logo

IPW Dan LQ Indonesia  Minta  Oknum Polisi Yang Banting Mahasiswa Ditindak Tegas

IPW Dan LQ Indonesia  Minta   Oknum Polisi Yang Banting Mahasiswa Ditindak Tegas

Para mahasiswa berdialog dengan advokat Alvin Lim terkait rekannya yang dibanting oleh oknum polisi saat demo di kantor Bupati Tangerang beberapa waktu lalu.
15 Oktober 2021 11:26 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah kalangan terus memberi perhhatian terhadap kasus oknum  polisi membanting mahasiswa.

Kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm  kembali menyerukan tagar berita viral mengenai  oknum Polri membanting mahasiswa saat unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang.

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Teguh Sugeng Sanyoso mengharap pimpinan Polri bersikap tegas terhadap polisi yang  bertindak kasar terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Tangerang.

Ketua LQ Indonesia Lawfirm Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA  menyuarakan kesedihannya "Institusi Polri yang sangat saya cintai, dalam posisi kotor dan rusak berantakan akibat ulah oknum.

Penyebabnya adalah arogansi oknum Polri dan Penyelewengan jabatan dalam jual beli kasus, pemerasan terhadap korban, kriminalisasi masyarakat dan tindakan tidak humanis dalam pelayanan.

" Saya tegaskan masih banyak anggota Polri yang baik dan lurus, namun Oknum Polri yang ada dan meresahkan masyarakat ini, tidak pernah ditindak tegas oleh Propam sehingga merusak korps Bhayangkara. Akibat nila setitik, rusak susu sebelangga. Akibat ulah oknum Polri, anggota Polri yang baik ikut kena getahnya dan dihujat masyarakat," ujar Alvin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2021).

Para mahasiswa dengan damai, tanpa senjata berorasi mengekspresikan haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang.

Dengan sengaja, oknum Polri mencekik leher mahasiswa dengan lengan dan kemudian diangkat badan mahasiswa itu keatas dengan kaki sehingga ketika dibanting akan lebih keras menghantam lantai. Ini teknik penyerangan dalam Combat Exercise, sangat berbahaya dipraktekkan ke sipil," ucapnya. Link video oknum Polri Represif https://youtu.be/Jm9hQ3An2Sw

Atas kejadian tersebut, Kapolda Banten dan Kapolresta Tangerang Kota secara sigap meminta maaf secara terbuka di media dan berjanji menindak tegas oknum Polri.

Dihubungi wartawan secara terpisah Ketua IPW  memberikan pernyataan resmi atas maraknya oknum Polri tidak humanis dan pernyataan LQ Indonesia Lawfirm terkait oknum Polri yang melakukan jual beli kasus  pemerasan, kriminalisasi masyarakat bahkan pelayanan tidak humanis. "Arogansi sikap dan tindak kekerasan   polisi adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat membenci dan tidak percaya pada Polri.

Informasi berita ini marak muncul karena munculnya kesadaran masyarakat untuk mengungkap arogansi dan tindak kekerasan serta pernyalah gunaan kewenangan oleh polisi.

Tujuan memviralkan pelanggaran-pelanggaran ini adalah untuk perbaikan Polri kedepan. Respon pimpinan polri akan menjadi penting. Dengan respon tindakan tegas menghukum anggota yang arogan dan pimpinan Polri minta maaf maka bisa mengobati luka keadilan masyarakat. Tindakan kekerasan dengan sengaja ini adalah tindak pidana dan juga pelanggaran etika." ujar Teguh Sugeng Santoso kepada media.

Polri harus ingat bahwa mereka bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai UU Kepolisian, bukan malah bersikap anarkis dan tidak humanis. Advokat Alvin Lim mengingatkan Kapolri.

"Salus Populi Suprema Lex Esto, Masyarakat adalah hukum tertinggi. Perlakuan tidak humanis dan penyimpangan dalam moral dan etika sebagai Aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama yang menjadi korban kejahatan, bukan hanya melukai perasaan masyarakat dan keadilan, tetapi semakin lama akan membekas dan menimbulkan antipati masyarakat terhadap Institusi Polri yang kita cintai, seperti ketua IPW sudah mengingatkan.

Di mana Presisi Berkeadilan, motto Kapolri ketika sedang Proper test di DPR? Jenderal Listyo Sigit yang terhormat segera tindak, copot dan proses pidana bagi oknum Polri pelanggar hukum demi masyarakat agar kepercayaan Polri bisa meningkat,"  katanya.

Oknum Polri bukan hanya ada di Polda Banten, sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm bongkar dugaan pemerasan "Lima-kosong-kosong" Lihat Video dugaan di Link Youtube LQ: https://youtu.be/vd8yb33Suco Bukti dugaan pelanggaran oknum Polri lainnya bisa minta ke Hotline LQ 0818-0489-0999.

Propam Mabes dan Polda memang memeriksa dan dengan cepat mengusut, namun yang ditindak hanyalah Panit dan penyidik yang tergolong level bawah.

"Tidak mungkin bawahan berani bertindak dan membawa nama Direktur Kriminal khusus dalam rekaman dugaan pemerasan, tanpa adanya suruhan dari atasan.

Apalagi selain unit 5, unit 4 dan unit 1 Fismondev juga bermasalah. Ketika ada beberapa unit bermasalah, patut diperiksa dan dicopot kepala satuan reserse terkait, karena jelas adanya ketidakmampuan memimpin kesatuan.

Hal ini selaras dengan pernyataan ketua IPW Teguh Sugeng Santoso sebelumnya yang menghimbau agar segera mencopot kepala Satuan Reserse terkait." ujar Sugi Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm.

"Ingat bapak Kapolri, pendiaman dan tidak adanya ketegasan Kadiv Propam dalam menindak oknum Polri bermasalah, ke depannya akan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat malas lapor polisi juga akan malas melaporkan oknum Polri bermasalah ke Propa karena ada anggapan,

Propam pun ada oknum yang bisa di 86 oleh Oknum Polri. Sehingga timbul anggapan Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika masyarakat malas melapor polisi dan melaporkan oknum polri ke propam Polri, maka masyarakat akan mencari keadilan di media sosial sehingga terjadi kerusakan reputasi Polri secara harian dan turunnya kepercayaan masyarakat makin jauh.

." Sejak LQ Indonesia Lawfirm berani membongkar praktek dugaan pemerasan di Fismondev Polda Metro Jaya di media sosial. Masyarakat mulai berani pula berkeluh kesah di media sosial dan media online, dari tagar percuma lapor polisi, korban penganiayaan yang dijadikan tersangka, bahkan kelakuan tidak humanis Oknum Polri mulai muncul di medsos. Media Online nasional pun mulai ikut berani menampilkan sisi Oknum Polri yang semakin tampak banyak berada di Institusi Polri.

"Masyarakat masih cinta Polri dan percaya masih banyak polisi baik, masyarakat rindu perubahan di Tubuh Polri terutama mental dan etika. Pemimpin yang baik merangkul masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan arogansi dengan tingginya kewenangan yang diberikan. Bapak Kapolri, dengar Ombudsman, DPR, Ketua IPW, Kompolnas bahkan Menkopolhukam hingga Presiden sudah meminta agar Kepolisian bisa humanis dan berani berantas oknum mafia. Lakukan tindakan nyata segera. Pembersihan seharusnya dimulai dari Oknum Mafia Polri yang melindungi kriminal. 

Polri punya keberanian dan tegas sehingga bisa di cintai masyarakat. Kami rindu Polri milik masyarakat, bukan Polri milik swasta atau penguasa tertentu." tutur Advokat Alvin Lim. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH