logo

Antisipasi Lonjakan Kasus Baru Selama Libur Nataru, Presiden Minta Menkes Siapkan RS

Antisipasi Lonjakan Kasus Baru Selama Libur Nataru, Presiden Minta Menkes Siapkan RS

Foto: Tangkapan layar YouTube.
22 November 2021 19:13 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus sejak menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), akhir Desember - awal Januari 2022. Secara khusus Presiden minta Menteri Kesehatan (Menkes) melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama libur Nataru tersebut. 

"Terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat,” kata Presiden dalam arahannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021) yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Mengawali arahannya, Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung menjelaskan, pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini terkendali di level yang rendah. Dalam sepekan terakhir, kasus aktif Covid-19 menurun sebanyak 892 kasus, dari 9.018 kasus di 14 November menjadi 8.126 kasus di 21 November. Sementara penambahan kasus baru rata-rata sebanyak 362 kasus setiap harinya. 

Menurut Presiden, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menjelang libur Nataru. Hal ini mengingat saat ini kasus Covid-19 di negara-negara Eropa hampir semuanya naik. Kepala Negara pun meminta agar seluruh kementerian dan lembaga memiliki frekuensi yang sama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 terutama pada Desember mendatang. 

“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama! Jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerjasama, utamakan koordinasi sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama,” ujarnya. 

Presiden juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan pada guliran pelaksanaan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan mulai dilaksanakan pada awal Desember di Jakarta dan Bali. Presidensi G20 Indonesia akan berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2021. “Kegiatan kick off untuk Sherpa Meeting di KTT G20 nanti akan dilakukan di Jakarta dan kick off untuk Finance Track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita. Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya. 

Presiden Jokowi menekankan pentingnya pendampingan dari Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 untuk menyambut kedatangan delegasi, mulai dari kedatangan di bandara udara, hotel dan lingkungan sekitar, hingga ke tempat penyelenggaraan KTT. 

Presiden meminta jajaran terkait untuk mengomunikasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai rencana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru ini, termasuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus-kasus dan kenaikan kasus yang ada di Eropa.

“Ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil, karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali. Tapi, kita harus ingat bahwa apa pun, utamanya ini pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita. Apalagi, sekali lagi, kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di G20,” tegas Presiden 

Presiden memerintahkan para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. "Sehingga, kita bisa mempertahankan momentum (perekonomian) untuk tumbuh positif. Kita tahu di Kuartal II (ekonomi) tumbuh 7,07 persen, di Kuartal III tumbuh 3,51 persen, dan kita harapkan di Kuartal IV ini lebih baik dari kuartal yang ketiga,” kata Presiden.

Terakhir, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk dapat memenuhi target cakupan vaksinasi di akhir tahun, yaitu sebesar 70 persen dari jumlah sasaran. “Saya minta proaktif jemput bola dan juga datangi masyarakat dan saya minta backup dari TNI dan Polri, utamanya untuk yang lansia betul-betul dilakukan. Saya melihat (vaksinasi) door to door yang dilakukan oleh BIN juga baik karena ini diambil, yang divaksin adalah yang lansia. Kita harapkan terutama untuk pemerintah daerah yang masih rendah vaksinasi agar diberikan bantuan secara khusus,” ungkapnya. 

PPKM hingga 6 Desember

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerapan PPKM di luar Jawa-Bali dilanjutkan selama dua minggu, mulai dari tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021. Pada periode ini, pemerintah memasukkan indikator capaian vaksinasi sebagai parameter penentuan level PPKM di kabupaten/ kota. Daerah dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50 persen dinaikkan sebanyak 1 level PPKM. 

“Khusus di luar Jawa-Bali dilakukan perpanjangan 23 November-6 Desember untuk dua minggu, dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi, yang kurang dari 50 persen dinaikkan 1 level PPKM,” ujar Airlangga dalam jumpa pers usai Ratas Evaluasi PPKM,  dikutip dari laman resmi Setkab.  

Menurut Airlangga, terdapat sebanyak 109 kabupaten/kota di Level 3, 200 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1 PPKM. Sementara untuk level provinsi tidak ada daerah di level asesmen 3 dan 4, 20 provinsi di level 2, serta 7 provinsi di level 1. 

Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan kasus aktif dan kasus harian Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan. Kasus aktif nasional per 21 November 2021 sebanyak 8.126 kasus atau 0,19 persen dari total kasus. Kasus konfirmasi harian per 21 November sebanyak 314 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, terjadi penurunan sebesar 99,45 persen dari puncak kasus konfirmasi harian di 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus. 

Khusus di luar Jawa-Bali, dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi mingguan pada beberapa provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara (Sultra). 

“NTT (naik) 77 kasus dalam satu minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16 (kasus), Babel 15 (kasus), Sultra 6 kasus dalam 1 minggu. Namun seluruhnya masih dalam level (asesmen) yang sama, tidak ada kenaikan level,” ujarnya. 

Untuk angka reproduksi kasus efektif (Rt), ungkap Airlangga, juga masih terjaga di bawah 1. Namun, untuk capaian vaksinasi masih terdapat sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali yang perlu diakselerasi karena cakupannya masih rendah. Dari vaksinasi hanya dua provinsi yang tingkat (vaksinasi dosis pertama) di level memadai atau levelnya lebih dari 70 persen, yaitu Kepri (Kepulauan Riau) dan Babel. "Sedangkan di level sedang ada 11 provinsi di level sedang (50%-70%),  yang kurang dari 50 persen adalah 14 provinsi,” ujarnya. ***

Editor : Pudja Rukmana