logo

MA Lepaskan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji

MA Lepaskan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji

Nur Pamudji
19 Juli 2021 19:57 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana (onzlagh). Putusan itulah yang dijatuhkan  Mahkamah Agung (MA) terhadap  Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji terkait kasus korupsi  pada pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD). Dengan demikian, Nur tak perlu menjalani hukuman 7 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana," ujar Jubir MA Dr Andi Samsan Nganro SH MH, Senin (19/7/2021).

Nur Pamudji dijatuhi vonis 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukumannya diperberat dalam putusan tingkat banding menjadi 7 tahun penjara.

Tak terima hukumannya diperberat, Nur Pamudji mengajukan upaya hukum kasasi. Upayanya membuahkan hasil. MA mengabulkan permohonan kasasi Nur Pamudji dan membatalkan putusan judex facti. "Dengan mengadili sendiri, menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum," kata Andi.

Dalam perkara ini, Nur Pamudji yang saat itu menjabat sebagai Direktur Energi Primer PLN disebut memerintahkan panitia pengadaan PT PLN untuk memenangkan Tuban Konsorsium dari PT TPPI menjadi pemasok BBM jenis HSD tersebut untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan di pengadaan PT PLN tahun 2010. Padahal Tuban Konsorsium dianggap tidak laik dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kontrak pun ditandatangani pada 10 Desember 2010 sampai dengan 10 Desember 2014.

Pada akhirnya Tuban Konsorsium tidak dapat memenuhi pasokan BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai perjanjian. Akibatnya PLN pun mengalami kerugian dan harus membeli dari pihak lain dengan harga lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium.***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto