logo

Akselerasi Salur Bansos, Mensos Dorong Himbara Terapkan Kartu Elektronik

 Akselerasi Salur Bansos, Mensos Dorong Himbara Terapkan Kartu Elektronik

Mensos Tri Rismaharini. (foto,ist)
22 Juli 2021 21:30 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar bantuan sosial (bansos) secepatnya tersalur kepada masyarakat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan langkah-langkah akselerasi.

Tahapan penting yang mendapat perhatian Mensos ialah aspek penyaluran bantuan oleh Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Dia menyatakan, Kemensos terus meningkatkan upaya, agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.

Masyarakat, lanjutnya, sangat membutuhkan bantuan di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan seperti saat ini. Untuk bansos non tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerinta daerah, karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah.

"Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data," ujar Mensos, di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dia mengakui, untuk penerima bantuan pada skema bansos yang baru terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memang perlu terobosan. Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah, yang disaluran melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital—red.). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” terangnya.

Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian upaya Mensos, melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran bantuan sosial sejalan dengan arahan Presiden.

Selain itu, Mensos juga terus mendorong pemda agar meningkatkan verfikasi dan validasi data. Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non tunai kepada 5,9 juta keluarga.

“Karena, kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda,” tutur Mensos.

Untuk itu, Kemensos secara berkala melakukan koordinasi dalam proses pembaruan data, dengan semua pihak terkait. Baik terkait dengan bansos yang eksisting seperti Sosial Tunai (BST), PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako, maupun terkait dengan bansos yang baru, seperti bantuan untuk 5,9 juta keluarga.***

Editor : Markon Piliang