logo

Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

24 Agustus 2021 10:27 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Prof Dr M  Arief Amrullah, SH, MHum

Maraknya pemberitaan baru-baru ini di berbagai media massa seputar terungkapnya praktik pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) telah mencengangkan masyarakat, betapa tidak. Karena, mereka para penyumbang dana mengira bahwa kotak-kotak yang bertuliskan kotak amal yang tersebar di berbagai tempat itu benar-benar digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, bukan dibelokan untuk mendanai kelompok terorisme.

Sebagaimana ditulis dalam media MerahPutih.com, 22 Agustus 2021, bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membongkar aliran pengumpulan dana dari kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) sejak 2014. "Total aliran dana yang berhasil dikumpulkan melalui bantuan yayasan dan masyarakat sekitar Rp 124 miliar lebih," di antara para penyumbang ada keterlibatan badan hukum (legal person), yaitu Syam Organizer salah satu yayasan yang memberikan dana. Total dana Rp 124 miliar tersebut, sebanyak Rp 1,2 miliar telah disalurkan ke kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Para donator lainnya, adalah  perusahaan logistik atas nama PT SM sebesar Rp 370 juta. Syam Organizer Rp 1,9 miliar lebih. Perusahaan logistik PT SJA senilai Rp 67 juta. Aliran dana lainnya dari dua rekening berbeda sebesar Rp 1,2 miliar, yaitu FS dan R. Selain itu, ada juga aliran dana yang bersumber dari BM ABA sebesar Rp104 miliar lebih serta dana dari sumber lainnya.

Kehadiran badan hukum atau korporasi dalam menyokong pendanaan buat kelancaran operasional kelompok teroris JI, patut mendapat perhatian. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mewanti-wanti akan potensi korporasi dalam pendanaan kelompok terorisme. Aliran dana yang telah diungkap oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam siaran persnya kepada wartawan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 menunjukkan bukti keterlibatan korporasi di jaringan tindak pidana pendanaan terorisme.

Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme telah berkomitmen dengan diratifikasinya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Karena itu, Indonesia berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi tersebut, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dikemukakan, bahwa “Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional”. Lebih lanjut, “Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme”.

Mengingat dalam kasus aliran dana terhadap kelompok teroris JI telah melibatkan korporasi, maka pengenalan pengguna manfaat dari korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi sangat relevan. Semangat hukum yang mendasari dibuatnya Perpres  No. 13 Tahun 2018 tersebut, tidak lepas dari adanya perkembangan tindak pidana yang memanfaatkan korporasi sebagai sarana untuk melakukanTindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Keluarnya Perpres  No. 13 Tahun 2018 adalah dalam rangka adaftasi dengan konsep Bebeficial Owner (BO) yang diatur dalam  rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) mengenai Transparansi dan pemilik manfaat korporasi. Untuk keperluan itu, negara-negara harus mengambil langkah tindakan pencegahan atas penyalahgunaan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

Mengingat dalam penggalangan dana untuk keperluan operasional kelompok teroris, tidak jarang menggunakan organisasi nir laba.  Negara-negara harus mengkaji kecukupan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Organisasi nir laba sangat rentan, karenanya pemerintah harus menjamin agar mereka tidak dapat disalahgunakan oleh organisasi teroris  untuk mengeksploitasi korporasi sebagai sarana untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan menghidari asset dari upaya-upaya pemblokiran dan  menyembunyikan atau menyamarkan pengiriman dana gelap yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan kepentingan organisasi teroris.

Sarana pengiriman dana dalam perkembangannya, dapat dilakukan tanpa menggunakan jasa keuangan sebagai suatu alternatif (Alternative Remittance). Pada dasarnya diakui bahwa, Alternative Remittance dapat membantu proses pengiriman uang antar negara yang dilakukan yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses ke jasa keuangan resmi seperti bank. Menurut PPATK, dipilihnya Alternative Remittance tersebut adalah sebagai alternative dalam pengiriman uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain relatif rendahnya biaya pengiriman dan relatif lebih cepatnya waktu penyampaian uang kepada penerima dibandingkan dengan jasa transfer yang disediakan secara resmi oleh industri keuangan.

Dengan demikian, persoalan awalnya adalah akses ke jasa keuangan resmi seperti bank, dan pilihan biaya pengiriman yang rendah dibanding jika dilakukan melalui jasa keuangan yang resmi tersebut. Padahal, sampainya pengiriman ditempat tujuan sama saja atau bahkan mungkin lebih cepat melalui jasa pengiriman alternatif tersebut. Dalam kondisi yang demikian, tentu menimbulkan faktor kriminogin, karena jasa Alternative Remittance dapat disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme.

Menurut PPATK, di Indonesia dewasa ini cukup banyak perorangan atau badan usaha non-keuangan yang menyediakan jasa pengiriman uang, seperti jasa pengiriman barang (courier service) yang juga menyediakan jasa pengiriman uang pula. Selain itu, usaha jasa pengiriman tersebut kadangkala tidak dilengkapi dengan identitas pengirim maupun penerima dana secara lengkap, karena itu jasa Alternative Remittance tidak terdeteksi dalam sistem keuangan.

Kedepan, untuk mencegah penggalangan dana untuk kepentingan kelompok teroris, termasuk kelompok teroris JI, maka sudah seharusnya mengefektifkan pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, agar penggalangan dana sebagaimana yang telah dilakukan oleh JI dapat dicegah. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menentukan, bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Karena, seperti yang dilakukan oleh JI, masyarakat tidak tau apakah kotak-kotak yang dititipkan diberbagai tempat misalnya di rumah makan atau yang diedarkan jika hasilnya digunakan untuk mendanai kegiatan kelompok teroris. Demikian juga halnya dengan perlunya penertiban dan pendataan organisasi nir laba dalam rangka pencegahan terjadinya penggalangan dana untuk kepentingan organisasi teroris. ***

Prof Dr M  Arief Amrullah, SH, MHum - Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

 

 

 

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH