logo

Reka Ulang Terduga Begal Oleh Polsek Tambelang Dinilai Cacat Hukum

Reka Ulang Terduga Begal Oleh Polsek Tambelang Dinilai Cacat Hukum

Tim Kuasa Hukum terduga Begal di Polsek Tambelang, Kabupaten Bekasi. (Dok/Suarakarya.id).
15 September 2021 17:15 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - CIKARANG: Tim kuasa Hukum empat terduga begal, Ira Yustika Lestari menyatakan, reka ulang oleh polisi akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Cikarang. Reka ulang kasus yang digelar pihak polisi pada Rabu (15/9/2021), menurut Ira, cacat hukum.

"Seharusnya Polsek Tambelang infokan ke kami. Karena kan mereka (polisi) sudah diinfokan bahwa anak-anak (terduga begal) ini punya kuasa hukum," kata Ira saat dikonfirmasi awak media.

"Seharusnya secara prosedur, mereka harus menginfokan ke kuasa hukum. Dan kuasa hukum mendampingi para tersangka," jelas dia.

Ia mengatakan, pihaknya baru mendapatkan laporan reka ulang oleh Polsek Tambelang dari keluarga tersangka.

"Mereka memaksakan. Semalam juga, kami dapat info dari salah satu keluarga dimana para tersangka di BAP ulang saat malam hari kemarin," tandasnya.

"Padahal, BAP secara prosedural harus dilakukan di jam kerja dan didampingi Penasehat Hukum," sesal dia.

Karena BAP dan reka ulang dianggap cacat hukum, tim kuasa hukum akan bersurat ke pihak Kejari Cikarang. 

"Selain BAP semalam yang sudah disurati (hari ini), kita juga akan laporkan kembali terkait reka ulang yang cacat hukum ke Kejari Cikarang tanpa didampingi kuasa hukum," pungkas Ira.

Guna konfirmasi lebih lanjut, Polsek Tambelang belum bisa dimintai keterangan terkait reka ulang para terduga begal.

Untuk diketahui, para keluarga terduga begal (MR, MF, AR dan RP) tengah menempuh jalur gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Cikarang. 

Namun sayangnya, saat sidang pertama gugatan praperadilan pada Senin (13/9/2021) yang dipimpin oleh hakim tunggal Alfajri, SH tak dihadiri oleh termohon selaku Polsek Tambelang. 

Adapun alasan ketidakhadiran pihak Polsek Tambelang karena ada tugas kedinasan. Hingga akhirnya, sidang gugatan praperadilan ditunda sampai minggu depan pada Kamis (23/9/2021). ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto