logo

Pria Suku Moi Itu, Penyelamat Hutan Adat Papua

Pria Suku Moi Itu, Penyelamat Hutan Adat Papua

Dr. Johny Kamuru, SH., MH., (4 dari kiri) /Foto: Yacob Nauly (skid)
18 Oktober 2021 21:09 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - SORONG:  51 tahun lalu,   lahir  seorang  bayi  laki-laki  dari  pasangan  suami istri  suku asli  Moi di tanah  Kumurkek Ayamaru, Papua Barat. Nampaknya, bayi itu kini menjadi  penyelamat  hutan adat suku Moi.

Ia dikenal  sebagai  anak    Moi  yang terlahir  sehat.  Dan ,  Cerdas  pintar  bahkan  penampilannya  selalu tenang.  Sosok pria itu  ketika berperan saat  ini ,   menaruh  perhatian  besar  terhadap   suku bangsanya. Yang,   masih jauh dari kata  hidup layak dan  maju. Buktinya,   hingga  kini  sebagian besar  bangsa suku Moi,  masih  hidup di bawah garis kemiskinan.

Padahal,  sumber daya  alamnya  sangat kaya  lagi  berlimpa. Bahkan,  kini  kekayaan  di atas tanah  suku Moi menjadi rebutan para investor dari  berbagai bidang investasi.

Sosok  putra  Moi,  itu adalah Dr. Johny Kamuru, Bupati kabupaten Sorong, Papua Barat,  periode  22 Agustus 2017 hingga 22 Agustus 2022.  Berpasangan,  dengan Suka Harjono, Sos.,M.Si, sebagai  wakilnya (wakil bupati Sorong,Red).

Pria Moi,  yang   dahulu dikenal bersahaja.  Kini di depan dan belakang  namanya, tersandang  gelar Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si.

 Intelektual  Papua, Johny Kamuru,   menyelesaikan pendidikan tingginya di  Uncen  1995, UGM 2002 dan Unpad 2014. Anak Moi   itu  didaulat  masyarakat dan negara untuk  memangku   jabatan  bupati Sorong 5 tahun pertama.  Dan,  menurut  rencana  dia ikut berkompetisi kembali  untuk meraih jabatan bupati kabupaten Sorong  periode II  pada Pilkada serentak 2024.

Semua  orang  di daerah ini,  pasti  tahu  masyarakat Adat suku Moi,  hidup di atas kekayaan tanahnya yang berlimpah. Tetapi bicara kesejahteraan pemilik ulayat  ini sangat prihatin.

 Bicara  soal  kabupaten Sorong,  ini  sebenarnya  telah  melalui kepemimpinan   9 bupati sebelum Dr. Johny Kamuru. Mulai dari   bupati pertama   Abdul Rasid,  Suwarno,  Subardja,  Agus Sujitno, Sutadji, Joko Purnomo, Brigjen TNI (Purnawirawan   Octavianus  Atururi, Dr. John Puet Wanane, hingga  Dr. Stefanus Malak.

Di periode  Dr. Johny Kamuru dan Suka Harjono,  masyarakat suku  Moi  baru  merasa diperhatikan pemerintah. Dalam hal  ini, terkait  pemberdayaan hak-hak masyarakat Adat Moi. Utamanya,  bagi  kepentingan  pemilik  ulayat itu  sendiri .

Sebagai anak adat suku Moi, Johny Kamuru putar otak  mencari terobosan.  Agar,    pemanfaatan sumber daya alam (SDA) setempat  dapat dinikmati  oleh  pemilik adat dan masyarakatnya. Peluang pun dicari. Apalagi, ketika memangku jabatan sebagai bupati Sorong.

Ia, sejatinya seorang intelektual. Ini terlihat ketika pertama dia membela  hak  adat suku bangsanya. Sebagai orang hukum tentu yang ia pikirkan adalah legalitas dari apa yang ia perjuangkan. Agar, bermanfaat  bagi   semua usahanya itu.   Maka, terobosan pun dia lakukan.

Dari berbagai masukan  utamanya  LSM seperti EcoNusa dan Yayasan  Pusaka  serta  pakar lainnya, yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Maka, muncul ide untuk mengeluarkan ‘’ kumpulan peraturan daerah kabupaten Sorong, guna melindungi hutan adat masyarakat   Moi.’’

Atas idenya,  keluarlah Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum Adat Moi di kabupaten Sorong.

Gayung bersambut. Mimpi anak adat Moi , Johny Kamuru, suami Junita Linda Kraar,  ini  ternyata mendapat pijakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terkait perlindungan  hukum adat. Yaitu,  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor P.32/ Menlhk-Setjen/2015 sebagai hutan hak.  .

Peraturan  Menlhk ini,  peluang  bagi  pemerintah kabupaten Sorong,  memiliki kewenangan  untuk mengukuhkan.  Mengakui,  dan melindungi keberadaan  serta hak masyarakat  hukum adat di daerahnya  yang dituangkan  dalam  peraturan  daerah (Perda) tersebut.

 Pengakuan Adat 

Dasar produk hukum (Peda) tersebut, Bupati Sorong, Johny Kamuru,  menyerahkan Keputusan Pengakuan Hak Gelek Malak Kalawilis Pasa, Suku Moi.

Keputusan  tersebut diberikan  15 Oktober 2021,  di Gedung Keik Malamoi Sorong.  Ini terkait  pengakuan Hak Gelek Kalawilis Pasa , atas tanah dan hutan adat seluas 3.247 hektare.

Silas Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan bupati Dr. Johny Kamuru, M.Si.

 Keputusan ini telah ditunggu masyarakat sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong.

 Karena itu,  masyarakat harus menjaga hutan dan tanah adat guna keberlanjutan kehidupan. Bila ada pembangunan yang masuk harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat.  Jangan sampai mengorbankan masyarakat adat.

 Bila hutan dan tanah sudah tidak ada maka tidak dapat disebut lagi,  sebagai masyarakat adat.   Ketua Gelek Malak Kalawilis Pasa, Herman Malak, mengaku,  sangat  berterima kasih atas  keputusan pengakuan hak yang diserahkan Pemerintah Daerah.

 Sejak awal Gelek Malak Kalawilis Pasa tidak menginginkan perkebunan kelapa sawit, mereka membuat peta dan menggalang dukungan masyarakat untuk mempertahankan tanah dan hutan adat.

 “Kami Gelek Malak membuktikan kami bisa menjaga tanah dan hutan adat, kami memberikan contoh kepada marga-marga lain untuk bersama-sama menjaga hutan dan tanah adat. Kami senang telah menerima SK Pengakuan, apakah masyarakat lainnya ingin ikut seperti saya, saya mengajak marga lain mendukung bapak bupati menolak perkebunan kepala sawit,” ungkap Herman Malak, Ketua Marga Gelek Malak Kalawilis Pasa.

 Bupati Sorong, Dr Johny Kamuru, SH., M.Si, membuat Keputusan Bupati Sorong Nomor 593.2/KEP.345/IX/TAHUN 2021.  Tentang,  Pengakuan Hak Gelek Malak Kalawilis Pasa atas tanah dan Hutan Adat yang terletak di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, seluas 3.247 hektar.

 Johny Kamuru mengungkapkan, keputusan ini bentuk komitmennya,  untuk melindungi hak masyarakat adat.  Jika,  hutan dan tanah dikelola   warga   sendiri, akan memberikan kehidupan bagi seluruh masyarakat yang hidup.

Namun,masih ada satu atau dua orang yang ingin menguasai seluruh sumber daya alam. “Sebagai Bupati saya memiliki momentum untuk melakukan evaluasi dan mencabut izin-izin perkebunan kelapa sawit,” katanya..

Pemberian pengakuan hak kepada marga Gelek Malak.  Agar,  masyarakat menjaga  serta, mengelola ekonomi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 

Jangan, sia-siakan kesempatan pemberian hak adat kepada masyarakat adat.  SK Pengakuan ini akan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk ditindaklanjuti, demikian Bupati Kamuru.

Petiklah miliaran hikmah yang terdapat dalam alam, niscaya alam tak letih memberikan anda pelajaran tentang kehidupan.

Saat anda bersedih, luangkanlah beberapa detik untuk mengagumi kebesaran Tuhan melalui indahnya alam semesta ini.

Keindahan alam mampu menghantarkan daya imajinasi kita ke tahap yang tak mungkin menurut akal. "Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak dari pada apa yang dia cari." - John Muir. ***

 

Bersumber:  Dari Berbagai Referensi