dua kali melakukan kejahatan yang sama, memalsukan akta. Sangat mungkin orang seperti ini mengulang perbuatanya.  Apa dia tidak tahu akibat perbuatanya, orang lain dibuat susah,’’ ucap Penggugat.

Mengingat dan merujuk pada KUHP pasal 263 butir (1) berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seoalh olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Disisi lain, saat jelang persidangan dimulai, diluar ruang sidang, David Situmeang, suami terdakwa, terlibat ricuh dengan awak media yang meliput sidang putusan perkara pidana pemalsuan akta oleh terdakwa Meliani Rahmawati yang tidak lain istri David Situmeang. Kericuhan dipicu oleh David Situmeang yang tidak terima pemberitaan dan kehadiran media saat sidang putusan ditunda.

Editor : Laksito Adi Darmono