logo

Penegakan Hukum Sembrono Di Rezim Jokowi, Indonesia Tak Diminati Investasi

Penegakan Hukum Sembrono Di Rezim Jokowi, Indonesia Tak Diminati Investasi

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy (Ist)
24 Juli 2021 16:43 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia dikenal sebagai surga bagi investasi untuk kawasan Asia, konon karena dukungan regulasinya. Sayangnya, istilah surga investasi itu justru berantakan akibat buruknya penegakan hukum dan terjadinya disparitas.

"Indonesia surga bagi investasi untuk kawasan Asia, kalau menurut undang-undang. Tapi begitu menyangkut masalah penegakan hukum, surga itu terancam berantakan, terancam luluh lantah karena buruknya penegakan hukum," kata ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Dia mengatakan kondisi itu dinyatakan oleh dua lembaga yakni Bank Dunia yang menyebut adanya problematika terhadap kepastian hukum yang disebut sebagai lack of certainty. Kemudian lembaga berikutnya yang juga kredibel di mata internasional yakni oleh Moodys Poor.

Diberitakan sebelumnya banyak investor yang hengkang dari pasar modal Indonesia akibat proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri yang amburadul. Kondisi ini makin diperburuk dengan aksi Kejaksaan Agung yang serampangan menyita dan melelang aset secara ugal-ugalan bahkan tak terkait pokok perkara.

"Saya sendiri sudah menyampaikan ini sejak 2015 hingga 2019 akhir, bahwa dalam memperbaiki iklim investasi bukan melulu hanya tentang regulasinya, tidak melulu pada persoalan birokrasinya, tetapi ada tiga problem di situ, yakni problem keadilan dan itu bisa menyangkut ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu problem penghisaban posisinya, dan problem campur tangan," ungkap pengamat ekonomi kritis ini.

Ichsanuddin Noorsy pun mengkritisi rezim Presiden Jokowi yang sudah memberikan "karpet merah" kepada investor, namun tidak memberi aura yang positif terhadap penegakan hukum.

"Nah, karena tidak positif dalam penegakan hukum akibatnya sejumlah sekuritas asing kabur tunggal panggang. Walaupun Indonesia bersedia di invasi, bersedia di intervensi, dan bersedia di indotrasi oleh kekuatan modal asing begitu kan ya, tapi karena penegakan hukumnya buruk mereka ya nggak mau lama-lama berinvestasi di negeri ini. Jadi posisi kita masuk ke dalam posisi dihindari dalam berinvestasi," ungkap mantan legislator Senayan ini.

Terkait penurunan rating penegakan hukum buruk, Ichsanuddin menilai iklim investasi maupun perekonomian pasti memburuk.

"Rating itu vonis bagi saya. Jaminan hukumnya ada, tapi penegakan hukum posisinya yang nggak jelas. Ada sejumlah investor asing yang melakukan pelanggaran hukum, nggak diapa-apain ya cuma di Indonesia. Jadi mereka bukan cuma sekadar digelarkan "karpet merah", tapi diberikan kondisi suasana kenyamanan yang luar biasa, diikuti dengan ketidakjelasan penegakan hukum gitu," ujarnya.

Sementara analis senior CSA Research Institute, Reza Priyambada mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di investasi, tepatnya di pasar modal. Terutama terkait dengan cara penanganan atau cara aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum.

"Misalkan, kasus salah investasi di BPJS atau Jiwasraya-Asabri itu kan harus dilihat dari oknum siapa yang salah dalam melakukan SOP atau investasi. Bukan investasinya yang salah, sampai keluar pemberitaan kan bahwa banyak investasi tersebut dianggap merugikan negara," ujarnya.

Menurutnya, hal itu sudah menjadi kesalahan dalam menganalisis proses hukum yang terjadi.

"Yang kayak gitu-gitu kan juga harus diketahui oleh aparat hukum, sebenarnya yang dimaksud dengan investasi itu apa sih, yang dianggap merugikan negara itu seperti apa sih? Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Agar ada kejelasan dari investor yang bertanya-tanya bagaimana cara aparat kita memproses hukum terkait dengan penanganan kasus yang ada. Kemudian kasus ini bagaimana penyelesaiannya, ini juga menjadi perhatian mereka," ujarnya.

Reza menambahkan terkait dengan penanganan hukum memang harus melihat banyak aspek, tidak bisa dilihat dari satu atau dua aspek. Karena yang namanya investasi itu dinamis, jadi setiap saat pun bisa berubah.

"Nah cuma bagaimana dalam penegakan hukum itu yang harus kita lihat lagi. Jadi misalkan berinvestasi di saham Astra , padahal secara hitung-hitungan sudah masuk perusahaan yang memiliki tata kelola yang bagus. Nah, sekarang ternyata beli di harga 7 ribu, ternyata begitu tutup buku harganya 6500, nah masa investasinya sudah sesuai dianggap merugikan negara karena turun kan," katanya.

Terus kemudian apakah salah jika berinvestasi di Astra. Menurutnya kan tidak juga seperti itu.

"Jadi seperti yang saya bilang harus melihat dari berbagai aspek. Kecuali kalau misalkan masuk ke saham-saham yang memang di luar SOP, itu menyalahi aturan. Tapi kalau misalkan seperti kasus yang tadi, sudah mengikuti sesuai SOP dan ketentuan yang ada, tapi ternyata investasinya turun, nah itu kah harus dilihat lagi kesalahannya dimana, apa itu salah kelola atau kesalahan lainnya. Jadi penegakan hukum juga harus dilihat dari berbagai macam sisi," tutur Reza.

Senada dengannya, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa masalah kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan beberapa pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan berinvestasi atau pun akses pembiayaan perbankan.

"Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk investor, hanya saja, yang perlu menjadi perhatian ialah masalah turunnya peringkat indeks korupsi Indonesia. Tentu ini menjadi semacam lampu kuning, karena jika pemberantasan korupsi dianggap melemah, maka hal ini bisa jadi mengindikasikan potensi penyelewengan kekuasaan. Hal ini saya kira bisa menjadi persepsi negatif bagi investor," jelas Yusuf.

Ia mengatakan, dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

"Sekali lagi hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi investor nantinya bagi iklim investasi di Indonesia," tegas Yusuf.***

Editor : Markon Piliang