logo

Hingga Kini Belum Dapat Diwujudkan Pengadilan Tipikor Di Tiap Kota/Kabupaten

Hingga Kini Belum Dapat Diwujudkan Pengadilan Tipikor Di Tiap Kota/Kabupaten

Wakil Ketua MA Dr Andi Samsan Nganro SH MH
22 Oktober 2021 18:28 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Masih ditemukan sejumlah masalah dalam penanganan perkara-perkara korupsi pada saat usia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tingkat provinsi sudah berusia 11 tahun, tepatnya berdiri tanggal 17 Desember  2010.

Hal itu diakui oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Dr Andi Samsan Nganro SH MH, Jumat  (22/10/2021). Pengadilan Tipikor yang dibentuk sebagai solusi penanganan perkara korupsi yang lebih baik, ternyata sampai saat ini masih dihadapkan kepada banyak masalah.  "Kurang lebih 11 tahun sejak diresmikan gelombang pertama Pengadilan Tipikor di tingkat provinsi pada tanggal 17 Desember tahun 2010 terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan persidangan yang juga belum terlaksananya sampai saat ini," kata Andi Samsan Nganro.

Salah satu masalahnya itu, ungkap mantan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tipikor itu sendiri. Seharusnya, kehadiran pengadilan khusus itu di setiap kota/kabupaten, maupun provinsi sebagai pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.  Namun dengan perubahan tersebut, pengadilan khusus yang menjadi wadah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadili perkaranya hingga kini belum hadir sepenuhnya, sebagaimana amanat undang-undang. Tantangannya  terjadi akibat segi sarana dan prasarana maupun segi perangkat yang belum memadai.

"Pendukung termasuk perekrutan sumber daya hakim Pengadilan Tipikor pada saat ini, pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan masih pada setiap ibu kota provinsi. Namun apabila ketersediaan sarana dan prasarana mencukupi maka Pengadilan Tipikor bisa dibentuk di setiap ibu kota kabupaten atau kota," tuturnya

Dalam pelaksanaannya peralihan tersebut Mahkamah Agung tidak menutup mata adanya berbagai masalah yang perlu disikapi dan mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan peradilan terhadap perkara korupsi yang berkualitas dan efektif. Dengan demikian, masalah soal pelaksanaan Pengadilan Tipikor, harus dicarikan solusi agar dapat diselesaikan dengan menghadirkan Pengadilan Tipikor pada setiap tingkatan, mulai dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Selama ini, menangani kasus dugaan korupsi di pelosok sangatlah melelahkan. Contoh kasus dugaan korupsi di Nias, misalnya, harus diboyong ke tingkat provinsi yaitu di Pengadilan Tipikor Medan. Demikian juga di pelosok-pelosok kota kecil lainnya, harus menginap jaksa maupun terdakwanya di kota provinsi saat menggelar persidangannya.  Selain melelahkan, juga menelan biaya yang tidak sedikit bagi jaksa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, berpandangan kurang lebih sama dengan Andi Samsan Nganro yang juga mantan Ketua PN Jakarta Selatan. Alexander memberikan masukan  para hakim bisa diberikan beban kerja yang lebih efisien dengan persidangan tepat waktu jika Pengadilan Tipikor ada di tiap kabupaten/kota.

"Melalui pengaturan beban kerja hakim yang lebih baik khususnya di pengadilan pengadilan jam-jam sibuk seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya juga akan mempermudah kerja penuntut umum. Sehingga dapat menyampaikan dakwaan dan bukti-bukti secara lebih optimal dan berkualitas," tuturnya.

Alexander mengaku memiliki pengalaman menjadi hakim Ad-Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kala itu dia sering menjalani sidang hingga tengah malam akibat banyaknya perkara yang ditangani dan perlu diatur efisiensinya.

"Karena banyaknya perkara sementara jumlah hakim Tipikor terbatas, sidang dalam satu hari itu bisa 5 sampai 6 perkara yang saya hadapi sidang sampai tengah malam itu juga menjadi suatu hal yang biasa buat saya," ujarnya.

Selain itu, Alex juga menyoroti keamanan dan perintah bagi para pihak khususnya terdakwa dan saksi dalam kasus korupsi yang perlu ditingkatkan, termasuk persoalan teknis dalam pelaksanaan persidangan.  "Mengingat perkara-perkara yang mengundang perhatian publik ini juga sering ditemui saksi-saksi itu datang tanpa pengawalan dan juga ada juga terdakwa itu bisa duduk di dalam ruang sidang sambil menunggu giliran sidang," terangnya sebagaimana ditayangkan Infobreakingnews.

Selanjutnya dari segi sumber daya manusia (SDM) kualitas para hakim dan panitera, kata Alex, seharusnya memiliki kualitas dan berintegritas, termasuk bagi para hakim jangan hanya menguasai hukum acara pidana, tetapi juga harus menguasai terkait pengadaan barang dan jasa.

Lebih dari itu Alex mengatakan dia harus mengetahui substansi dari setiap perkara korupsi kalau perkara korupsi itu sebagian besar yang terjadi di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa alangkah baiknya kalau Hakim Ad-Hoc Tipikor itu juga mereka-mereka yang paham betul terkait proses pengadaan barang dan jasa. “Kalau penguasaan terhadap berbagai kasus lengkap, maka akan mudah melaksanakan proses persidangan kasus-kasus apa saja,” kata Alex.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH