logo

Menaker Ajak Kalangan Terkait Kolaborasi Lindungi PMI

Menaker Ajak Kalangan Terkait Kolaborasi Lindungi PMI

Menaker Ida Fauziyah (tengah).(foto,ist)
08 Oktober 2021 00:54 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANDUNG: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak kementerian/lembaga (K/L), masyarakat, serta pemangku kepentingan, yang concern terhadap isu pelindungan PMI. Berkolaborasi dan bekerja sama, dalam mengawal pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI.

'Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini, diberikan baik sebelum bekerja, saat bekerja, serta kembali ke Indonesia," ujar Menaker, dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/10/2021).

Dia sangat yakin, jika pelaksanaan Undang-Undang itu dikawal secara bersama dan sinergis, dengan menyingkirkan atau meninggalkan ego atau kepentingan pribadi masing-masing, maka pelindungan PMI akan dirasakan langsung Calon PMI dan PMI, yang pada akhirnya dapat dinikmati masyarakat luas.

Menaker menjelaskan, pelindungan PMI dilakukan Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. "Koordinasi dan terintegrasi ini menjadi syarat mutlak pelaksanaan pelindungan PMI, karena pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh satu kementerian/ lembaga saja," ujar Menaker.

Terkait pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural, lanjutnya, akan terus dilakukan melalui penguatan peran Pengawas Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat dan daerah serta pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sejak tahun 2015. Yang mana saat ini berada di tingkat pusat dan terdapat di 25 daerah titik debarkasi/ embarkasi serta daerah asal PMI.

"Saya harap Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan Satgas Pelindungan PMI. Sehingga, pelindungan PMI bisa dilakukan secara maksimal," tutur Menaker.

Selain itu, pelindungan PMI juga dilakukan ketika mereka bekerja di negara penempatan, melalui peran atase ketenagakerjaan/staf teknis ketenagakerjaan/kabid ketenagakerjaan. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan PMI, tapi juga pendataan PMI, pemenuhan persyaratan kerja, pelaksanaan perjanjian kerja (PK), perubahan dan perpanjangan PK, serta penanganan permasalahan PMI.

"Jadi menurut kami pengawasan dan pelidungan PMI itu harus paripurna karena mulai sebelum berangkat, ketika bekerja, dan kembali ke Tanah Air," ujar Menaker. ***

Editor : Pudja Rukmana