logo

Kebijakan  Pemerintah RI,  Kaburkan Status Negeri Adat Taniwel  Timur, Maluku

Oleh: Yacob Nauly

Kebijakan Pemerintah RI, Kaburkan Status Negeri Adat Taniwel Timur, Maluku

07 Juli 2021 11:52 WIB

SuaraKarya.id - Oleh Yacob Nauly

Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya   hanya berapa persen  (sedikit sekali) yang   menyentuh  warga negeri-negeri    adat  (asli)   kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten  Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku.

 Bicara   status negeri  adat  di kecamatan  Taniwel Timur, ini, benar-benar   kabur. Bisa ia, bisa tidak diakui  sebagai negeri adat. Pasalnya, terkait  negeri adat, itu  lokasinya  saat ini  harus berdiri  di atas petuanan  atau lahan  negeri adat  itu sendiri.

Hal tersebut, jika  berpatokan  pada  identifikasi negeri adat bukan negeri adat, berdasarkan  kajian ilmiah yang  dihasilkan Tim Peneliti Universitas Pattimura Ambon, pimpinan Prof.  Tonny Pariela. Yang,   akhirnya diumumkan hasil  kajian ilmiah  itu  di Piru, ibu kota Kabupaten  Seram Bagian Barat,  Jumat (01/11/2021) lalu.

Hasil penelitian tersebut,  sangat  membantu  perjuangan  anak  adat negeri  Taniwel Timur. Tentu, untuk mendapatkan kembali hak-hak  adat yang  diterlantarkan  pemerintan RI puluhan tahun lamanya.

Sebagai  penganut agama Islam, salah satu anak adat Kecamatan  Taniwel Timur, nama:  Yacob Nauly, generasi  penerus   hasil  perkawinan sah, Lenonard Nauly ( putra  Lumahlatal dan  Zelfina Waramananue  putri  Seakasale). Lahir  di Seakasale,  kini hidup di rantau. Merasa,  bertanggungjawab, untuk   membuka lembaran  tersebut kepada  penentu kebijakan di negeri ini (pemerintah, Red ).

Korban Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memindahkan penduduk negeri-negeri adat  Taniwel Timur dari pegunungan  ke daerah pesisir pantai, awal 1952 hingga 1955,  tidak  identik (sama) dengan  perpindahan  penduduk yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Katakanlah  penyelenggaraan transmigrasi  di Indonesia tahun  1905  yang ditandai dengan perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lain.  Penempatan pertama,  sebanyak 155 kepala keluarga  dari  Kedu Jawa Tengah  ke Gedong  Tataan Provinsi Lampung. Kemudian  masih terkait perpindahan penduduk  dibahas pula pada  Rapat Panitia Siasat Ekonomi  tanggal 3 Februari  1946, Wakil Presiden Bung Hatta, juga menekankan terkait pentingnya  perpindahan  penduduk atau  transmigrasi. (Kementerian Desa, PDT dan  Transmigrasi).

Makin hebat lagi, saat  terjadi    perpindahan atau  penempatan  transmigran asal Jawa di desa Waimintal, ketika itu kabupaten Maluku Tengah  dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1954/1955 berhasil dikirimkan transmigran gelombang I asal Jawa Timur dan  Jawa Tengah sebanyak 257 KK {880 Jiwa); tahun 1970/1971 transmigran gelombang ke-II asal Daerah Khusus Yogyakarta sebanyak 50 KK (233 Jiwa); dan pada tahun 1972/1973 gelombang ke-III (terakhir) asal Jawa Timur sebanyak 100 KK (479 Jiwa) ditempatkan di desa ini (Waimital, Red).

Sampai dengan saat penelitian  yang dilakukan  (Universitas Indonesia),  berlangsung diketahui bahwa dari jumlah penduduk desa Waimital sebanyak 3.280 orang ternyata 2.974 orang adalah etnis Jawa ; 243 orang  etnis Ambon, dan 63 orang lain adalah etnis Sulawesi, Flores dan Timor ( Sumber: hasil Penelitian/Tesis UI, disadur dari internet, Rabu (7/7/2021).

Berdasarkan   data tersebut, diketahui, bahwa perpindahan penduduk di daerah lain lebih diutamakan berbanding terbalik dengan  perpindahan  penduduk yang terjadi di daerah Taniwel Timur. Di sinilah, perlu ada perhatian penentu kebijakan di negeri ini. Yakni, untuk memberikan hak-hak warga  Taniwel Timur yang dipindahkan dari daerah asalnya ke kawasan pesisir pantai tanpa mendapat hak yang sama dengan  perpindahan penduduk di daerah lain di Indonesia.

Masyarakat  penduduk negeri-negeri adat yang  dipindahkan  dari pegunungan ke pesisir pantai  kawasan  Taniwel Timur itu adalah:  Seakasale;  Lumahlatal; Matapa; Makububui; Lumahpelu; Solea; Tounusa; Musihuei; Warloin dan Walakone.

Penduduk negeri-negeri tersebut (Taniwel Timur, Red) dipindahkan tanpa perencanaan yang masif. Seperti, layaknya program pemerintah memindahkan  masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain tersebut. Baik  perpindahan penduduk  antar  provinsi atau antar desa, kecamatan atau kabupaten  di dalam satu provinsi.

Warga hanya disuruh  atau diperintahkan  meninggalkan kampung  halaman asalnya ke lokasi lain yang asing bagi mereka, meski masih dalam   kecamatan  Taniwel Timur itu sendiri. Perbandingannya untuk kembali ke  daerah asalnya itu memakan waktu lama. Karena, harus melewati gunung  cukup  tinggi dengan  topografi  curam-nya  yang sangat terjal.

Kawasan asal warga tersebut yang dahulu adalah  pemukiman  manusia  dengan berbagai  keanehan ekosistem-nya, kekurangan  dan kelebihannya sebagai negeri adat kini telah berubah menjadi hutan belantara. Tak diketahui secara pasti di mana titik koordinat atau posisi letak  masing-masing negeri adat  tersebut. Termasuk,  di mana posisi  letak kawasan petuanan dan batas wilayah lahan  masing-masing negeri adat ini.

Di sisi lain, kawasan pemukiman baru yang diberikan kepada warga  Taniwel  Timur itu  tidak melalui planning yang  terprogram. Bahkan, jauh dari  program pemerintah  untuk perpindahan  penduduk dari lokasi satu ke lokasi lain antar provisi maupun dalam satu provinsi di negara RI yang kita cintai ini.

 Ini, jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga  Taniwel Timur  karena  diungsikan dari tempat asalnya  ke  lokasi  pemukiman baru, tanpa perencanaan yang  masif.

Ini adalah kebijakan di masa lalu yang  salah karena hanya terkesan asal mengeluarkan kebijakan bersifat perintah tanpa memikirkan  Amdalnya di kemudian hari. Akibatnya, generasi penerus warga pegunungan  Taniwel Timur berkeliaran/menyebar di mana-mana tanpa memiliki lahan adat seperti warga asli  lainnya di Indonesia.

Tanggung Jawab

Dalam konteks  seperti ini tentunya, yang harus menyelesaikan  masalah ini adalah pihak yang mengeluarkan kebijakan  tersebut (Pemerintah).  Kenapa harus pemerintah, pasalnya, jika  masing-masing warga negeri-negeri adat tersebut ingin kembali ke daerah asalnya, pasti terhadang akses jalan .

Paling pertama adalah tak ada akses jalan ke daerah-daerah  negeri penuh adat tersebut karena lokasinya,  jauh puluhan kilo meter dari pesisir pantai. Berikut, terkait pemetaan  batas-batas wilayah  atau petuanan negeri-negeri adat  di pegunungan  Taniwel Timur tersebut, tak teridentifikasi dengan baik di pemerintah daerah.

Persoalan batas-batas wilayah petuanan atau lahan negeri-negeri  tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antar  warga  adat  itu. Ini akibat perpindahan penduduk dari daerah asal  tak  terprogram secara baik. Andai saja, ketika itu  pemerintah mendata dalam kemasan   pemetaan  batas-batas wilayah negeri-negeri adat tersebut maka tak sulit untuk menunjukkan kepada generasi saat ini  terkait  titik koordinat wilayah adat masing -masing negeri.

Pemetaan wilayah adat secara sederhana  (tradisional) ketika itu,  bisa dilakukan dengan  cukup meminta batas petuanan ditandai  sungai atau gunung. Ini kan, tak memerlukan  atau memakan waktu lama. Karena, hanya  mewajibkan masing-masing negeri menyerahkan datanya kepada pemerintah kecamatan untuk dijadikan arsip di kemudian hari.

Data pemetaan wilayah itu biasanya dijadikan  dokumen  negara untuk  kepentingan  pemerintah ke depan. Termasuk  bagi  pertumbuhan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan lainnya. Sayangnya, dokumen pemetaan wilayah negeri asal maupun negeri baru  tak dimiliki warga eksodus. Khususnya,  dari negeri asal ke lokasi  pemukiman baru warga adat  Taniwel Timur itu.

Kesimpulan

Tulisan ini sangat sederhana. Bukan, hasil kajian ilmiah  dari  suatu  penelitian. Tapi, hanya  sebuah studi kepustakaan sederhana yang  menghasilkan    ilustrasi (gambaran). Ini,  yang  ingin penulis  ungkapkan kepada publik, berdasarkan kajian di atas  bahwa    “ hak negeri-negeri  Adat Taniwel Timur” telah dikaburkan  oleh kebijakan  pemerintah di masa lalu.

Rekomendasi/Saran

 Tak lain adalah harus dipatenkan  status  negeri adat bagi negeri-negeri pegunungan Taniwel Timur. Warga negeri-negeri adat  yang diungsikan secara paksa ke  lokasi lain tanpa melalui sebuah program  perpindahan  penduduk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya  perpindahan  penduduk ini  tidak berdasarkan konsep dan teori (ilmiah).

Maka, pemerintah saat ini harus memperjelas  status Negeri Adat kepada warga Taniwel Timur  sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara rinci penulis  tak bisa ungkapkan di rekomendasi ini. Karena terkait hak orang banyak.

 ” Akhirnya, warga meminta,   jangan  ada lagi  Kebijakan  Pemerintah RI,  Kaburkan Status Negeri Adat Taniwel  Timur, Maluku. Tetapi  berikan hak-hak mereka sebagai warga negara yang diungsikan  secara paksa dari  daerah  pegunungan  ke kawasan pesisir  setempat, demi  stabilitas keamanan NKRI di tahun 1950-an  ketika itu. ”  Terima kasih

 (  Referensi: Dari Berbagai Sumber)

 

Yacob Nauly: Wartawan Utama UKW Dewan Pers, Wartawan suarakarya.id,  Mantan Ketua PWI Sorong, Kini Sekretaris  Penasehat PWI Sorong  dan Jurnalis Ubahlaku, Anak Adat  Negeri Lumahlatal Taniwel Timur, lahir di Negeri Seakasale.