logo

Tiga LP Mandek, LQ Indonesia Minta Irjen Fadil Perhatikan Kasus Investasi Bodong

Tiga LP Mandek, LQ Indonesia Minta Irjen Fadil Perhatikan Kasus Investasi Bodong

Ribuan korban gagal bayar sejumlah perusahaan investasi kecewa Laporan Polisi (LP) mandek di Fismondev, Polda Metro Jaya.
17 September 2021 13:21 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Video pengarahan Kapolda Metro Jaya (PMJ) Irjen Pol Fadil Imran ke jajarannya beredar di masyarakat luas.

Dalam video durasi 15 detik itu, Irjen Fadil minta anak buahnya yang bertugas di Pengamanan Internal (Paminal) untuk tegas kepada polisi yang dianggapnya tidak disiplin.

"Paminal, kau jangan takut blender orang. Bilang itu perintah saya. Biarin, kencing di celana semua polisi yang kurang ajar,” ujar Fadil Imran dalam video yang dikutip media, Selasa ( 14/9/2021).

Kabag Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi,  menanggapi video tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang beredar itu. 

“Sudah jadi rahasia umum, jeruk makan jeruk tidak ada, laporan Paminal dari masyarakat mayoritas masuk peti es dan tidak ada kabarnya yang jalan hanya laporan tertentu seperti titipan Jenderal dan Penguasa,” kata Sugi kepada media, Jumat (17/9/2021).

LQ sendiri, sambung Sugi, sudah berkali-kali membuat laporan ke Paminal, terlapor dengan mudah bisa 86 dengan Paminal. LQ juga tidak pernah mendapatkan SP2HP atau perkembangan dan kabar dari laporan tersebut.

Sugi menambahkan, kali ini, LQ Indonesia Law Firm memberikan bukti screen shoot di mana penyidik mengejar kuasa hukum agar segera menemui Kanit untuk berkoordinasi. Bukankah dalam proses penyidikan polisi mengumpulkan bukti dari saksi dan korban.

“Untuk apa Kanit baru sebagai atasan penyidik kejar-kejar untuk ketemu kuasa hukum? Ketika kuasa hukum menghubungi penyidik, penyidik bilang bahwa dirinya diperintahkan Kanit baru agar kuasa hukum menghadap dan memberikan koordinasi,” kata Sugi lagi.

Sementara itu, Pendiri LQ Indonesia Law Firm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mengaku heran kasus investasi bodong di Fismondev Unit IV mandek dan ternyata setelah ditanyakan ke penyidik alasannya adalah belum adanya koordinasi lanjutan dengan Kanit baru.

Tiga laporan polisi pun, lanjut Alvin, mandek yakni, LP OSO Sekuritas #3161/VI/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 4 Juni 2020, LP Kresna Sekuritas #4834/VIII/YAN2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 14 Agustus 2020 dan LP Narada #5847/IX/YAN2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 14 September 2020 tidak berjalan alias mandek.

“Terlampir bukti screen shoot WA penyidik meminta agar saya ketemu Kanit baru. Padahal saya sudah pernah bertemu Kanit baru sebelumnya ketika bersama Kasubdit Fismondev, jadi sudah kenal. Ternyata datang kenalan inilah  untuk datang menghadap dan memberikan koordinasi, itu dinyatakan oleh penyidik terkait ketika ditanyakan,” ujarnya.

Sugi menambahkan bahwa info yang beredar harus ada sesuatu, dari bawahan ke atasan. Setiap LP berpotensi , pelapor diminta menghadap atasan penyidik, Kanit dan Kasubdit untuk "koordinasi". Ketika koordinasi tidak diberikan maka kasus akan mandek.

“Praktek ini sudah lama dan sebuah bentuk tindakan gratifikasi yang melanggar UU Tipikor. Oknum Perwira Polda makin jelas  meminta uang koordinasi. Lu mau laporan polisi jadi perdata yah kasih data aja ke kita, tapi kalo mau jadi pidana yah lu kasih dana,” tutur Sugi lagi.

Sebelumnya, bukti rekaman yang terjadi di Unit V Fismondev sudah menerangkan bahwa oknum atasan meminta Rp500 juta sampai ke level Direktur.

Kali ini, LQ memaparkan selain biaya SP3 dimintakan biaya koordinasi untuk penanganan kasus. Padahal Ketua IPW, sudah sangat jelas mengatakan bahwa biaya penyidikan itu ditanggung APBN.

Dengan mandeknya kasus-kasus di Unit 4 Fismondev maka LQ Indonesia Law Firm mengharapkan agar kepolisian tegas dan memeriksa oknum Kanit IV apakah benar meminta koordinasi dan kenapa 3 laporan polisi investasi bodong dibiarkan mandek oleh Unit 4 Fismondev?

 “Juga kejadian adanya oknum meminta gratifikasi di Unit IV dan V maka sudah selayaknya Kasubdit Fismondev juga diperiksa oleh Paminal. Karena bukti jelas, kasus investasi bodong di unit III, IV dan V mandek semua, ada apakah?,” kata Sugi mempertanyakan.

Sebagai Kasubdit sudah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan anak buahnya yang bahkan berani meminta uang mengatasnamakan Kasubdit dan Direktur.

Tidak mungkin berani penyidik pangkat rendah meminta tanpa disuruh atasannya, sangat tidak masuk logika. Apalagi ini terjadi bukan hanya di satu unit saja. Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA meminta kepada bapak Presiden Jokowi untuk turun tangan.

“Ini bukan fitnah saya akan buka dan kasih ke media satu per satu bukti rekaman lainnya dan bagi Polri yang mau minta keterangan dan benar sungguh mau benahi bisa menghubungi LQ di 0818-0489-0999, kami akan berikan bikti-bukti tersebut,” ucapnya. ***  

Editor : Pudja Rukmana