logo

Tanpa Kompromi, Pemerintah Siap Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Tanpa Kompromi, Pemerintah Siap Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Wimboh Santoso dan Johnny G Pkate. (YouTube)
16 Oktober 2021 19:40 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menekankan kepada jajarannya untuk memperhatikan dan melaksanakan tata kelola pinjaman online (pinjol) dengan baik. Hal ini mengingat lebih dari 68 juta rakyat Indonesia ambil bagian dalam aktivitas bisnis digital dengan lebih dari Rp260 triliun omzet perputaran uang ada di dalamnya. 

Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan pers bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, usai menghadiri rapat mengenai pinjaman pinjol yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Selain Menkominfo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Namun demikian mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana dalam ruang pinjaman online maka Presiden memberikan arahan yang sangat tegas," kata Menkominfo dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Kemudian, Kemkominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol yang baru. 

Menurut Menkominfo, terhitung sejak tahun 2018 sampai Jumat (15/10/2021), pihaknya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform. Khusus tahun 2021, yang telah ditutup 1.856, tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar,” ujarnya 

Tak hanya OJK dan Kemkominfo, ungkap Johnny, Polri juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan mulai dari penahanan, penindakan dan proses hukum terhadap semua tindak pidana pinjaman. Hal ini mengingat yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya dari sektor ultra mikro dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sejauh ini Kemkominfo sendiri telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo, yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan tentang pengembangan, peningkatan dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital. Termasuk, membicarakan terkait pinjol dan penangkalan pinjol ilegal atau tak terdaftar.

"Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat. Di saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar," ungkap Menkominfo. 

Masyarakat Terganggu

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan pinjol bermanfaat, memberikan pinjaman secara cepat dan luas untuk masyarakat dengan  perkembangan yang cukup bagus. Namun, disadari tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti terganggunya masyarakat karena banyak praktik pinjaman-pinjaman online ilegal.

“Untuk yang sudah terdaftar, terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya bisa tidak menimbulkan ekses di lapangan,” ujarnya. 

Menurut Wimboh, saat ini ada 107 pinjaman online yang terdaftar resmi di OJK. Mereka telah diminta untuk bergabung dalam asosiasi fintech agar para pelaku bisnis pinjol bekerja efektif, memberikan pinjaman yang murah (tidak dengan bunga tinggi) dan cepat, tanpa ada ekses penagihan-penagihan yang melanggar kaidah dan etika. "Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini yang difasilitasi oleh asosiasi,” ujarnya.

Namun, di lapangan banyak praktik-praktik pinjaman online yang ditawarkan perusahaan-perusahaan yang tak terdaftar di OJK. "Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika,” ungkap Wimboh. 

OJK sendiri terus melakukan pembinaan terhadap pinjol terdaftar dan berizin. Namun, OJK juga menerima banyak pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan penyedia pinjaman online ilegal.

"Semua pinjol yang tak terdaftar harus ditutup. Kini, sudah 3.000 lebih yang kita tutup, yakni pinjol-pinjol ilegal yang tidak terdaftar. Kami imbau kepada masyarakat agar kalau memilih pinjol, pilihlah yang terdaftar. Daftarnya ada di website resmi OJK," kata Wimboh. 

Menurut Wimboh, pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan seraya memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjol ilegal. “Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apa pun, mau koperasi, mau e-payment, mau peer to peer, semua sama," kata Ketua Komisioner OJK.

"Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan juga Pak Kominfo,” ujarnya. 

Menurut  Wimboh, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. “Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK.

Wimboh menjelaskan upaya bersama ini dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. 

Wimboh menegaskan bahwa upaya terkait tata kelola pinjaman online akan dilakukan secara bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. “Jadi kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK,” ungkapnya. 

Presiden: Jaga dan Kawal

Sebelumnya saat memberikan pidato kunci dalam acara 'OJK Virtual Innovation Day 2021' di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021), Presiden Jokowi mengungkapkan, bank dan asuransi berbasis digital bermunculan, berbagai macam e-payment pun harus didukung. Di lain pihak, penyelenggara fintech juga terus bermunculan, termasuk fintech syariah. 

Kemudian, Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang. Fenomena sharing economy, semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business.

"Tetapi, pada saat yang sama, saya juga memperoleh infornasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," ungkap Presiden.

Menurut Kepala Negara, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, dikawal dan sekaligus difasilitasi agar perekonomian masyarakat tumbuh secara sehat. "Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” ujar Presiden. ***

Editor : Pudja Rukmana