logo

Petani Kabupaten Semarang Akhirnya Terima Sertifikat Redistribusi Tanah

Petani Kabupaten Semarang Akhirnya Terima Sertifikat Redistribusi Tanah

Ganjar bersama petani penerima sertifikat tanah. (Istimewa)
23 September 2021 11:46 WIB
Penulis : Pudyo Saptono

SuaraKarya.id - SEMARANG: Perjuangan selama 21 tahun yang dilakukan para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) Kabupaten Semarang, akhirnya membuahkan hasil menggembirakan.

Mereka sudah mendapatkan haknya, berupa sertifikat redistribusi tanah seluas 198 hektare yang terletak di lereng Gunung Ungaran.

Sertifikat tanah tadi diserahkan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (22/9/2021). 

"Saya perjuangkan tanah ini selama 21 tahun. Lawan saya tidak main-main, banyak pihak, macam-macam. Tidak semudah itu, banyak ganjalan-ganjalan," kata salah satu petani, Sutrisno, seusai acara.

Sebelumnya, Sutrisno juga sempat menceritakan kepada Gubernur Ganjar Pranowo terkait sejarah tanah tersebut. Ia menceritakan begitu runtut sejak kependudukan Belanda dan Jepang di Indonesia sampai masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

"Tahun 1955 diterbitkan surat leter D untuk bayar pajak. Lalu tahun 1965 para petani dikumpulkan dan dilarang menginjakkan kaki di tanah itu karena di tempat tersebut akan dibuat latihan tanam sampai tahun 1969. Tahu-tahu, tanah diakui oleh PT Sinar Kartasura," katanya.

Selanjutnya, sejak tahun 2000 P3TK memperjuangkan agar tanah tersebut di-redistribusi. Perjuangan panjang itu akhirnya berhasil setelah ada program redistribusi tanah objek agraria.

"Setelah mendapatkan ini, sertifikat akan disimpan dengan catatan, nanti ada surat edaran kepada para petani, jangan sekali-kali tanah dijual," ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, para petani di Kabupaten Semarang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan haknya. Setelah ada redistribusi tanah objek agraria akhirnya akses dan hak petani kembali didapatkan.

"Saya kira reformasi agraria redistribusi tanah ini bagian dari yang ditunggu. Masyarakat sangat menanti, pasti mereka senang sekali karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa menggarap untuk kesejahteraan mereka," katanya.

Ganjar juga mendukung Presiden Joko Widodo dalam memerangi mafia tanah. Menurutnya, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun.

"Sekali lagi, apa pun caranya. Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung mafia tanah," jelasnya.

Komitmen untuk memberantas mafia tanah, lanjut Ganjar, membuat masyarakat tenang. Mereka yang memiliki sertifikat dan legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi.

"Itulah kepastian yang sudah disampaikan presiden tadi. Mudah-mudahan para mafia tanah semua berhitung ulang, apabila akan mengganggu hak atas tanah milik orang lain," tegas Ganjar.***

Editor : Markon Piliang