logo

Komitmen Pangan

Komitmen Pangan

19 Oktober 2021 17:45 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober dan peringatan kali ini tidak bisa mengelak dari fakta pandemi. Di satu sisi pandemi berdampak sistemik terhadap nilai kesehatan secara global, meski di sisi lain dampak sistemiknya juga menyasar sektor pertanian pangan.

Betapa tidak, sektor pertanian pangan yang sebelumnya telah kalah bersaingan dengan industrialisasi kemudian di masa pandemi justru semakin terpojok dan kemudian berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pertanian pangan.

Fakta lainnya yang tidak bisa diabaikan yaitu ancaman marginalisasi sektor pertanian pangan, terutama karena tergerus oleh kepentingan era industrialisasi, perumahan dan juga permukiman. Betapa tidak industrialisasi dengan ekspansi bisnisnya secara tidak langsung semakin membutuhkan luas areal yang semakin berkembang dan pastinya ini akan menggerus lahan pertanian pangan. Fakta di sejumlah daerah terbukti terjadi peralihan fungsi lahan dari pertanian pangan menjadi pabrik dan gudang.

Selain itu, marginalisasi sektor pertanian pangan juga semakin ditunjukan oleh fakta daya tarik untuk permukiman dan perumahan. Hal ini tidak bisa terlepas dari semakin  banyaknya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta dan menjadikannya sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Kependudukan itu jelas membutuhkan jatah perumahan dan permukiman sementara di perkotaan semakin terbatas ketersediaannya. Alternatif yang paling dimungkinkan adalah menggerus luas pertanian pangan yang di pedesaan. Artinya, secara perlahan luas areal pertanian pangan akan semakin terus sirna digantikan oleh hadirnya perumahan dan permukiman.

Problem lain yang juga menarik dicermati adalah nilai tukar pertanian yang semakin kecil sehingga fakta ini memudarkan terjadinya regenerasi petani. Imbasnya, banyak calon petani mudah yang memilih alih profesi dan bermigrasi ke perkotaan mencari alternatif kehidupan yang lebih baik. Pilihan menjadi pelaku usaha sektor informal di perkotaan sepertinya menjadi alternatif terbaik daripada menjadi petani di pedesaan. Imbas dari itu semua yaitu kuantitas dan kualitas pertanian pangan semakin meredup yang kemudian terjadi defisit pangan dan akhirnya justru harus ditutup dengan impor.  Padahal, situasinya akan sangat rawan memicu krisis pangan.

Kecenderungan rawannya krisis pangan di dunia ini sebenarnya telah diingatkan oleh FAO yaitu sejak diselenggarakan Konferensi Pangan Sedunia di Roma Tahun 1974 lalu. Indikasi ini kian nyata dengan kian banyaknya negara di beberapa kawasan dunia cenderung mengarah ke kemiskinan sebagai akibat tersebut. FAO juga menekankan bahwa masalah pangan hendaknya jangan dilihat semata-mata hanya pada masalah di negara-negara berkembang, negara-negara maju pun hendaknya berperan aktif untuk turut membantu mengatasinya. Pada World Food Summit (KTT Pangan Dunia) FAO, Nopember 1996 lalu di Roma, dideklarasikan kemauan politik dan komitmen untuk mencapai ketahanan pangan dan melanjutkan upaya menghapuskan kelaparan dengan memperkecil jumlah penderita kurang pangan.

Problem ketahanan pangan memang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan sisi pasokan pangan yang terkadang harus ditutup dengan impor pangan tetapi juga aspek harga pangan yang murah untuk rakyat serta akses untuk mendapatkan pangan yang mudah. Oleh karena itu laju perkembangan pertanian organik juga harus diperhatikan meski di sisi lain juga lebih penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Oleh karena itu, komitmen ketahanan pangan pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama. Jadi pandemi covid-19 secara tidak langsung menjadi tantangan karena laju kemiskinan bertambah sebagai akibat dari PHK massal di sejumlah industri. Padahal, situasi yang menyertainya yaitu ancaman kelaparan dan ini bisa berdampak terhadap berbagai kasus

kriminalitas. Mata rantai ini memberikan gambaran bahwa menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab negara dan karenanya membangun ekonomi pedesaan menjadi penting, termasuk melalui alokasi dana desa yang memungkinkan desa memacu potensi ekonominya terutama yang berbasis kearifan lokal, termasuk juga pertanian pangan melalui BUMDes. ***

  • Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo