logo

Dewas KPK Nilai Laporan Novel Baswedan Masih Sumir

Dewas KPK Nilai Laporan Novel Baswedan Masih Sumir

KPK
22 Oktober 2021 18:26 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang disampaikan oleh bekas penyidik Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, masih sumir. Karenannya, Dewas KPK pun tak menindaklanjuti laporan tersebut.

"Laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," ujar anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, Jumat (22/10/2021).

Syamsuddin menyebutkan materi laporan sumir karena perbuatan Lili yang diduga melanggar kode etik tidak dijelaskan secara detail. Baik mengenai fakta perbuatan, waktu, saksi, hingga bukti awal. "Diadukan bahwa Lili Pintauli Siregar berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara, ya harus jelas apa isi komunikasi yang diduga melanggar etik tersebut. Masa hanya berkomunikasi biasa saja melanggar kode etik," ujarnya.

Novel Baswedan dan Rizka melaporkan Lili karena diduga telah berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Darno. Dalam komunikasi itu, ada permintaan dari Darno kepada Lili untuk mempercepat eksekusi penahanan tersangka Khairuddin Syah Sitorus selaku Bupati Labuhanbatu Utara sebelum Pilkada serentak 2020 dimulai.

Novel mengatakan Khairuddin juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki bukti berupa foto-foto pertemuan antara Lili dengan Darno. “Tujuannya menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada, di mana fakta ini disampaikan tersangka Khairuddin Syah kepada pelapor saat itu," demikian Novel.

Novel Baswedan dan Rizka mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung menyangkut dugaan pelanggaran etik Lili tersebut dan sudah diterima Sekretariat Dewas pada 12 Agustus 2021. Namun, berdasarkan Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terkait putusan etik Lili Pintauli Siregar, dugaan pelanggaran etik Lili dalam perkara Labuhanbatu Utara tersebut tidak disinggung.

Putusan itu hanya menyinggung soal pelanggaran etik Lili terkait komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Padahal, dalam surat pelaporannya, Novel dan Rizka mengaku sudah memberikan keterangan tertulis yang menyatakan Lili diduga terlibat dalam pengurusan perkara Labuhanbatu Utara.

Atas hal itu, Novel dan Rizka memutuskan untuk kembali melaporkan dugaan pelanggaran etik Lili dalam perkara Labuhanbatu Utara kepada Dewas KPK. "Sehingga pelapor kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas," demikian surat pelaporan tersebut.

Lili Pintauli Siregar sebelumnya telah mendapat sanksi berat dari Dewas KPK berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara di KPK dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH