logo

Jateng Cukup Baik Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dan Penurunan Angka Stunting

 Jateng Cukup Baik Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dan Penurunan Angka Stunting

Kepala BKKBN Dr dr Hasto Wardoyo SPOG (K) di tengah-tengah para vaksinator, di Klinik Bunda Simo, Desa Pelem, Simo, Boyolali, Jateng.(foto,ones)
16 Oktober 2021 18:45 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BOYOLALI: Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dinilai cukup baik dalam pelaksanaan vaksinasi dan percepatan penurunan angka stunting. Ada perbedaan mendasar, antara Jateng dan Jabar, dalam penanganan program KB.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Hasto Wardoyo SPOG (K), di sela perjalanan roadshow ke sejumlah kabupaten di Jabar - Jateng, saat berada di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (15/10/2021).

Dia mencontohkan, di Boyolali capaian vaksinasinya baik, karena sudah mencapai 72 persen. "Kalau di Jabar harus didorong lagi agar ditingkatkan," ujarnya.

Dalam percepatan penurunan angka stunting di Jateng juga relatif bagus. Seperti Semarang di bawah 5 persen, Boyolali 8,7 persen, Solo 6 persen. "Sementara, di Indramayu masih 27 persen dan Majalengka masih di atas 20 persen," sebut Hasto.

Perlu diketahui, dalam roadshow Jabar - Jateng itu Kepala BKKBN berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, Pekalongan, Kota Semarang, serta berakhir di Kabupaten Boyolali. Dia menyatakan, ada perbedaan antara Jateng dan Jabar, dalam pelaksanaan program KB.

Di Jateng tidak ada penyuluh KB non PNS, yang digerakkan dari provinsi. "Kalau di Jabar ada, meski diputus pada tahun 2021 tapi bekas-bekasnya masih ada," ujarnya. Di Jateng tergantung masing-masing kabupaten. Seperti di Boyolali ini tidak punya penyuluh KB non PNS digerakkan kabupaten.

"Ini yang saya tekankan pada pak bupati, agar dipikirkan tentang penyuluh KB ini. Karena, di Boyolali ada 267 desa dan hanya memiliki 31 tenaga penyuluh KB. Kalau di Jawa Barat ditomboki (ditambahi) pihak kabupaten dengan tenaga non PNS," jelas Hasto.

Dia juga menyatakan rasa terkejutnya, atas capaian Kota Semarang dalam percepatan penurunan angka stuntiing. Dengan penduduk 1,6 juta orang, angka stuntingnya bisa 3 persen. "Ini luar biasa, saya belum menemukan di kota lain, bahkan rata rata 6 persen,” ujarnya.

Sistem yang dikerjakan Kota Semarang, imbuhnya, dalam penanganan stunting terstruktur, sistimatis, dan dikeroyok dari segala penjuru. “Kebijakan Pemkot Semarang sangat baik, semua kelurahan ada bidannya, juga ibu hamil di sini juga ada sistem pengawalannya. Saya optimis Semarang layak menjadi pilot projek secara nasional," tuturnya.

Hasto menjabarkan, kunjungannya ke daerah-daerah untuk memperoleh dukungan dan masukkan kepala daerah, terkait vaksinasi Covid-19 dan penurunan angka stunting. Sembari mengingatkan, agar semua yang berisiko stunting dapat di sentuh sesuai arahan dan intruksi Presiden RI Joko Widodo.

Di bagian lain, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, yang akrab disapa mbak Ita menyatakan, pihaknya berkomitmen menurunkan angka stunting, agar tercipta zero stunting. Sehingga, bisa menjadi tolak ukur daerah lain di Indonesia.

"Kami mendapat arahan dari Kepala BKKBN terkait penanganan stunting. Maka, kita dijadikan proyek percontohan di Indonesia lokasinya di Kelurahan Tanjung Mas yang merupakan wilayah pesisir,” terangnya.

Lokasi pilot proyek penanganan stunting di Kelurahan Tanjungmas ini sangat tepat. Pasalnya selain pesisir, tingkat kemiskinan dan stuntingnya masih sangat tinggi.

Di Kelurahan Tanjungmas Semarang ada sedikitnya 79 yang diintervensi, 12 ibu hamil mengalami anemia, serta empat lainya kekurangan enegri kronis (KEK).. Untuk warga kekurangan gizi, ujarnya, per 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021 mendapatkan asupan gizi, berupa makanan tambahan, dengan disiapkan anggaran Rp 360.000.000.

Sementara, di Kabupaten Pekalongan BKKBN menggelontorkan dana Rp2,8 miliar. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjelaskan, dana tersebut untuk penyelesaian vaksin nasional.

"Dua miliar itu hanya untuk pendamping misal vaksinator atau bidan yang melakukan vaksinasi keluarga," tuturnya.

Sebelumnya Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kembali naik level PPKMnya, dari level 2 menjadi level 3. Fadia mengklaim naiknya status dikarenakan ada masyarakat yang belum dapat melakukan vaksin. Akibat tidak ketersediaan vaksin Covid-19.

"Kabupaten Pekalongan butuh sekitar 144 ribu dosis vaksin. Sementara serapan vaksinasi di Kabupaten Pekalongan baru 45,21 persen," jelasnya.

Beda dengan di Boyolali, Pemkab Boyolali terus menggenjot vaksinasi Covid-19 dengan menyisir seluruh masyarakat di desa-desa. Bupati Boyolali M Said Hidayat menargetkan per hari bisa mencapai 22 ribu sasaran vaksin.

Sebelum akhir tahun Desember 2021, diharapkan capaian vaksinasi sudah bisa 100 persen. Said menjelaskan, ada dua cara mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi. Yakni melalui tautan yang telah disediakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali atau bisa langsung datang ke Kantor DP2KBP3A setempat.

Pihak kabupaten juga membuka akses vaksinasi Covid-19 kepada fasilitas kesehatan (faskes) bekerja sama dengan DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Sehingga, faskes-faskes selain memberikan pelayanan kontrasepsi, juga memberikan pelayanan vaksinasi.

"Selama ini, fakses hanya memberikan pelayanan kontrasepsi, sekarang akan ditambahkan untuk bisa memberikan pelayanan vaksinasi. Jadi nanti untuk vaksinasi Covid-19 ini, akan semudah orang mendapatkan akses untuk ber-KB," tuturnya.

Total masyarakat Boyolali, yang telah menerima vaksin hingga 15 Oktober 2021 sebanyak 835.772 orang. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto