logo

Aneh, KKP Lakukan Konsultasi Publik Setelah PP No 85 Terbit

Aneh, KKP Lakukan Konsultasi Publik Setelah PP No 85 Terbit

20 Oktober 2021 19:00 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Bisman Nababan*

Sungguh aneh dan ajaib, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru melaksanakan konsultasi publik secara daring hari ini (Jumat, 15 Oktober 2021) untuk mendapatkan masukan terhadap PP No. 85 Tahun 2021 yang terbit tanggal 18 September 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Konsultasi publik ini juga sekaligus untuk mendapat masukan terhadap Kepmen KP No. 86 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dan Kepmen KP No. 87 tahun 2021 tanggal 18 September 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.

Kinerja pemerintah kita memang agak aneh karena umumnya mereka baru sadar bahwa peraturan yang dibuat itu sangat meresahkan dan merugikan nelayan dan pengusaha ikan setelah berminggu-minggu para nelayan melakukan protes unjuk rasa dan mogok melaut. Konsultasi publik seyogianya dilakukan jauh hari sebelum PP No 85 dan Kepmen KP No. 86 dan 87 itu terbit.

Konsultasi publik sekaligus sosialisasi untuk sebuah PP yang akan terbit khususnya PP yang mengatur hajat hidup orang banyak sangat urgen untuk dilakukan jauh hari sebelum PP tersebut diterbitkan. Konsultasi publik ini juga harus benar-benar sampai ke pelosok desa nelayan terpencil dan tidak hanya cukup dilakukan melalui daring dari Jakarta. 

Selain nelayan untuk diajak konsultasi publik, para organisasi masyarakat terkait nelayan dan perikanan juga harus diikutkan dalam konsultasi publik tersebut karena dengan demikian maka semua informasi yang ada di lapangan dan lapisan masyarakat dapat diserap oleh pemerintah. Disamping itu, kajian ilmiah oleh para ilmuwan sangat perlu dimasukkan dalam sebuah rancangan PP dan kajian ilmiah ini perlu diuji di lapangan sebelum PP tersebut terbit.

Dengan demikian sebuah PP yang baik baru bisa diterbitkan 2-3 tahun sebelum PP tersebut diterbitkan terlebih negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai keterbatasan akses menuju ke pelosok desa terpencil. Informasi nyata di lapangan harus dilihat dan diketahui secara langsung oleh perancang PP sebelum menerbitkan sebuah PP dan tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan para perancang PP tersebut.

Kenaikan Tarif 

Adanya kenaikan tarif PNBP dalam PP No 85 Tahun 2021 mulai dari 0 (nol) % sampai >100% dibanding dengan periode sebelumnya, sangat menyulitkan nelayan mengingat biaya semakin meningkat sedangkan produktivitas tangkapan ikan semakin menurun karena stok ikan yang semakin berkurang akibat dampak pencemaran air laut, pemanasan global, kenaikan keasaman air laut, overfishing di berbagai lokasi, harga BBM serta peralatan kapal dan alat tangkap semakin mahal.

Jenis tarif PNBP yang diberlakukan pada nelayan atau pengusaha ikan juga sangat banyak seperti: (1) surat izin usaha perikanan (SIUP), (2) pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, (3) pelayanan tambat dan labuh di pelabuhan atau pendaratan ikan, (4) pelayanan dock kapal, (5) pelayanan pengadaan air, (6) pelayanan bengkel, (7) pelayanan pas masuk pelabuhan, (8) pelayanan penggunaan ruang pendingin, freezer, dan cold storage, (9) dan jenis pelayanan lainnya. Bila kita asumsikan kenaikan tarif pada 8 jenis layanan diatas diratakan menjadi 30%, maka total kenaikan tarif yang akan ditanggung oleh nelayan menjadi 8 x 30% = 210%.

Disamping itu proses pengurusan surat izin usaha perikanan (SIUP) juga bukan perkara mudah. Dalam kenyataan di lapangan, proses pengurusan izin ini bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan dan sering SIUPnya belum keluar, ijin yang lain sudah kadaluarsa.

HPI dan Produktivitas Kapal

Harga patokan ikan yang tertulis dalam Kepmen No 86 Tahun 2021 yang sudah fix untuk seluruh Indonesia, dinilai tidak realistis karena harga ikan di lapangan akan berbeda di setiap lokasi pendaratan ikan dan berbeda menurut musimnya. Mestinya harga patokan ikan ini dibuat dalam bentuk kisaran terendah sampai tertinggi berdasarkan musim sehingga pada saat pemungutan PNBP dapat digunakan harga nyata di lapangan oleh pemungut pajak bukan harga yang ditetapkan jauh hari sebelumnya.

Produktivitas kapal yang juga telah ditetapkan dalam Kepmen No. 87 Tahun 87 Tahun 2021 berkisar dari 0.51 (jenis penangkap bubu) sampai 1.72 (jenis pukat cincin, jarring Tarik, dan jaring hela) berlaku fix untuk seluruh wilayah Indonesia. Padahal kondisi perairan dan potensi ikan yang ada di perairan Indonesia tidak sama untuk setiap wilayah dan musim. Untuk itu tidaklah adil bilamana disamaratakan productivitas kapal untuk seluruh perairan Indonesia sepanjang tahun.

Berdasarkan pengalaman para nelayan dan pengusaha ikan, penetapan produktivitas kapal untuk berbagai jenis ikan dan alat tangkap dinilai over estimate. Contohnya pancing cumi tidak mungkin mencapai produktivitas sampai 1,01 dan pancing ulur tuna dengan produktivitas 0.86. Nilai produktivitas kapal jenis pancing cumi (1.01) dan pancing ulur tuna (0.86) sangat sulit dipenuhi sekalipun dalam kondisi mujur apalagi pada saat tidak mujur maka produktivitas kapal untuk jenis ikan ini bisa jauh lebih kecil dari nilai tersebut.

PNBP Praproduksi

Nelayan merasa sangat dirugikan dalam pungutan PNBP praproduksi karena dinilai tidak adil mengingat produktivitas tangkapan ikan tidak bisa diproyeksikan dengan akurat sebelum melaut. Berbeda dengan industri pertambangan dimana jumlah dan potensi tambang serta produktivitas alat dapat diproyeksikan dengan akurat.

Produktivitas tangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh stok dan lokasi ikan, cuaca, kondisi laut,  alat tangkap, dan sumberdaya manusia. Kondisi laut yang sangat dinamis membuat nelayan ataupun institusi ilmiah lainnya tidak dapat memperoyeksikan produktivitas kapal sebelum berlayar dengan akurat. Dengan demikian, pemungutan dan penetapan PNBP hasil tangkapan ikan sebelum nelayan melaut sangatlah tidak berkeadilan dan tidak memiliki dasar ilmiah yang akurat. Lagipula nelayan umumnya mendapatkan uang setelah menjual hasil tangkapannya bukan sebelum menjual hasil tangkapan ikannya.

Untuk itu, adalah tugas KKP untuk melengkapi fasilitas penarikan tarif PNBP pasca produksi di semua pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan di Indonesia sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan nelayan atau pengusaha ikan. Ketidak mampuan KKP untuk menyediakan fasilitas penarikan tarif PNBP pasca produksi di semua pelabuhan dan pendaratan ikan, bukan berarti membebankan kelemahan ini kepada nelayan atau pengusaha ikan dengan membuat aturan penarikan pajak praproduksi.

Perhitungan tarif PNBP pra produksi vs. pasca produksi juga tidak adil karena lebih murah PNBP pasca produksi pada kapal dengan ukuran >1000 GT. Contoh, untuk kapal dengan ukuran 5-60 GT, maka pungutan hasil tangkapan ikan pra produksi adalah 5% x produktivitas kapal x harga patokan ikan x ukuran (gross tonnage) kapal. Untuk ukuran kapal 60-1000 GT dikali dengan 10% dan untuk ukuran kapal >1000 GT dikali dengan 25%.  Sementara kapal yang mendaratkan ikan pada pelabuhan yang sudah mempunyai fasilitas penarikan tarif PNBP pasca produksi hanya dikenakan tarif 5% untuk kapal berukuran sampai 60 GT dan 10% untuk kapal berukuran >60 GT.  Dengan demikian kapal dengan ukuran >1000 GT hanya membayar 10% hasil tangkapan ikan pada pasca produksi sedangkan pada pra produksi akan membayar sebesar 25% (2,5 kali lipat).

Penetapan PNBP pra produksi maupun pasca produksi berdasarkan produktivitas kapal dan HPI yang fix dan merata untuk seluruh Indonesia juga tidak tepat karena harga ikan berbeda-beda untuk setiap wilayah maupun musim begitu juga produktivitas kapal berbeda-beda pada wilayah laut dan kondisi cuaca/musim yang berbeda.

Untuk itu PP No 85, Kepmen KP No. 86 dan 87 Tahun 2021 harus ditunda pelaksanaannya dan direvisi setelah mendengar masukan dari seluruh nelayan yang ada di Indonesia maupun dari organisasi masyarakat terkait nelayan dan perikanan, organisasi pengusaha ikan, maupun para ilmuwan.

Semoga KKP dapat mendengar keluhan dari para nelayan dan pengusaha ikan, dapat membangun fasilitas pelabuhan dan perikanan yang memenuhi standard internasional, dan menjadi mitra bagi para nelayan dan pengusaha ikan sehingga produktivitas nelayan dan pemasukan devisa dari sektor perikanan dan kelautan di Indonesia dapat meningkat dengan pesat.***

* Dr Ir Bisman Nababan adalah dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dan salah satu ketua bidang pada DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Editor : Gungde Ariwangsa SH