logo

BLT Dan PKTD, Solusi Penurunan Kemiskinan Di Pedesaan

BLT Dan PKTD, Solusi Penurunan Kemiskinan Di Pedesaan

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.(foto, ist)
19 Juli 2021 23:14 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Hal itu diterangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, saat hadir pada Rapat Tingkat Menteri (RTM), terkait perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, dari Jakarta, Senin (19/7/2021).

Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, Mendes PDTT mendengarkan paparan BPS soal dasar penghitungan kemiskinan di Indonesia. Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT, juga menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT, untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat saat ini.

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," jelas Gus Menteri.

Dia memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, serta memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

"PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel," ujarnya.

Dua program ini, imbuhnya, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya makin meningkat. Per Senin (19/7/2021), jelasnya, KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta.

"BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM," terang Gus Menteri.

Yang penting, lanjutnya, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto