logo

Serahkan Sertifikat TORA, Jokowi Ingatkan Polri Tegas Usut Mafia Tanah

Serahkan Sertifikat TORA, Jokowi Ingatkan Polri Tegas Usut Mafia Tanah

Foto: YouTube
22 September 2021 22:34 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Negara berkomitmen untuk benar-benar mengurai konflik agraria yang ada serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. 

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada sebanyak 124.120 penerima di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (22/09/2021).

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung, dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," kata Presiden dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ujarnya pula.

Kepala Negara pun mengingatkan jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. “Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” ungkapnya.

Lebih jauh Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. “Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” tuturnya.

Oleh sebab itu Presiden sering mengundang sejumlah kepala  daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Termasuk pula, organisasi masyarakat sipil pun sering diundang untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. 

Presiden bahkan secara khusus memimpin sejumlah Rapat Terbatas untuk  membahas mengenai kepastian hukum terhadap lahan tersebut. “Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” ujarnya.

Serahjan Sertifikat Tanah

Sementara itu acara penyerahan Sertifikat Redistribusi TORA kepada sebanyak 124.120 penerima, Rabu (22/09/2021) berlangsung lancar. Acara digelar secara hybrid, dengan menghadirkan sebagian penerima secara langsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan penerima lainnya mengikuti secara virtual melalui konferensi video. 

“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota, [dan] 5.512 [sertifikat] di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” ujar Presiden. 

Kepala Negara menyampaikan, penyerahan sertifikat kali ini sangat istimewa karena tanah yang diserahkan merupakan tanah baru untuk rakyat yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. “Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah,” ungkapnya. 

Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan produktivitas. “Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan. "(Ini) agar tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya. 

Sebagai penutup Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar masyarakat menjaga sertifikat tanah yang telah diterima dengan sebaik-baiknya. “Kepada Bapak-Ibu penerima sertifikat, saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain. Harus betul-betul dijaga,” katanya. 

Informasi dari BPMI Setpres, hadir mendampingi Presiden pada penyerahan sertifikat secara langsung di Istana Kepresidenan Bogor, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. 

Penyerahan sertifikat ini diikuti juga secara virtual oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta seluruh jajaran Forkopimda, para Kepala Kantor Pertanahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan masyarakat penerima sertifikat dari seluruh Tanah Air. ***

Editor : Pudja Rukmana