logo

Khawatirkan Dampak PJJ, Nadiem: 85% Murid Ingin Kembali Sekolah Tatap Muka

 Khawatirkan Dampak PJJ, Nadiem: 85% Murid Ingin Kembali Sekolah Tatap Muka

Foto Ilustrasi: Presiden bersama pelajar sekolah di Deli Serdang. (YouTube)
29 September 2021 23:00 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menegaskan pemerintah terus mendorong terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian Covid-19 di sekolah.

Hal ini mengingat potensi memudarnya capaian belajar (learning loss) dan memburuknya kesehatan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus berlangsung. 

“(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi, seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini,” ungkap Mendikbudristek pada acara bincang-bincang bertajuk 'Bangkit Bareng' secara daring di kanal YouTube resmi Republika, Jakarta, Selasa (28/09/2021), dirilis laman resmi Kemendikbudristek, Rabu (29/09/2021). 

Menurut Nadiem, banyak anak  terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi. “Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orangtuanya,” katanya.

Kemendikbudristek sejak 2020, terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah dapat menggelar PTM terbatas untuk segera menyelenggarakan dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik.

“Sudah 40 persen sekolah mulai tatap muka terbatas, tapi ini angkanya masih kecil. Kalau tidak mau makin ketinggalan, kita harus tatap muka dengan protokol kesehatan teraman yang bisa dilakukan,” ujar Menteri Nadiem.

Sekolah wajib memahami dan menaati panduan PTM Terbatas di dalam Keputusan Bersama (SKB)  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 'Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019' (Covid-19).

 “Kita harus terus waspada akan penyebaran Covid-19 dan memastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Namun, kita juga harus memerhatikan dampak permanen PJJ yang mengkhawatirkan,” ujar Mendikbudristek.

“Kebutuhan PTM sangat besar dan ini harus dimengerti. Sebanyak 80-85% murid-murid ingin kembali ke sekolah kembali tatap muka,” ungkapnya.

Merdeka Belajar Dukung Pemulihan Pandemi

Lebih jauh Mendikbudristek menjelaskan bahwa Merdeka Belajar, merupakan payung dengan sejumlah kebijakan di bawahnya. “Merdeka Belajar filsafat Ki Hajar Dewantara yang benar-benar mencetuskan gerakan dalam sistem pendidikan yang memerdekakan masyarakat,” tuturnya. 

Ia mencontohkan formulasi kebijakan Merdeka Belajar dalam aspek penganggaran, adalah memerdekakan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sekolah yang terpenting.

“Di awal pandemi, kami berikan kemerdekaan pada kepala sekolah untuk menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke sekolah. BOS sampai tepat waktu dan penggunaannya lebih fleksibel. Kebijakan ini dirayakan kepala sekolah dan guru yang sadar, urgensi dan kebutuhan masing-masing sekolah luar biasa berbeda,” ungkap Mendikbudristek.

Contoh lain, menurut Mendikbudristek, adalah kemerdekaan guru mengajar sesuai kemampuan siswa. “Kita menjalankan sistem pendidikan untuk memastikan seluruh murid belajar. Maka guru harus diberikan fleksibilitas,” tegasnya. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencari pemimpin-pemimpin bidang pendidikan yang berpikiran merdeka. “Itulah sebabnya ada Guru Penggerak, di mana kita menyeleksi intensif dan melatih para guru untuk menjadi pemimpin sekolah di masa depan yang berani, pro perubahan, dan pro kemerdekaan bagi guru dan siswa,” ujar Menteri Nadiem.

Menyikapi keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi yang menimbulkan tantangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas kesanggupan warga sekolah, Menteri Nadiem mengungkapkan, “Bagaimana mengejar literasi dan numerasi, kalau kita memaksa semua sekolah dan guru mengejar seluruh isi kurikulum, semua jenis standar pencapaian dan mata pelajaran? Tidak mungkin.”

Oleh sebab itu, para guru penting diberikan kemerdekaan memilih fokus kepada pembelajaran-pembelajaran paling esensial. Sejak awal pandemi, Kemendikbduristek memberi opsi penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana.

"Ini tidak dipaksakan, dan ternyata 36 persen sekolah di Indonesia memakai kurikulum ini. Riset awal menunjukkan secara signifikan, bahwa sekolah yang memakai kurikulum darurat, ketertinggalannya lebih kecil. Karena kurikulum ini memang lebih sederhana dan fokusnya jadi kepada keterampilan mendasar literasi dan numerasi. Jadi sebetulnya, kebutuhan menyederhanakan kurikulum ini juga sangat penting,” tutur Menteri Nadiem.

Terkait gitalisasi sekolah, kata Mendikbudristek, juga menjadi prioritas kementerian untuk menyukseskan  PTM terbatas dan menopang PJJ daring maupun luring yang masih terus dilakukan. “Kita menyediakan berbagai platform, dan membuat super-app pendidikan bagi guru dan kepala sekolah,” kata Mendikbudristek.

Digitalisasi Sekolah

Tanpa peralatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi), ucap Nadiem, kesenjangan antarsekolah dan antarwilayah akan terus ada. Maka, bantuan peralatan TIK bagi sekolah yang membutuhkan juga sangat penting. “Sehingga, di daerah mana pun, guru dan kepala sekolah punya akses yang sama dan jadi benar-benar memerdekakan konten belajar,” ujarnya.

Digitalisasi sekolah juga mendorong upaya Kemendikbudristek meringankan beban para guru dan kepala sekolah, khususnya beban administratif. Contoh, dengan platform SIPLah, para guru dan kepala sekolah dapat Kemendikbudristek siap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penerapan strategi pengendalian Covid-19 yang lebih aktif. 

Pertama, memastikan pelaksanaan tes acak di satuan pendidikan. Kemudian, integrasi aplikasi PeduliLindungi pada satuan pendidikan untuk menghasilkan data yang valid.

“Kami sangat mendukung program ini yang secara proaktif akan menemukan dan secara statistik akan mencapai level akurasi yang tinggi untuk menunjukkan apakah kita patut khawatir apa tidak,” ujar Mendikbudristek  pengadaan barang dan jasa secara daring tanpa khawatir akan melakukan kesalahan yang sifatnya administratif karena kekurangpahaman terhadap aturan. 

Berbagai fitur SIP-lah juga melindungi para guru dan kepala sekolah dari beragam potensi kerugian. “Kami ingin memerdekakan para guru dan kepala sekolah dari ‘penjajahan’ administratif,” tuturnya.

Selain itu, Mendikbudristek juga menyadari keterbatasan guru dalam mendidik siswa yang banyak. “Guru tidak bisa memberikan mentoring satu per satu pada murid. Maka, kita membuat Kampus Mengajar di mana para mahasiswa turun ke desa untuk membantu para guru SD dan SMP mengajar adik-adiknya yang ketinggalan, memberi bimbingan gratis bidang literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” katanya.

Majunya kualitas pembelajaran di bidang literasi, numerasi, dan karakter Pelajar Pancasila yang berbudi luhur pun terus diupayakan. Salah satunya lewat Asesmen Nasional yang berfokus mengukur ketiga bidang tersebut secara menyeluruh. 

“Untuk pertama kalinya, di sinilah kita dapat memetakan sekolah mana yang paling membutuhkan bantuan, mana yang paling ketinggalan, dan mana yang tidak terlalu ketinggalan. Ini membantu kita melihat detail keberhasilan dan ketertinggalan kita,” kata Menteri Nadiem.

Dukung Pengendalian Covid-19 

Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan, dengan data surveilans yang lebih baik, pihaknya siap menutup sekolah-sekolah penyelenggara PTM terbatas dengan kasus terkonfirmasi positif (positivity rate) di atas lima persen. 

"Secara klinis dan secara statistik jauh lebih valid, jauh lebih jelas sasarannya, dan tidak merugikan (sekolah yang bisa menjaga disiplin protokol kesehatan)," tutur Mendikbudristek dalam keterangan pers terkait hasil rapat terbatas secara virtual di Jakarta, Senin (27/09/2021).

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek juga menyampaikan kekhawatiran karena masih sedikitnya sekolah yang menyelenggaran PTM terbatas. Hal tersebut lebih mengkhawatirkan daripada kemungkinan akan terjadinya klaster di sekolah, karena strategi pengendalian yang diterapkan pemerintah saat ini jauh lebih baik. 

"Saya lebih khawatir bahwa hanya 40 persen dari sekolah kita yang melakukan PTM terbatas. Jadi, ada 60 persen sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM, yang belum melakukannya," ungkapnya.

Berdasarkan sejumlah penelitian, risiko learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal sangat mengancam masa depan bangsa Indonesia dan berdampak permanen pada anak. "Apalagi di tingkat SD dan PAUD, di mana mereka paling membutuhkan PTM. Kalau sekolah-sekolah ini tidak dibuka, dampaknya bisa permanen," ungkap Menteri Nadiem. 

Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap mendukung penerapan strategi pengendalian Covid-19 yang lebih aktif. Pertama, memastikan pelaksanaan tes acak di satuan pendidikan. Kedua, mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi pada satuan pendidikan untuk menghasilkan data yang valid.

“Kami sangat mendukung program ini yang secara proaktif akan menemukan dan secara statistik akan mencapai level akurasi yang tinggi untuk menunjukkan apakah kita patut khawatir apa tidak,” ujar Mendikbudristek. ***

Editor : Pudja Rukmana