logo

Pemerintah Komitmen Lindungi Pengusaha Dan Pekerja

 Pemerintah Komitmen Lindungi Pengusaha Dan Pekerja

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
26 Juli 2021 15:05 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pandemi Covid-19 terus memberikan gempuran pada sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk melindungi dunia usaha dan pekerja/buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, di Jakarta, Sabtu (24/7/2021) mengatakan, melindungi dunia usaha berarti melindungi tenaga kerja. Untuk itu, imbuhnya, berbagai dampak yang muncul akibat pandemi Covid-19 harus dihadapi bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

"Hal ini, tentunya merupakan masalah kita bersama sebagai bangsa, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah," kata Menaker.

Bagi dunia usaha, lanjutnya,, pemerintah sudah memberikan sejumlah dukungan, seperti percepatan vaksinasi kepada pekerja/ buruh yang bekerja pada sektor-sektor, yang masih diperbolehkan untuk beroperasi; memperpanjang berbagai stimulus yang sebelumnya telah diberikan kepada sektor industri; hingga memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro terhadap UMKM.

"Pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19, agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Saat ini, jelasnya, Kemnaker sedang melakukan persiapan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja/buruh, yang terdampak pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja," ungkapnya.

Menaker menyatakan, pihaknya kini tengah dalam proses penyusunan Permenaker. Untuk pelaksanaan BSU, serta terus mematangkan koordinasi dengan semua pihak terkait.

"Pemberian BSU diharapkan juga mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh," katanya.

Pemerintah, ujarnya, juga akan memprioritaskan Kartu Prakerja bagi para korban PHK, melangsungkan program reguler perluasan kesempatan kerja. Yang akan membantu masyarakat di masa pandemi.

Program ini berupa program padat karya untuk 45 ribu orang dan tenaga kerja mandiri, melalui wirausaha produktif untuk 100 ribu orang. Melalui berbagai dukungan ini, Menaker berharap pengusaha terus melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja/ buruhnya, untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Sehingga, kelangsungan berusaha pengusaha dapat terjaga dengan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup pekerja/ buruh, khususnya pada masa Pandemi Covid-19.

"Saya yakin dan percaya, apabila pengusaha dan pekerja/ buruh saling terbuka dan berdialog mengenai masalah yang sedang dihadapi. Maka, akan mendapatkan solusi dan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tutur Menaker.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto