logo

 Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Berbasis Stakeholders

Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Berbasis Stakeholders

05 Agustus 2021 20:37 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Jusuf Irianto

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat pandemik yang hingga kini masih sering terjadi. Salah satu masalah mendasar adalah penanganan segera terhadap korban kekerasan belum dapat diwujudkan. Selama ini penanganan korban acap terlambat karena malu melapor.

Kasus kekerasan umumnya dianggap aib keluarga yang tak perlu dibuka ke publik. Di samping malu melapor, korban juga tak mengetahui prosedur atau tak memiliki akses ke pihak berwenang.

Guna memberi kemudahan bagi korban memahami prosedur serta layanan yang mudah diakses, perlu dikembangkan model efektif tata kelola korban kekerasan. Terdapat beberapa model tata kelola baik normatif maupun empiris.

Secara normatif, melalui Keppres 181/1998, pemerintah membentuk Komisi Nasional (Komnas) Perempuan diperkuat Perpres 65/2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga independen penegakan hak asasi manusia kaum perempuan.

Kehadiran pemerintah melalui model normatif sangat penting. Tanpa dimensi kebijakan formal dalam tata kelola cenderung mengabaikan konfigurasi politik serta mengabaikan kepentingan masyarakat. Model normatif juga merujuk pada sejumlah aturan formal beorientasi kelembagaan.

Di daerah, dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) baik provinsi maupun kabupaten/kota. DP3AK sebagai leading sector memiliki tugas pokok dan fungsi layanan bagi penduduk rentan kekerasan yaitu perempuan dan anak.

Sementara model model empiris dalam model tata kelola melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Model ini efektif untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS). Di Jawa Timur (Jatim) misalnya, DP3AK di tingkat provinsi membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-PPA) yang menerapkan sistem tata kelola berbasis stakeholder.

Model tata kelola berbasis stakeholder yang diterapkan P2T-PPA Jatim mampu mengatasi hambatan KIS antar pemangku kepentingan. Penanganan terhadap korban dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, serta komprehensif.

Namun demikian, penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap terhambat kesediaan akibat malu melapor dengan akses layanan belum memudahkan. Karena itu, model tata kelola berbasis stakeholders perlu mendapat sentuhan teknologi digital.

Saat ini, penggunaan teknologi digital dalam mengatasi masalah kemasyarakatan terjadi dalam intensitas tinggi. Sebagai akibat perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri (RI) 4.0, hampir semua bidang kehidupan baik budaya, ekonomi, maupun sosial memanfaatkan era big data, internet of things, dan teknologi digital.

Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital dalam tata kelola penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mengacu pada berbagai ketentuan, konsep, serta realitas yang dihadapi masyarakat. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 12126/MENKES/SK/XII/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit dapat diakomodir teknologi digital berupa alur pelayanan korban melibatkan rumah sakit, rumah aman (shelter), lembaga bantuan hukum, dan kepolisian.

Pada 2020 lalu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan (Organization for Economic Co-Operation and Development/OECD) merekomendasikan setiap pemerintah membuat kebijakan tata kelola terintegrasi, lintas kementerian, dan respon lebih luas mengatasi kekerasan. Konsep pengembangan kebijakan tata kelola dapat pula merujuk framework for national action plans on violence against women yang dipublikasikan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Tata kelola mencakup prinsip dasar, rencana tindakan nasional, struktur dan aksi lintas sektoral, pencegahan, sistem tanggap, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Sementara itu, secara empiris masyarakat membutuhkan sarana efektif agar korban tak malu melapor serta kemudahan pelayanan berbasis teknologi.

Teknologi digital berupa aplikasi dapat mudah diunduh di internet. Aplikasi berisi fitur akomodatif bagi kepentingan masyarakat khususnya korban kekerasan. Dengan mengkombinasikan berbagai ketentuan normatif, konsep, serta kebutuhan empiris korban kekerasan, aplikasi dikembangkan melibatkan perguruan tinggi (PT) dan para pemangku kepentingan lain.

Pengalaman P2T-PPA Jatim mengembangkan aplikasi bekerjasama dengan Universitas Airlangga misalnya, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan cara serupa. Aplikasi dikembangkan dengan nama “Jatim Ramah” bermakna pelayanan sepenuh hati bagi korban yang melapor.

Masyarakat dapat mengunduhnya di internet dan kemudian menginstall di telepon seluler. Kerahasiaan dijaga namun tetap mengisi data relevan. Dalam waktu singkat, korban mendapat bantuan sesuai kebutuhan.

Dalam aplikasi terdapat sejumlah fitur memenuhi kebutuhan pelapor. Setiap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan itu mencakup jenis kasus, faktor penyebab, waktu dan tempat kajadian, tindakan yang dibutuhkan, serta informasi lain yang relevan.

Karena itu, di samping mempertimbangkan ketentuan normatif, aplikasi tata kelola korban kekerasan juga menghubungkan berbagai pemangku kepentingan secara real time. Kebutuhan terkait layanan kesehatan misalnya, pihak korban langsung terhubung tenaga medis yang ada di rumah sakit mitra.

Demikian pula jika korban membutuhkan layanan pendampingan hukum, kejiwaan, bahkan ekonomi untuk peningkatan harkat dan martabat korban setelah lepas dari trauma juga disediakan fitur dalam aplikasi “Jatim Ramah”. Selain itu, aplikasi juga dapat dimanfaatkan warga segera melaporkan lebih dini sehingga dapat mencegah tindak kekerasan. Karena itu, aplikasi ini juga bermanfaat tak sekadar dalam penanganan secara kuratif dan rehabilitatif, namun juga promotif dan preventif.

Tingginya kasus kekerasan tak kenal waktu. Bahkan kejadian tetap marak di masa pandemi saat ini. Kasus ini perlu mendapat perhatian dan upaya serius. Melalui digitalisasi tata kelola korban kekerasan berbasis stakeholders berbentuk aplikasi ini diharapkan menjadi solusi efektif meredam kekerasan.

 

Penuli, Guru Besar Manajemen SDM Dep Adm Publik FISIP Universitas Airlangga

Editor : Markon Piliang