logo

Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku,  Pemerintah Siapkan Perbaikan Sesuai Putusan MK

Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku,  Pemerintah Siapkan Perbaikan Sesuai Putusan MK

Menko Airlangga dan Menkumham Yasonna. (YouTube)
25 November 2021 21:00 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang.

"Dan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Menko Airlangga dalam jumpa pers bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly secara hybrid, Kamis (25/11/2021) menyusul Keputusan  MK bahwa UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

MK telah membacakan putusan mengenai Uji Formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan Tim Advokasi Gugat Omnibus Law yang teregister dengan Nomor Perkara 107/PUU-XVIII/2020. Putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formal UU Cipta Kerja, Kamis (25/11/2021) yang disiarkan secara daring.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar.

Airlangga menjelaskan, setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi sidang MK serta akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK yang dimaksud. 

Lebih jauh Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih 'tetap berlaku' secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK. "Yaitu, harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan," ujarnya.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-Materi yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Pertimbangan

Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

MK juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. 

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai MK tidak mudah diakses publik.

Oleh karena itu, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. 

Selain itu, MK menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam 'Omnibus Law' UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Lima Penggugat 

Dilansir Kompas.com, perkara itu diajukan oleh lima penggugat terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa, yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.

Sebagai pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas khawatir berlakunya UU Cipta kerja dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Kerugian hak konstitusional Hakiimi antara lain seperti terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah.

Kemudian, pemohon II yakni Novita Widyana yang merupakan pelajar merasa dirugikan karena setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap.

Sementara itu, pemohon III, IV, dan V yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan, yaitu Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito, merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk dalam UU Cipta Kerja. Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di UU Cipta Kerja bisa membuat pendidikan menjadi ladang bisnis. ***

Editor : Pudja Rukmana