logo

KPK Berhentikan Dengan Hormat 56 Pegawainya Termasuk Novel, 1 Oktober 2021

KPK Berhentikan Dengan Hormat 56 Pegawainya Termasuk Novel, 1 Oktober 2021

Novel Baswedan
15 September 2021 21:32 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: KPK bakal memberhentikan 56 pegawainya dengan hormat pada 1 Oktober mendatang, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ke-56 pegawai KPK  itu terdiri dari 50 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK, sedangkan enam  lainnya merupakan pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK dan diberi kesempatan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya.

Enam pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021.

Pegawai KPK yang tidak lolos TWK tercatat 57, namun seorang di antaranya telah memasuki usia purna tugas. KPK memberi kesempatan bagi mereka menjadi ASN melalui TWK, meski telah melewati usia 35 tahun dan pernah berhenti sebagai ASN sebelumnya. Namun, 57 pegawai tersebut dinyatakan tidak lulus TWK.

"Semoga dedikasi dan amal perbuatannya selama di KPK menjadi bagian dari amal soleh dan jasa bagi bangsa dan negara," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (15/9/2021). 

Mereka diyakini tidak akan berhenti memberantas korupsi, meski bukan bekerja di KPK. "Kami percaya pegawai KPK yang diberhentikan tidak akan meninggalkan nilai-nilai integritas selama yang bersangkutan bekerja di KPK," katanya menambahkan.

KPK juga mengangkat dan melantik 18 orang pegawai lainnya menjadi ASN setelah dinyatakan lulus dalam diklat bela negara. "KPK mengangkat dan melantik 18 pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," ujarnya.

KPK juga memberi kesempatan kepada tiga orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas luar negeri untuk mengikuti TWK pada 20 September 2021. ”Ketiga pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri itu disilakan  mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai 20 September 2021," tuturnya.

Nurul Ghufron membantah lembaga antirasuah mempercepat proses pemberhentian atau pemecatan  ke-56 pegawai yang gagal TWK, termasuk Novel Baswedan.

Ghufron menjelaskan, pemberhentian ini berdasarkan Pasal 69 b dan Pasal 69 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beleid itu menyebut seluruh pegawai KPK harus berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) paling lama dua tahun sejak UU KPK berlaku pada 17 Oktober 2019.

Dengan demikian, KPK masih memiliki waktu sampai 17 Oktober 2021 untuk menyelesaikan proses alih status. Namun, penyelesaian alih status rampung sebelum 31 Oktober 2021. Dengan demikian, kata Ghufron, pemecatan pegawai tidak perlu menunggu batas akhir. “Bukan percepatan tapi ini dalam durasi yang dimandatkan dalam undang-undang," ujar Ghufron.

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri, menilai proses pengalihan pegawai KPK menjadi  ASN sesuai konstitusi. Yaitu: 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN; 4. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. "Terbukti, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan TWK dimaksud sah dan konstitusional," ujar Ahmad Aron Hariri, Rabu (15/9/2021). ***

Editor : Pudja Rukmana