logo

Tes Wawasan Kebangsaan Sah, KPK Tidak Melanggar HAM

Tes Wawasan Kebangsaan Sah, KPK Tidak Melanggar HAM

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
12 September 2021 13:58 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materi Nomor: 26 P/HUM/2021 tanggal 9 September 2021 yang dilayangkan pegawai KPK nonaktif patut diapresiasi, karena sudah tepat dan terbukti memiliki landasan hukum yang kuat.

Selain itu, putusan MA tersebut sekaligus pula sebagai tanparan keras sekaligus harus menjadi pembelajaran berharga bagi Ombudsman RI dan Komnas HAM dalam penggunaan wewenang dan bagi 57 Pegawai KPK nonaktif dalam memilih upaya hukum. “Ombudsman RI dan Komnas HAM seyogyanya memahami mana saja yang ranahnya,” ujarnya Petrus di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).

Terkait pemasalahan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sejumlah pegawai KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) juga membuat keputusan. Dalam putusan MK Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021 pegawal konstitusi itu menolak gugatan mengenai TWK KPK.

Majelis hakim MA dan MK tentu saja telah mempertimbangkan semua aspek, baik aspek pembentukan norma, maupun aspek pelaksanaan TWK dalam amar putusannya. Sehingga ia berpendapat, upaya 57 Pegawai KPK nonaktif menjadi ASN pada KPK sudah tertutup.

“Putusan MA dan MK ini juga telah menutup ambisi 57 pegawai KPK nonaktif  dapat menjadi ASN di KPK meski TMS atau tak lolos TWK," tutur Petrus.

Bagi pimpinan KPK, sudah tidak ada lagi tentunya hambatan yuridis dan psikologis untuk segera menerbitkan Surat Pemberhentian secara definitif terhadap 57 Pegawai KPK nonaktif tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir berdasarkan putusan MA tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK Nuruh Ghufron berpendapat serupa dengan Petrus Selestinus. Dia menyebut putusan MA dan MK telah menepis tudingan Ombudsman RI dan Komnas HAM bahwa TWK telah maladministrasi bahkan melanggar HAM.

"Perkom Nomor 1 /2021 tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah. Hal ini menepis tuduhan bahwa Perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara maladministrasi termasuk tuduhan melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK," ujar Ghufron.

MA dalam putusannya menyatakan aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK. Sarana berupa TWK itu, kata MA, merupakan persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

Ghufron menambahkan putusan MA dan MK konstitusional telah menegakan supremasi hukum. Kewenangan MA dan MK untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan sepatutnya tidak dibersamai atau bahkan ditandingi dengan lembaga lain.

"Tidak boleh ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan peraturan perundang-undangan," tegasnya. ***

Editor : Pudja Rukmana