logo

Presiden Gusar Pinjol Ilegal, Ketua OJK Janji Sikat Ke Akar-Akarnya

Presiden Gusar Pinjol Ilegal, Ketua OJK Janji Sikat Ke Akar-Akarnya

17 Oktober 2021 23:29 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Merespon cepat kegusaran Presiden Joko Widodo terhadap maraknya beredarnya pinjaman online (pinjol) ilegal yang kehadirannya sungguh meresahkan, menyusahkan, dan menyengsarankan masyarakat, Ketua Dewan Komisioner (OJK) Wimboh Santoso berjanji akan terus memberantas layanan pinjol ilegal ke seluruh wilayah Tanah Air.

Wimboh Santoso menyatakan komitmennya karena urusan hal ini juga menjadi concern lembaga yang dia pimpin.

Bos OJK ini telah menegaskan pihaknya telah dan akan terus bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan para pihak terkait lainnya, untuk menutup secara tegas perusahaan pinjaman online (online) ilegal atau tidak terdaftar.

“Ke depan, senantiasa akan terus kami lakukan seluruh wilayah Indonesia untuk kita lakukan literasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam memberantas produk-produk yang ilegal,” tandasnya di Jakarta.

Wimboh menyebut OJK telah memiliki nota kesepahaman dengan Kepolisian RI, Kemkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia untuk berkolaborasi dalam pemberantasan pinjol ilegal.

Wimboh meminta masyarakat yang ingin mendapat fasilitas pendanaan dari pinjol atau layanan pendanaan berbasis teknologi (fintech), agar hanya bekerja sama dengan pinjol yang terdaftar dan berizin saja dari OJK dan tidak melayani penawaran pinjol ilegal.

Masyarakat, kata dia, dapat menghubungi OJK di kontak telepon 157 untuk memeriksa legalitas pinjol, atau melalui kontak Whatsapp 081157157157, dan pesan elektronik [email protected] Masyarakat juga dapat melihat daftar perusahaan pinjol resmi yang mendapat izin OJK di situs www.ojk.go.id 

"Sejak 2018, OJK bersama Kepolisian RI dan Kemkominfo telah memblokir 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal," ungkap mantan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Sorotan tajam terhadap pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada 11 Oktober 2021. Presiden mengaku sering mendengar banyak masyarakat lapisan bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi dari perusahaan pinjaman online (pinjol), di tengah pesatnya digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan.

Untuk itu, tak ingin pemimpin tertinggi di republik ini dianggap tak peka atas kegelisahan dan kecemasan rakyatnya, Jokowi meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh secara sehat dan berkontribusi secara produktif dan positif terhadap perekonomian masyarakat.

OJK dan pelaku industri juga diminta menciptakan ekosistem keuangan digital yang memiliki kebijakan mitigasi risiko terhadap permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Setelah instruksi Presiden Jokowi itu disampaikan publik Indonesia, Kepolisian RI meringkus beberapa perusahaan pinjol ilegal di Tangerang, Banten dan DI Yogyakarta.

Pada Kamis lalu (14/10/2021) , Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda setempat langsung mengamankan sebanyak 83 orang operator pinjaman online (pinjol) ilegal di kantor pinjol ilegal di wilayah Samirono, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH